Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Yakop    5/11/2021    Comment   

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19, 4 Mewi 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Beberapa varian baru virus corona sudah ditemukan di tanah air. Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan, yang terbaru, B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya.

Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India dan Malaysia dan terkonsentrasi di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui 1 di Bali; dan berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkap Budi seusai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5).

Maka dari itu, Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia.

Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi “3T” (testing, tracing and treatment) secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya.

Antisipasi Kenaikan Kasus Pasca Libur Lebaran

Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang,pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas , termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan dan oksigen.

Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390.000. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70.000. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22.000, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500.

“Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Tiga kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19 yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, dari kapasitas 70.000 tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19, sudah terisi sebanyak 23.000. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiagakan.

“Jadi dari status yang ada sekarang yang ada masuk di rumah sakit kita masih punya room dua kali lipat di atasnya. Kalau toh pun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu tiga kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan room-nya kita masih ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menekankan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kasus pasca libur lebaran nanti. Pasalnya, delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) sudah cukup tinggi.

“Mungkin topik yang jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang disana,” tuturnya.

Vaksinasi Massal COVID-19

Sampai saat ini pemerintah, kata Budi, sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 22 juta dosis. Perkembangan vaksinasi massal ini, diakui Budi, mengalami sedikit penurunan penyuntikan di bulan April karena keterbatasan stok vaksin, padahal pada Maret lalu pihaknya sudah berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 500.000 dosis. Meski begitu, dengan berbagai vaksin yang telah tiba di Indonesia pada Mei ini ia optimistis pemerintah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per bulan.

Pekerja kesehatan berbicara melalui walkie-talki di ruang isolasi untuk pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, 13 Mei 2020. (Foto: Reuters)

“Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup di bulan Mei sesudah lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” jelasnya.

Lanjutnya, dilaporkan hanya ada tiga provinsi yang laju vaksinasi kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) cukup tinggi yakni DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang mencapai di atas 10 persen dari populasi. Ia pun berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada lansia, karena tingkat resiko keparahanan dan kematiannya yang cukup tinggi.

Perpanjangan PPKM Mikro

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tahap ke-8.

“Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi, tentu 18-31 Mei ini adalah periode daripada pasca mudik hari raya lebaran,” ungkap Airlangga.

Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan karena adanya tren kenaikan kasus corona. Ia menjelaskan dari 30 provinsi yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan COVID-19. Adapun lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif cukup signifikan yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kenaikan kasus ini mayoritas disebabkan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi yang tingkat BOR nya di atas 50 persen yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50.6 persen,” jelasnya.

Vaksinasi Gotong Royong

Airlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500.000 dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah Cansino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.

“Harga sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikan Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Diharapkan sudah bisa dilaksanakan di akhir bulan Mei, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari BPOM maupun dari MUI,” paparnya.

Mudik Lebaran

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang ingin mudik sebelum pemberlakukan larangan mudik yakni 22 April-5 Mei sebanyak 20-30 persen.

Namun, terjadi penurunan mobilitas yang siginifikan dari masyarakat pada periode 6-9 Mei dari sisi transportasi udara sebanyak 90 persen, laut dan kereta api 90 persen, dan jalur darat 40 persen. Meski begitu, dari hasil survei diketahui masih ada sejumlah masyarakat yang nekat ingin pulang ke kampung halamannya.

“Selanjutnya dari survei terlihat bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi cukup tinggi mungkin besok dan lusa . Oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kita tidak melakukan mudik,” ungkap Menhub Budi.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa ada sekitar 22 persen atau 3,6 juta masyarakat yang dalam arus balik Minggu (16/5) atau H plus 2 lebaran. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pihak Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk menunda l kepulangan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat yang sama pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak.

“Terkait dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan untuk menuda perjalanan,” pungkasnya. [gi/ab]

Oleh: VOA

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Yakop    5/11/2021    Comment   

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan Virus Korona, termasuk varian baru yang telah ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Itu adalah cara yang paling baik untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin (3M) dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, saat ini tiga varian baru Virus Korona yang masuk kategori variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah masuk ke Indonesia, yaitu varian London (B.1.1.7), Afrika Selatan (B.1.351), dan India (B.1.617). Masuknya varian ini berasal dari Saudi Arabia, Afrika, India, dan Malaysia.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari ini beredar di daerah Jawa, Sumatra, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India, banyak kita temui di Sumatra Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian tersebut, imbuh Menkes, pihaknya akan melakukan mengintensifkan genome sequencing di sejumlah daerah yang terpantau telah terdeteksi adanya varian baru tersebut.

“Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain,” tandasnya. 

