Berita Ketapang: Pemkab Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemkab. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemkab. Tampilkan semua postingan

Juni 30, 2021

Suherman: Kabupaten Ketapang Peduli Untuk Kelestarian Adat dan Budaya

Pj.  Sekda Suherman SH. MH Saat Menyampaikan Bawa Pemkab Ketapang Selalu Peduli dan Selalu Peduli  Untuk Menjaga Kelestarian Adat dan Budaya. (Photo:Humas)

 Borneo Tribun Ketapang - Bupati Ketapang melalui Pj. Sekda Suherman, SH.,M.H. menghadiri acara adat Merabu di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan  Hulu Sungai pada Jumat, (25/6/2021).


Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf bupati atas ketidakhadirannya. Dikatakan Pj. Sekda bahwa ketidakhadiran Bupati dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan.

Membacakan sambutan Bupati,  Pj. Sekda memyampaikan  bahwa Pemkab Ketapang selalu peduli dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga kelestarian budaya dayak,  situs-situs sejarah, termasuk rumah adat, baik rumah adat dayak mupun rumah adat lainnya. 

"Kabupaten Ketapang  peduli dan komitmen untuk kelestarian  adat dan budaya." Ujar Beliau

Selanjutnya  Pj. Sekda juga menyampaikan, dalam menjaga situs budaya, adat dan istiadat termasuk juga insfrastruktur adalah kewajiban pemerintah  dengan dukungan penuh dari masyarakat. Untuk itu Beliau meminta agar seluruh masyarakat bersedia mendukung upaya  pemerintah dimaksud. 

"Mari kita bersama-sama menjaga marwah,  adat istiadat di tempat kita." Ucap  Pj. sekda 


Kehadiran Pj. Sekda didampingi Assisten III Drs. Heronimus Tanam, ME selaku Ketua Harian DAD Kabupaten Ketapang. 

Selain menghadiri acara adat Meruba tersebut, Pj. Sekda dan jajaran juga meninjau Kantor Camat Hulu Sungai. (jk) 

Juni 22, 2021

Bidang Asset BPKAD didampingi Diskominfo Ketapang cek tersediaan Lahan untuk Menara Sentral Penghubung ke wilayah Pedalaman

Bidang Asset BPKAD didampingi Diskominfo Ketapang cek tersediaan Lahan untuk Menara Sentral Penghubung ke wilayah Pedalaman
Foto: Memastikan tersediaannya lahan untuk menara sentral penghubung ke wilayah pedalaman. (Sumber: Diskominfo Ketapang)

BORNEOTRIBUN KETAPANG -- Memastikan tersediaannya lahan untuk menara sentral penghubung ke wilayah pedalaman, Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Bidang Asset BPKAD Ketapang didampingi Dinas Kominfo Ketapang melakukan pengecekan ke lapangan, Selasa (22 Juni 2021) sore.

Foto: Memastikan tersediaannya lahan untuk menara sentral penghubung ke wilayah pedalaman. (Sumber: Diskominfo Ketapang)

Pengecekan tersebut sebagai tindak lanjut dukungan langsung Pemerintah Daerah terhadap program percepatan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. 

Foto: Memastikan tersediaannya lahan untuk menara sentral penghubung ke wilayah pedalaman. (Sumber: Diskominfo Ketapang)

Pengecekan lahan milik pemerintah daerah ini juga sebagai tindaklanjut dari rapat percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22 Juni 2021) pagi.(*)

Foto: Memastikan tersediaannya lahan untuk menara sentral penghubung ke wilayah pedalaman. (Sumber: Diskominfo Ketapang)

Reporter: Jok

Juni 12, 2021

Pemprov Kalbar Akan Perbaiki Jalan Rusak di Ketapang, Farhan: Terima Kasih Kepada Bapak Gubernur

Wakil Bupati Ketapang Farhan SE. M. Si Saat Menyampaikan Bahwa Pemprov Kalbar Akan Perbaiki Jalan Yang Rusak di Ketapang

Borneotribun. Com - Ketapang.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperbaiki ruas Jalan Sungai Jawi Kabupaten Ketapang tahun ini. Penanganan jalan tersebut masuk dalam proyek infrastruktur ruas jalan Ketapang-Pesaguan. Hal tersebut disampaikan Wabup H. Farhan, SE.,M.Si di Ruang Kerjanya pada Jum'at (11/6/2021).


