 |
| Tanah urug diduga berasal dari IUP CV KQP yang berada di lokasi pelabuhan PT KBS. |
Ketapang - PT Ketapang Bangun Sarana (KBS) diduga menjadi penampung tanah urug berasal dari Izin Usaha Produksi (IUP ) ilegal milik CV Kendawangan Quarindo Perkasa atau KQP di desa Pagar Mentimun kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang.
Diketahui, IUP CV KQP dibekukan sementara oleh kementerian Investasi dan BKPM melalui surat nomor 20220602-01-66212 tanggal 2 Juni 2022.
Pantauan Borneotribun di lokasi penumpukan tanah urug PT KBS di desa Pagar Mentimun pada Rabu 25 Januari 2022, terlihat, gundukan tanah latrit kuning bertutup terpal plastik warna biru menggunung.
Menurut keterangan warga saat dijumpai di sebuah pondok mirip pos jaga jalan masuk KBS mengatakan, tumpukan tanah kuning di areal KBS tersebut berasal dari Quarindo (CV KQP) untuk timbunan lokasi pelabuhan.
"Itu tanah dari Quarindo untuk nimbun jalan dan lokasi pelabuhan," ujar warga tersebut, Rabu (25/01/23).
Namun tambah dia, sudah beberapa hari ini belum ada lagi mobil yang mengangkut dan menimbun di areal KBS.
"Kabarnya kegiatan Quarindo sementara distop dulu," katanya.
Dari dokumen yang diperoleh, PT KBS ada melakukan perjanjian jual beli dengan CV KQP terkait kontrak tanah urug.
Dimana, KBS membeli tanah KQP sebanyak 20.000 meter kubik.
Sementara harga disepakati keduanya sebesar Rp 110.000 perkubik atau CV KQP akan meraup uang pembayaran dari iUP dicabut sebesar Rp 2.2 miliar.
Kontrak jual beli tersebut ditanda tangani oleh direktur PT KBS, Shan Hai dan direktur CV KQP Mclean D Meray.
Dikonfirmasi terpisah, dinas PTSP provinsi Kalbar menyebut tidak ada data terbaru atas izin perusahaan KQP yang dibekukan oleh kementerian Investasi dan BKPM itu.
"Tidak ada data terbaru soal perusahaan itu. Soal pemulihan, itu kewenangannya pemerintah pusat," jelas Syamsuri, dari bagian perizinan dinas PTSP provinsi Kalbar beberapa waktu lalu.
Oleh: Muzahidin
REKOMENDASI KAMI
- Memuat artikel...