(FID/UN)

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

Yakop    5/11/2021    Comment   

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan langkah antisipasi terutama terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Lebaran sudah dekat dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap, insyaallah ini tidak terjadi tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan adalah sekitar 390 ribu, dengan 70 ribu di antaranya disiapkan untuk tempat tidur isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tempat tidur di Intensive Care Unit (ICU) adalah sebanyak 22 ribu, dengan 7.500 di antaranya dialokasikan untuk pasien COVID-19.

“Saya hanya ingin  memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Sekitar 70 ribu untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkapnya.

Dari alokasi yang disediakan untuk pasien COVID-19, ujar Budi, tempat tidur isolasi yang terisi adalah sebanyak  23 ribu sementara untuk ICU terisi sekitar 2.500 tempat tidur.

“Persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan tingkat keterisian tersebut adalah angka agregat nasional dan perlu dilihat lebih detail untuk masing-masing provinsi.

“Beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi meminta para kepala daerah, khususnya yang tingkat keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di daerahnya masih tinggi, untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

“Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, ini adalah delapan provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan, agar ini bisa kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, selain ketersediaan ruang perawatan pihaknya juga terus menjaga ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

“Kita ada empat jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya. Secara nasional kita masih lebih dari cukup dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang. Jadi beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Kita masih punya waktu sebelum Lebaran kita akan isi dengan ketersediaan obatnya,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes meminta agar jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu, teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan yang di sana,” tandasnya. 

(FID/UN)

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Yakop    5/11/2021    Comment   

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi sebelum memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, pada periode bulan Maret hingga Mei kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga masuknya varian baru Virus Corona diperlukan penanganan khusus terhadap kepulangan tersebut.

“Di bulan April kemarin 24.215 [kepulangan] pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

Airlangga memaparkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini untuk [penanganan penerimaan kedatangan] para pekerja PMI dilakukan dengan prokes [protokol kesehatan] ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua KPCPEN, hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 [kendaraan], dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas COVID-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat [untuk Zona Hijau dan Zona Kuning]. Untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Menteri Agama Terbitkan Edaran Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih

Yakop    5/08/2021    Comment   

Menteri Agama Terbitkan Edaran Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih

Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers, Senin (19/04/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan penyelenggaraan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih yang akan diperingati umat Kristen dan Katolik pada tanggal 13 Mei ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19

Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 08 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih yang ditandatangani Yaqut pada 6 Mei 2021.

“Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh umat beragama. Untuk itu, saya juga telah menerbitkan edaran panduan penyelenggaraan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih. Edaran ini diterbitkan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, sekaligus memberikan rasa aman kepada umat Kristen dan Katolik dalam menjalankan ibadah peringatan Kenaikan lsa Almasih,” ,” tegas Menag di Jakarta, Jumat (07/05/2021).

Untuk itu, Yaqut meminta seluruh jajarannya untuk menyosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja) serta umat Kristen dan Katolik.

“Saya harap semua dapat menaati ketentuan dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan memberi perlindungan kepada umat Kristen dan Katolik,” tuturnya.

Berikut ketentuan panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih di masa pandemi:

Kewajiban bagi pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja), sebagai berikut:

a. Pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan lsa Almasih di tempat ibadah (gereja) dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat dan jumlah umat yang diperkenankan mengikuti ibadah di tempat ibadah (gereja) tidak melebihi 50 persen dari kapasitas tempat ibadah (gereja);

b. Mengatur jadwal pelaksanaan ibadah (shif) dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung tempat ibadah (gereja);

c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat ibadah (gereja);

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah (gereja);

e. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan dan makna ibadah;

f. Menyiapkan petugas internal yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah (gereja);

g. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah (gereja) guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

h. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah (gereja);

i. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada bangku/kursi di tempat ibadah (gereja); dan

j. Para pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja) juga memfasilitasi pelayanan ibadah peringatan kenaikan lsa Almasih secara virtual di rumah-rumah.

Kewajiban bagi pengguna tempat ibadah (gereja), sebagai berikut:

a. Jemaat yang akan mengikuti ibadah dalam kondisi sehat;

b. Menggunakan masker/masker wajah (face shield) sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah (gereja);

c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;

d. Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, dan berciuman pipi;

e. Menjaga jarak antarjemaat;

f. Menghindari berdiam lama di tempat ibadah (gereja) atau berkumpul di area tempat ibadah (gereja), selain untuk kepentingan ibadah;

g. Bagi anak-anak yang rentan tertular penyakit dan berisiko tinggi terhadap COVIC-19, dapat mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya;  dan

h. Bagi jemaat lanjut usia yang sakit dan rentan tertular penyakit serta berisiko tinggi terhadap COVD-19, mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya.