"Beliau, (red: Gubernur Kalbar) telah mengalokasikan dana untuk penanganan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang," ujar Wakil Bupati.


Penanganan jalan tersebut, lanjut wabub, sedang dalam proses lelang, nilainya Rp 10,2 miliar. Jika proses lelang selesai, pekerjaan proyek tersebut akan segara dikerjakan. 


"Titik-titik rawan (kerusakan jalan) telah dipetakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Yang rusak segera ditangani, seperti antara Kauman - Banjar, Banjar-Tuan-Tuan, lalu Sungai Jawi-Sungai Bakau.  Insya Allah akan ditangani dengan  dana Rp10,2 miliar," papar Wabub.


Menurut Beliau, estimasi  pekerjaan perbaikan jalan tersebut akan dilaksanakan pada bulan depan. 


"Saya pikir bulan Juli pun sudah ada realisasi penanganan ruas jalan tersebut." Jelas wabub.


Beliau mengungkapkan, bahwa ruas jalan Sungai Gantang -Teluk Batu juga sudah mendapat alokasi dari Pemprov Kalbar tahun ini dengan nilai proyek Rp4,8 miliar dan itu juga dalam tahap proses lelang. 


Selain itu, ungkap wabub lagi, ruas jalan Tumbang Titi - Tanjung Marau  juga akan dibangun tahun ini dengan nilai proyek sebesar Rp10,7 miliar. 


"Kami sangat senang sekali dan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH.,M.Hum yang juga telah mengalokasikan perbaikan ruas jalan Marau - Air Upas - Manis Mata dengan nilai Rp. 27 miliar." Pungkas Wabub.(jk) 

Juni 11, 2021

Wabup Ketapang Pimpin Musrenbang RPJMD Tahun 2021-2026

Wakil Bupati Ketapang Farhan. SE.M.Si Saat menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam Rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021- 2026.











Borneotribun.com - Ketapang - Wakil Bupati Ketapang Farhan,SE,.M.Si, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026,Rabu  (9/6/2021).

Musrenbang yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Grand Zuri Ketapang diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang M.Febriadi,S.Sos,.M.Si, Sejumlah pimpinan Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Ketapang serta undangan lainya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Ketapang H.Farhan, SE.,M.Si, menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam Rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021- 2026.

Farhan menjelaskan, Agenda penting lainnya setelah Musrenbang ini selesai dilaksanakan, selanjutnya penyampaian dan pembahasan Raperda RPJMD 2021-2026 ke DPRD yang akan disampaikan pada Minggu ke-3 (tiga) bulan Juni 2021, sebelum dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Ditambahkannya, RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 berfungsi Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

“Pertumbuhan ekonomi daerah yang cendrung melambat dan turun ( pandemi covid 19), pengurangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan kualitas sumber daya manusia daerah serta kesenjangan antara wilayah menjadi fokus utama perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Kedepan, yang dituangkan dalam visi dan misi kabupaten Ketapang 2021-2026,” jelas Wabup.

Di akhir sambuatannya, Farhan mengajak semua orang dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 ini untuk melakukan penajaman.

Semantara itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Harto, SE, M.Si, dalam laporannya menyatakan Musrenbang ditujukan untuk penajaman, penyelarasan ,klarifikasi fan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.


Kemudian usai menghadiri pembukaan MUSRENBANG Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M.Febriadi, S.Sos.,M.Si, mengajak pemerintah Kabupaten Ketapang untuk bersama-sama bersinergi dan menjalin hubungan yang baik serta komunikasi yang baik dengan Bupati, Gubernur, dan lainnya.

