-->
Pontianak Melawi Sanggau Sekadau Ketapang Bengkayang Landak Kubu Raya Kapuas Hulu Sintang Sambas
Jumat, Juni 04, 2021, 10:38:00 PM WIB
Last Updated 2021-06-06T19:35:18Z
BeritaKalbarKetapangPemkabTandatangani TP2DD

Dikediamannya Martin Rantan Tandatangani SK Bupati Ketapang Tentang TP2DD

Iklan-pemda-ketapang-ucapan-pp Iklan-pemda-ketapang-ucapan-pmi

Bupati Ketapang Martin Rantan SH, M.Sos, dikediamannya melakukan penandatanganan Keputusan Bupati Ketapang, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Ketapang


Borneotribun.com - Ketapang. Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos, menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Ketapang, pada Jumat (04/06/2021)

Pembentukan TP2DD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Penandatanganan dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Alexander Wilyo, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. H. Mahyudin,M.Si, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nugroho, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si,  dan perwakilan Bank Kalbar Cabang Ketapang.

TP2DD diketuai langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos,  Wakil ketua dijabat oleh Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Sedangkan Penjabat Sekretaris Daerah, menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian. Sementara Sekretaris TP2DD Kepala BPKAD Alexander Wilyo, S.STP, M.Si.

Alexander Wilyo, S.STP, M.Si,  mengatakan, TP2DD Ketapang secara umum bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Selain itu, mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegritas,” kata Alexander Wilyo, S.STP, M.Si.

Dia menyebutkan, untuk transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang, sudah sejak beberapa tahun lalu menggunakan non tunai.

“Pemda Ketapang dalam merealisasikan APBD sudah melalukan transaksi non tunai sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada lagi belanja langsung atau tidak langsung yang tunai. Semuanya non tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, elektronifikasi transaksi ini memudahkan, lebih efesien, efektif dan lebih transparansi. Terlebih sejauh ini dalam pengaplikasian elektronifikasi transaksi tidak ada hambatan.

“Transaksi non tunai lebih efesian dan transparan, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SK TP2DD ini diharapkan transaksi non tunai bisa diterapkan di semua sektor,” tandasnya

Reporter:Jok
Editor Yakob

iklan

Iklan

X

LOKASI MENU1

LOKASI MENU1


LOKASI MENU2

LOKASI MENU2.


LOKASI MENU3

LOKASI MENU3.


Iklan

Iklan