(HUMAS KEMENAG/UN)

Cipta Harkamtibmas jelang Hari raya Idul Fitri, Polsek Khayangan himbau warga akan tindak tegas Balap Liar

Yakop    5/08/2021    Comment   

Cipta Harkamtibmas jelang Hari raya Idul Fitri, Polsek Khayangan himbau warga akan tindak tegas Balap Liar

Cipta Harkamtibmas jelang Hari raya Idul Fitri, Polsek Khayangan himbau warga akan tindak tegas Balap Liar.

BorneoTribun Lombok Utara, NTB - Pawas bersama anggota jaga Polsek Khayangan Polres Lotara melaksanakan Patroli Lumpia Antisipasi balap liar dan cek objek vital antisipasi 3C di jalan raya kayangan menuju bayan, Jumat 07/05/2021.

Kepala Kepolisian Polres Lotara Polda NTB AKBP Feri Jaya Satriasyah, S.H.melalui Kapolsek Kayangan IPTU Hadi Suprayitno,S.Sos, menyampaikan kepada warga, masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah untuk menghimbau agar warga dan khususnya pemuda yang ada di wilayah masing-masing tidak membunyikan petasan dan tidak menggelar balap liar di bulan suci ramadhan yang penuh berkah dan ampunan,semoga amal ibadah kita semua di ijabah oleh Allah SWT agar keamanan, ketentraman yang kita idam-idamkan terwujud,"ucapnya.

Kendati demikian Kapolsek Kayangan IPTU Hadi Suprayitno, S.Sos,menerangkan kepada masyarakat khususnya di wilayah kayangan untuk selalu mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

"kita bisa segera bebas dari pandemi Covid-19 yang sudah tahunan ini dengan cara lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama masyarakat untuk tidak menulari dan ditulari oleh wabah yang masih merebak ini dengan cara mengedepankan Prokes dimanapun kita berada,"pungkasnya.

Mari kita sama-sama berdo'a semoga di bulan suci ramadhan ini Virus Covid-19 ini diangkat dari muka bumi ini oleh Allah SWT kearah New Normal "tandasnya. (Adbravo)

India Padati Pasar untuk Persiapan Idul Fitri

Yakop    5/08/2021    Comment   

India Padati Pasar untuk Persiapan Idul Fitri

Warga berkerumun di pasar di depan masjid Charminar yang terkenal di bulan suci Ramadan di Hyderabad, India, mengabaikan protokol kesehatan, Kamis, 6 Mei 2021. (Foto AP / Mahesh Kumar A.)

BorneoTribun India -- Tidak semua warga Muslim India tampaknya memedulikan pandemi COVID-19 yang terus berkecamuk di negara mereka. Bagaimana suasana menjelang berakhirnya Ramadan di beberapa kota di India?

Warga Muslim India mengikuti salat Jumat secara terbatas pada hari Jumat terakhir Ramadan ini, mengingat restriksi terkait virus corona.

Kekhawatiran mengenai perebakan gelombang kedua virus corona telah menutup sebagian besar masjid di berbagai penjuru negara itu, yang biasanya dipadati jemaah selama bulan suci umat Islam ini.

Seorang perempuan duduk di bawah naungan payung dan mengawasi alas kaki para jemaah yang datang untuk salat Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, di Masjid Mekah, Hyderabad, India, Jumat, 7 Mei 2021. (AP)

Seorang ulama di Hyderabad, Telangana, Hafiz Mohammad Zakhir, mengemukakan, "Kami harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap COVID-19. Kami harus menjaga jarak sosial dan mengenakan masker."

"Saya juga meminta komisaris polisi dan pihak berwenang lainnya, karena mereka menetapkan denda 1.000 rupee (sekitar 193 ribu rupiah – red.) untuk pelanggaran norma-norma keselamatan, maka mereka harus mengerahkan polisi dan aparat keamanan di daerah-daerah padat seperti Charminar, agar masyarakat juga waspada dan mereka akan tahu mengenai pentingnya mengenakan masker,” imbuhnya.

Badan-badan Islam di India memang telah mendesak warga Muslim untuk tetap tinggal di dalam rumah dan salat di rumah selama Ramadan.

Namun, dengan mengabaikan risiko terjangkit, warga Muslim di bagian selatan kota Hyderabad memadati pasar-pasar dalam kerumunan besar untuk berbelanja keperluan menyambut perayaan Idul Fitri.

Orang mengabaikan social distancing dan banyak yang tidak memakai masker saat berbelanja untuk liburan Idul Fitri mendatang yang menandai berakhirnya bulan suci puasa Ramadhan, di India, 5 Mei 2021. (AP)

Seorang warga setempat, Mukhram, mengemukakan, "Sebelum memberlakukannya pada masyarakat awam, para pemimpin nasional dan legislator sendiri harus mengikuti pedoman COVID-19, agar masyarakat biasa juga mengikuti mereka. Pemerintah federal mengatakan tidak ada virus corona dan para pemimpin mengumpulkan massa dan menyatakan virus corona tidak eksis."

"Jika orang pergi ke rapat-rapat umum mereka maka tidak ada virus, tetapi, virus ada sewaktu kita keluar berbelanja. Mereka tidak membicarakan tentang pertemuan besar-besaran di (festival keagamaan Hindu) ‘Mahakumbh’ tetapi membicarakan tentang pertemuan Jemaah Tabligh,” tambahnya.

Polisi berdiri di depan Masjid Jama atau Masjidil Haram pada Jumat-ul-Vida atau Jumat terakhir bulan suci Ramadan, saat diberlakukannya lockdown di tengah pandemi COVID-19, di kawasan tua Delhi, India, 7 Mei 2021.

Secara umum, Muslim India merayakan Ramadan yang berbeda tahun ini dengan tetap tinggal di rumah dan memerangi virus mematikan itu. Kemeriahan Ramadan sendiri tampak jauh berkurang di Bhopal, kota di India Tengah, karena masjid-masjid tetap sepi tanpa kehadiran jemaah maupun suara lantunan bacaan Quran, doa dan zikir.

Javed Kahan, warga Bhopal, mengatakan, "Semua masjid ditutup. Saya yakin kita harus bersatu dan membantu pemerintah memerangi COVID-19. Situasi ini membuat kita harus salat di dalam rumah saja, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak, pandemi tidak akan berakhir.”

Muslim India berbuka puasa Ramadan di Masjid Mekah di Hyderabad, India, Jumat, 16 April 2021. (Foto AP / Mahesh Kumar A.)

Di Lucknow, kota di bagian utara yang juga ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, hanya beberapa orang saja yang terlihat salat. Mereka tampak tetap menjaga jarak.

India sedang berada di tengah gelombang kedua wabah virus corona. Sedikitnya 300 ribu orang dinyatakan positif terjangkit virus itu setiap hari pada pekan lalu, dan ini menyebabkan total kasus di negara itu melampaui 21 juta orang. [uh/ab]

Oleh: VOA

Kapolresta Mataram Himbau para pengusaha kebutuhan lebaran tetap jaga Prokes COVID-19

Yakop    5/08/2021    Comment   

Kapolresta Mataram Himbau para pengusaha kebutuhan lebaran tetap jaga Prokes COVID-19

Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK.

BorneoTribun Mataram, NTB -  Budaya masyarakat yang berbondong-bondong mencari kebutuhan untuk merayakan Lebaran Idul Fitri, kini sudah mulai nampak di pusat-pusat perbelanjaan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tentunya, kepadatan pengunjung yang berbelanja atau mereka yang datang ke pusat perbelanjaan hanya sekadar menikmati suasana ramadhan menjelang lebaran, berpotensi sebagai wadah penularan COVID-19 secara masif. Kondisi yang demikian, kini menjadi atensi Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK.

Dengan didampingi pejabat utama lingkup Polresta Mataram yang turut melibatkan unsur penegak hukum dari TNI, Kombes Pol Heri turun langsung ke pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi sarang perburuan kebutuhan lebaran.

Dalam giatnya yang terlaksana Kamis (6/5) malam, Kombes Pol Heri mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan COVID-19 di setiap pusat perbelanjaan yang berpotensi menimbulkan kepadatan pengunjung.

Pada kesempatannya bertemu dengan para pemilik usaha perbelanjaan di Kota Mataram, Kombes Pol Heri mengingatkan mereka agar prokes COVID-19 harus tetap terjaga.

"Hindari kerumunan. Terapkan pembatasan pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas maksimal pusat perbelanjaan. Hal itu harus tetap dipantau," kata Kombes Pol Heri.

Sarana cuci tangan, penggunaan masker, dan penerapan jaga jarak antar pengunjung serta karyawan yang ada di pusat perbelanjaan, juga harus tetap diberlakukan.

Sebagai upaya pengawasannya, Polresta Mataram mendirikan posko penegakan prokes COVID-19 di sejumlah pusat perbelanjaan.

Penempatan posko pengawasan tersebut telah sejalan dengan tujuan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2021 yang digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 6-17 Mei 2021.

Karena itu, Kapolresta Mataram pada Kamis (6/5) malam, sekaligus melakukan pengecekan terhadap pos-pos pengamanan yang lokasinya berada dekat dengan potensi kerumunan masyarakat. (Adbravo)

Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik

Yakop    5/06/2021    Comment   

Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik

Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB - Bupati Lombok Barat memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektoral tentang kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2021, di Mapolres Lobar, Rabu (5/5/2021).

"Operasi Ketupat Rinjani -2021" ini, diikuti juga oleh sejumlah instansi terkait, membahas  Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H dimasa Pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid., S. Ag mengatakan, terkait dengan adanya surat edaran Mendagri, Forkopimda Lobar akan mengambil langkah yang tepat menyikapi ini.

“Secara umum, dihadapkan dengan kesadaran masyarakat, padahal faktanya trans Kematian setelah Covid-19 mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Menurutnya, situasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi satgas covid dilapangan, disamping laksanakan penegakan, tentunya harus berikan contoh ditengah masyarakat. 

“Lebih lanjut, perlu adanya surat edaran ke seluruh Desa, untuk lebih mempertegas melarang kegiatan mengundang kerumunan masyarakat,” ucapnya.

Dengan adanya kerumunan, sehingga dipastikan akan mengabaikan protokol kesehatan, demikian juga dengan pengamanan shalat idul Fitri, pengamanan Wisata akan dilakukan seperti tahun 2020.

“Untuk atensi dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Kapolda NTB, terkait ketegasan pemerintah tentang larangan kegiatan mudik tidak bisa ditawar lagi, agar benar-benar menjadi atensi,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, SIK mengatakan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Rinjani 2021 ini, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pengamanan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

“Dalam pengamanan jelang pelaksanaan hari raya, harus mempertimbangkan kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah dan antisipasi bersama,” lugasnya.

Sedangkan untuk Komposisi kekutan personil yang akan di turunkan, Kapolres menjelaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan kekuatan personil sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

“Operasi Ketupat Rinjani 2021 di Lombok Barat, memiliki tiga pos diantaranya Pos Pelayanan (Posyan) Lembar, Pos Pengamanan (Pospam) GMS dan Pospam Senggigi, dengan tanggung berbeda,” terangnya.

Saat ini, Polres Lobar telah mendatakan dan mengnventarisir lokasi rawan kemacetan, termasuk antisipasi kejahatan menonjol.

“Diantaranya Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan, dan Pencurian kendaraan Bermotor (3C) dan kejahatan lainnya,” terangnya.

Nantinya, pada malam takbiran akan dilaksanakan apel gelar pasukan dilanjutkan dengan patroli skala besar dengan estimasi 500 personil.

“Polres Lobar juga telah menyiapkan Pengamanan Shalat Idul Fitri, untuk mengcover di Seluruh Wilayah Hukum Polres Lombok Barat,” katanya.

Daerah wisata juga menjadi perhatian dalam pemantauan, sedangkan untuk antisipasi perayaan lebaran topat, polres Lobar sudah menyiapkan Personil, menyesuaikan situasi dilapangan.

“Sasaran utamanya, agar pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol Kesehatan, dimasa pandemic covid-19 saat ini,” tutupnya. (Adbravo)

Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021

Yakop    5/06/2021    Comment   

Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021

Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Kepolisian Resor Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat menyiapkan 6 pos pengamanan (pospam) dan pos pelayanan (posyan) dalam operasi Ketupat Rinjani 2021 yang akan digelar dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K melalui Kabag Ops Kompol I Kadek Suparta, di Praya, Rabu, mengatakan kelima pos yang disiapkan yakni Pospam Praya, Pospam Puyung, Pospam Kuta, Pospam Praya Timur dan Posyan Kopang.

"Dalam operasi ini, selain menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang lebaran, kita juga fokus terhadap pengawasan protokol kesehatan Covid-19," kata Suparta.

Suparta menjelaskan, dalam operasi Ketupat Rinjani tahun 2021 kali ini Polres Lombok Tengah sendiri melibatkan sebanyak 203 personel yang nantinya akan melaksanakan operasi keselamatan dan operasi penyekatan.

"Mengingat kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi, nantinya personel yang terlibat akan melakukan tugas operasi keselamatan dititik-titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan," ucapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa tahun ini pemerintah kembali melarang masyarakat untuk mudik lebaran karena angka kasus Covid-19 masih meningkat, sehingga bagi masyarakat yang nekat mudik akan diputarbalikkan.

"Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar menunda mudik lebaran dulu, mengingat angka penyebaran Covid-19 masih tinggi," imbuhnya.(Adbravo)