Dengan pembukaan Musrenbang ini, ia berharap antara legislatif dan eksekutif selalu kompak dan tidak ada kesalahpahaman dan pembangunan daerah tidak terhambat sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ketapang.(jk)

Juni 10, 2021

Tahun Ini Pemkab Ketapang Bangun Rumkit Pratama di Sandai


Wabup sampaikan  pemda menggelontorkan dana 30 Milyar untuk bangun Rumah Sakit Pratama tipe 
Borneotribun.com - Ketapang - Pemerintah Kabupaten Ketapang ( Pemkab) tahun ini akan membangun rumah sakit di Kecamatan Sandai. Hal tersebut disampaikan oleh Wabub Ketapang, H. Farhan, SE.,M.Si di ruang kerjanya, (6/6/2021)

Wakil Bupati menyampaikan, pemda akan menggelontorkan dana sekitar Rp. 30 miliar untuk membangun rumah sakit tersebut. Adapun rumah sakit yang akan dibangun di Kecamatan Sandai menurut Farhan adalah rumah sakit Pratama tipe D.

Wabup menjelaskan, Kecamatan Sandai dipilih karena berada di lokasi yang strategis yang mudah diakses masyarakat.

"Kecamatan yang strategis untuk diakses oleh kecamatan-kecamatan yang ada di belakangnya, seperti Kecamatan Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, Simpang Hulu dan bisa sampai Kecamatan Tumbang Titi," papar Wabub.

Ditambahkan Wabub, selain akan membangun rumah sakit tipe D di Kecamatan Sandai, Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun ini juga akan membangun 2 (dua) puskesmas yang berstandar nasional. (Jk)

Juni 09, 2021

Bupati Ketapang Buka Pelatihan Dasar CPNS, Martin; Ajukan Pindah Tugas Minimal 10 Tahun, Jika Ngotot Dianggap Mengundurkan Diri

Fhoto Bupati Ketapang Martin Rantan. SH. M.sos



Borneotribun.com - Ketapang. Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M Sos buka kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Formasi Umum dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang tahu 2021 di Gedung Diklat BKPSDM, Senin (7/6/2021).

Pada kesempatan tersebut, Beliu berpesan agar para CPNS dapat bekerja secara profesional dan bersedia mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Melalui pelatihan ini, Bupati berharap dapat menciptkan ASN yang memiliki intergritas moral, kejujuran, karakter atau kepribadian yang unggul, profesional dan bertanggung jawab.

Menurut Beliau, pelatihan dasar CPNS sangat penting untuk membangun mental ASN. Pasalnya, menurut Beliau lagi menjadi seorang ASN atau abdi negara harus memiliki rasa tanggungjawab pengabdian yang besar, baik tanggungjawab kepada masyarakat maupun kepada Tuhan YME.

"Pelatihan dasar CPNS ini hanya dapat diikuti satu kali saja. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh CPNS supaya dapat diangkat sebagai PNS adalah dengan lulus pelatihan dasar CPNS. jika Saudara tidak lulus palatihan dasar CPNS ini, maka saudara - saudara akan diberhentikan dari sebagai calon PNS. Untuk itu saya minta ikuti pelatihan ini dengan sungguh- sungguh," Tegas Bupati.

PNS Yang Mengajukan Pindah Sebelum menjalani Masa Tugas Sekama 10 Tahun Maka Dianggap Mengundurkan Diri .

Di sela-sela sambutannya, Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos mengingatkan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengajukan pindah tugas sebelum masa tugas 10 tahun. Pasalnya, hal tersebut menurut Beliau sama saja dengan pernyataan pengunduran diri dari status sebagai PNS.

"Jangan ada lagi setelah jadi PNS, saudara-saudara minta pindah tugas, penempatan dengan berbagai alasan. Saudara-saudara baru bisa mengajukan pindah tugas, atau penempatan minimal 10 tahun sejak TMT PNS ditetapkan. Jika masih ngotot mengajukan pindah sebelum 10 tahun, maka dianggap mengundurkan diri," Tegas Bupati, Martin Rantan.

Untuk itu, Bupati mengingatkan kepada seluruh CPNS agar mematuhi aturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 terkait pindah tugas para ASN. (Jk)

Juni 08, 2021

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang

    Photo Kepala Dinas Perhubungan Joko Prastowo


Borneotribun.com - Ketapang – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Joko Prastowo beserta Kepala Bidang mengikuti Rapat Kerja yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Ruang Rapat I DPRD Ketapang, Pada Senin (07/06/2021). Rapat Kerja di Pimpin Langsung Ketua Komisi IV Achmad Sholeh, S.T.,M.Sos., di damping Wakil Ketua Komisi IV Riyan Heryanto, Sekretaris Komisi IV Elmantono dan dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Ketapang diantaranya Hery Susanto, A.Md., Elisabet, Kasdi, S.IP., S.H.


Raker bersama mitra kerja ini merupakan wujud pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Ketapang terhadap realisasi program kerja yang dilaksanakan OPD terkait, yang dihadiri sejumlah Pimpinan OPD beserta Kapala Bidang dan Kepala Seksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwitasa dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan Ketapang.


Tujuannya, untuk agar program OPD mitra kerja Komisi IV DPRD Ketapang, berjalan efektif dan sesuai rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

“Raker ini sebagai bahan evaluasi untuk OPD pengawasan program kegiatan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD KetapangAchmad Sholeh, ST.,M.Sos

Selain untuk melakukan pengawasan terhadap program kerja, Raker dengan mitra OPD ini lanjut Achmad Sholeh, ST.,M.Sos, untuk Membangunkan komunikasi antara DPRD Ketapang sebagai fungsi Legislatif dengan Pemkab Ketapang sebagai pemangku kepentingan eksekutif.

“Jadi bagaimana sinergitas dalam setiap program kerja OPD ini bisa berkualitas dan hasilnya atau manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST.,M.Sos

Dalam penjelasannya Joko Prastowo mengatakan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Ketapang untuk mengevaluasi semua kegiatan mulai dari dokumen dan jenis kegiatan sperti jalan dan jembatan gantung yang berada di desa desa pedalaman hingga peninjauan ke lokasi kegiatan.


"Kalau masalah jembatan gantung dari pihak kita juga mengajukan ke Kementerian PTD, agar bisa penganggarannya melalui APBN tentunya agar bisa mengakomodir semua keburuhan masyarakat dibsana" jelas Joko saat dikonfirmasi diruangan kerjanya, Selasa (8/72021)

Raker Komisi IV DPRD Ketapang bersama OPD Pemkab Ketapang sebagai mitra kerja tersebut diwarnai dengan sejumlah masukan dari pimpinan komisi dan Anggota DPRD Ketapang sehingga dapat berjalan maksimal.**(jk)

Juni 07, 2021

Wabup Ketapang Lantik Pejabat Perpanjangan Jabatan Tinggi Pratama

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang kembali dilantik menduduki jabatannya.


Borneotribun.com - Ketapang - Bupati Ketapang, melalui wakil bupati H.Farhan, SE.,M.Si melantik pejabat perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin (07/06/2021) bertempat diruang rapat utama kantor Bupati Ketapang.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang kembali dilantik menduduki jabatannya.

Dikatakannya bahwa jabatan adalah sebuah amanah dan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebab akan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat terlebih oleh Tuhan YME kelak.

 
" Jabatan yang saudara emban ini merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jabatan ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat semata, akan tetapi dipertanggungjawabkan juga kepada tuhan yang maha esa. " Ucap beliau saat menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.

Lebih lanjut dikatakan beliau bahwa jabatan yang diberikan ini harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan serta prestasi dalam bekerja.

"Untuk itu dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ketapang." ujar beliau.

Dikatakan oleh beliau lagi bahwa pelantikan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi ini sama halnya dengan pelantikan perpanjangan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan telah melalui proses sesuai ketentuan sebagaimana telah disebutkan tadi.

"Artinya, saudara dilantik telah melalui proses evaluasi kinerja, kompetensi dan kebutuhan pemerintah kabupaten ketapang serta telah mendapat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara dan izin mendagri". Ujar beliau.

Selanjutnya beliau meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar memahami isi dari peraturan pemerintah tentang disiplin PNS yang di sampaikan tadi.


"Hal ini perlu saya ingatkan karena masih banyak ditemukan PNS melanggar ketentuan yang ada" tegas beliau.

Selanjutnya beliau berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana fungsi dan peran ASN.

"Hal ini dapat saudara lakukan diantaranya dengan senantiasa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, menjaga kerukunan antar umat beragama, selalu menjalin komunikasi, kebersamaan, kekompakan, dan toleransi." harap beliau.

"Saya yakin bahwa saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai bekal pengalaman saudara selama ini, dan semoga tuhan membimbing dan melindungi kita dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara." Pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu Drs.Yulianus, M.A.P., jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.***(jk)

Juni 04, 2021

Dikediamannya Martin Rantan Tandatangani SK Bupati Ketapang Tentang TP2DD


Bupati Ketapang Martin Rantan SH, M.Sos, dikediamannya melakukan penandatanganan Keputusan Bupati Ketapang, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Ketapang


Borneotribun.com - Ketapang. Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos, menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Ketapang, pada Jumat (04/06/2021)

Pembentukan TP2DD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Penandatanganan dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Alexander Wilyo, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. H. Mahyudin,M.Si, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nugroho, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si,  dan perwakilan Bank Kalbar Cabang Ketapang.

TP2DD diketuai langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos,  Wakil ketua dijabat oleh Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Sedangkan Penjabat Sekretaris Daerah, menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian. Sementara Sekretaris TP2DD Kepala BPKAD Alexander Wilyo, S.STP, M.Si.

Alexander Wilyo, S.STP, M.Si,  mengatakan, TP2DD Ketapang secara umum bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Selain itu, mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegritas,” kata Alexander Wilyo, S.STP, M.Si.

Dia menyebutkan, untuk transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang, sudah sejak beberapa tahun lalu menggunakan non tunai.

“Pemda Ketapang dalam merealisasikan APBD sudah melalukan transaksi non tunai sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada lagi belanja langsung atau tidak langsung yang tunai. Semuanya non tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, elektronifikasi transaksi ini memudahkan, lebih efesien, efektif dan lebih transparansi. Terlebih sejauh ini dalam pengaplikasian elektronifikasi transaksi tidak ada hambatan.

“Transaksi non tunai lebih efesian dan transparan, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SK TP2DD ini diharapkan transaksi non tunai bisa diterapkan di semua sektor,” tandasnya

Reporter:Jok
Editor Yakob

Juni 02, 2021

Pemkab Ketapang Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Secara Virtual


Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Borneotribun.com - Ketapang. Pj. Sekda Suherman, SH.,M.H, Asisten Sekda Bidang Ekbangkesra (Ass II) H. Marwan Noor, M.M, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, hukum dan politik Drs. Nugroho W. Sistanto, M.S.i, Staf Ahli Bupati Bidang Kemsyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ir. Husnan, M.T.P dan Forkopimda Kabupaten Ketapang mengikuti upacara peringatan hari lahir (harlah) Pancasila Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat lantai 3 Kantor Bupati Kabupaten Ketapang, pada Selasa (01/06/2021).

Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Adapun tema harlah pancasila kali ini adalah "Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk indonesia maju".

Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menyebut Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum pengokohan nilai-nilai Pancasila.

"Setiap 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan." Kata presiden.
 
Lebih lanjut presiden meminta seluruh masyarakat Indonesia mewaspadai pandangan atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila.

Presiden menyampaikan bahws perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Menurut presiden lagi, revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi, dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 4G melanda dunia, maka interaksi antara dunia juga akan semakin mudah dan cepat, kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambat ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan keseluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu.

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air menghadapi semua ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. diperlukan cara baru untuk yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi termaksud rivalitas antara pandangan, rivalitas antara nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi." Kata presiden.

Menutup pidato, presiden Jokowi mengajak seluruh aparat kepemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu-padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan.

"Selamat memperingati hari lahir Pancasila, selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara," Pungkas presiden Joko Widodo. (Jk)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan