Sidang Kasus Cabul Terjadi di Sandai, Kuasa Hukum Korban Sebut Tes DNA Bukti Tak Terbantahkan

Indah Permatasari    5/18/2026    Comment   

Sidang Kasus Cabul Terjadi di Sandai, Kuasa Hukum Korban Sebut Tes DNA Bukti Tak Terbantahkan

Iga Pebrian Pratama, SH (kiri)  dan Jakaria Irawan, SH, MH (kanan) 

KETAPANG  – Pengadilan Negeri (PN) Ketapang hari ini menggelar sidang lanjutan perkara dugaan kasus asusila yang terjadi di kecamatan Sandai kabupaten Ketapang dengan terdakwa seorang kakek berinisial S alias UE.

Sidang ini dilakukan secara tertutup karena korbanya seorang anak dibawah umur. Korban didampingi kuasa hukum Iga Pratama dan Jakaria Irawan. Menurut Iga, sidang kali ini dengan agenda mendengarkan kesaksian dari paman dan ibu korban. 

"Karena ini perkara dengan korban anak dibawah umur,maka dilakukan secara tertutup sesuai dengan pasal 153 KUHP. Keterangan digali dari orang dekat korban yakni paman dan ibunya," ujar Iga Pebrian Pratama, di PN Ketapang, Senin (18/5/2026). 

Berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan saat proses penyidikan sampai persidangan, unsur pebuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 181 Undang-undang tentang Perlindungan Anak tidak dapat dielakan oleh terdakwa. 

Pada proses penyidikan di kepolisian, telah dilakukan uji ilmiah berupa tes uji darah atau DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh korban. Hasilnya, secara valid menunjukkan bahwa DNA anak tersebut identik dan sesuai dengan DNA terdakwa. 

"Bukti sains (scientific cmelalui tes DNA ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Hal ini secara terang benderang membuktikan bahwa perbuatan bejat tersebut nyata terjadi dan dilakukan oleh terdakwa," tegas Iga. 

Senada dengan hal tersebut, ahli hukum sekaligus rekan advokat LBH KRI Ketapang, Jakaria Irawan memberikan penguatan dari sudut pandang materi hukum pidana. 

Ia menyatakan bahwa hasil tes DNA ini menjadi pilar utama pembuktian yang akan menyulitkan terdakwa untuk mengelak.

"Secara teori hukum dan pembuktian, hasil DNA yang identik ini adalah master evidence atau bukti mutlak. Ketika bukti ilmiah sudah berbicara dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban serta saksi petunjuk lainnya, maka unsur materiil dari pasal pencabulan dan persetubuhan anak ini telah terpenuhi secara sempurna. Kami berharap Majelis Hakim PN Ketapang jeli melihat ini demi masa depan korban," katanya. (*).

Penjelasan PT RSM BGA Grup atas Aspirasi Masyarakat Desa Segar Wangi Ketapang

Indah Permatasari    5/17/2026    Comment   

Penjelasan PT RSM BGA Grup atas Aspirasi Masyarakat Desa Segar Wangi Ketapang

Manajemen PT RSM/BGA Grup tanggapi aspirasi warga desa Segar Wangi,  Tumbang Titi (ist) 

KETAPANG  - Manajemen PT Raya Sawit Manunggal (RSM) anak usaha BGA grup angkat suara menanggapi sejumlah tuntunan dari warga desa Segar Wangi kecamatan Tumbang Titi kabupaten Ketapang yang disampaikan pada Sabtu (16/05/2026).

Berdasarkan keterangan tertulis, pihak manajemen menegaskan siap berdialog, membuka sejarah dan rekam jejak investasi awal PT RSM di desa Segar Wangi. 

Dialog dimaksud guna menjawab tuntutan masyarakat seperti pengelolaan lahan melalui koperasi sebesar 20 persen, pengelolaan tanah kas desa dan menjelaskan tuduhan menggarap lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU). 

Saat dialog dimaksud diharapkan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah agar dapat penjelasan utuh sesuai dengan regulasi yang sudah dijalankan perusahaan. 

"Kami membuka diri untuk berdialog ataupun mediasi secara terbuka, kita bersama sama melibatkan Pemda dan stakeholder terkait. Semuanya bisa kami sampaikan, termasuk menjelaskan soal semua tuntutan masyarakat," kata Ridwan Humas PT RSM, Sabtu (16/05/2026).

Dijelaskan dia, bahwa investasi PT RSM di desa Segar Wangi bermula saat pemerintah melelang aset PT Bangun Maya Indah (Benua Indah Grup).seluas 4.034 hektar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Lelang tersebut berhasil dimenangkan oleh PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) induk usaha PT RSM sesuai dengan risalah lelang dari Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 134/2015 tertanggal 08 April 2015.

"Sebagaimana surat direktur jendral perkebunan nomor 453/KB.410/E.6/03/2022, menyatakan bahwa RSM telah melaksanakan program kemitraan dengan pola PIR Trans sehingga tidak dikenakan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat," kata dia. 

Namun demikian, oleh karena perusahaan membangun kebun baru yang masuk dalam kawasan administrasi desa Segar Wangi, maka berdasarkan luasan lahan yang telah di lakukan proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), perusahaan berkewajiban membangun kebun plasma.

"PT RSM mempunyai kewajiban plasma terhadap izin baru sesuai Permentan nomor 98 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Perkebunan. Maka, berdasarkan Ijin baru itu, PT RSM mengalokasi plasma seluas 18 hektar dengan pertimbangan bahwa areal yang sudah di GRTT pada desa Segar Wangi seluas 90 hektar," tuturnya. 

Terkait dengan komitmen yang pernah diutarakan pihak manajemen menyangkut pemanfaatan tanah kas desa, Ridwan menyampaikan bahwa perusahaan berpatokan pada Peraturan Bupati (Perbub) nomor 19 Tahun 2022 dan surat bupati nomor 37/DPMPD-B.400.10.1/2026 tanggal 6 Februari 2026.

"Penerapan komitmen pemanfaatan TKD, PT RSM patokanya adalah Perbub dan surat bupati itu. Hal-hal teknis ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat desa itu," ungkapnya.

Pihaknya menepis anggapan warga yang mengaitkan perusahaan menggarap lahan diluar Hak Guna Usaha yang sudah diperuntukkan.

Ridwan menegaskan bahwa PT RSM dalam menjalankan seluruh tata kelola perusahaan sangat ketat. Komitmen penuh untuk tetap berupaya taat aturan 

"Perusahaan tidak ada menggarap lahan diluar HGU seluas yang dituduhkan oleh massa saat demo seluas 1.400 hektar. Saya tegaskan bahwa, PT RSM menggarap lahan sesuai dengan HGU hasil lelang dan perijinan baru yang dimiliki," pangkasnya.

(mzn) 

Kasus Tersus PT WHW, PSDKP Berkali kali Ngasi Peringatan

Indah Permatasari    5/16/2026    Comment   

Kasus Tersus PT WHW, PSDKP Berkali kali Ngasi Peringatan

pemasangan segel dilarang operasi pada lokasi Tersus PT WHW AR di desa Sungai Tengar, Kendawangan kabupaten Ketapang oleh petugas PSDKP Pontianak 

KETAPANG -Penyegelan terminal khusus (Tersus) yang diberikan petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terhadap PT Well Harvest Winning Alumina Rafinery (WHW AR) bukanlah tindakan spontan. 

Petugas PSDKP sudah berkali kali memperingatkan perusahaan pemurnian biji bauksit di Kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang tersebut untuk memperpanjang perizinan. Namun, somasi PSDKP itu masih diabaikan. 

"Kita sudah berulang kali memperingatkan WHW agar izin Tersus segera diperpanjang. Tetapi himbauan yang diberikan sepertinya diabaikan, maka kita lakukan tindakan tegas sesuai aturan," ujar Kepala PSDKP kementerian KKP,  Bayu Yuniarto Suharto, melalui petugas PSDKP Agung Arif Afrianto, dihubungi pada Sabtu siang (16/06/2026).

Ia menjelaskan, sebenarnya izin Tersus PT WHW AR sudah berakhir sejak bulan Desember 2025. Penghentian operasional ini sebagai tindakan, negara tidak kompromi dengan perusahaan yang berpotensi melanggar aturan. 

Menurut Agung, sanksi penyegelan ini akan dibuka apabila perusahaan memperpanjang perizinan beserta konsekuensi pelunasan sanksi. 

"Kalau sudah memperpanjang perizinan dan membayar sanksi, pastinya operasional akan diperbolehkan," ujarnya. 

Sementara itu, anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (Dapil)  Ketapang Kayong Utara Hilaria Yusnani mengapresiasi langkah terukur kementerian KKP. 

Menurutnya, pemerintah memang harus tegas terhadap perusahaan yang membandel terhadap aturan. Ia mengatakan, WHW adalah perusahaan besar, tidak sepatutnya mengabaikan regulasi. 

"Pemerintah harus tegas. Tidak boleh kompromi," kata Hilaria. 

Hilaria menegaskan, bahwa penegakan hukum secara terukur dan tegas perlu dijatuhkan kepada perusahaan sekelas WHW. Tujuanya agar ada contoh bagi pelaku usaha lain bahwa regulasi tetap ditegakan. 

"Harusnya WHW sudah tidak lagi bermasalah dengan aturan-aturan, mereka harus terdepan menjadi contoh bagaimana menjalankan bisnis dengan patut pada regulsi," katanya. 

Ia pun menduga, perusahaan WHW berpotensi melanggar banyak regulasi lain sehingga perlu diselidiki lebih jauh. 

Penyelidikan ini dimaksudkan agar sumber potensi pendapatan daerah dapat terpenuhi untuk membiayai pembangunan kabupaten Ketapang.

"Sudah pasti ada sumber pendapatan yang bisa dipenuhi oleh perusahaan itu yang belum digarap secara maksimal. Tentunya penerapan pendapatan sesuai dengan aturan terutama Peraturan Daerah," kata Hilaria. 

Sebelumnya, penghentian operasional Tersus ini dilakukan karena Tersus PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tiga titik dermaga dengan luas total 5 ribu meter persegi tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang laut.

(mzn) 

Tersus PT WHW Disegel Sementara Karena Belum Kantongi Izin Lengkap

Indah Permatasari    5/14/2026    Comment   

Tersus PT WHW Disegel Sementara Karena Belum Kantongi Izin Lengkap

screenshoot Tersus WHWAR yang disegel KKP

"PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar PKKPRL"

KETAPANG - Terminal khusus atau Tersus  PT Whell Harvest Winning Alumina Rafinery (WHW AR ) diisegel sementara karena belum memiliki izin operasional secara lengkap.

Penyegelan tersebut dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) sejak Rabu 13 Mei 2026 melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). 

Penghentian operasional dilakukan karena Tersus PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dikutip dari akun media sosial resmi PSDKP, penyegelan dilakukan dengan memasang plang segel dilokasi pelabuhan PT WHW AR di desa Sungai Tengar kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. 

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, menegaskan KKP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan regulasi terkait perizinan dasar pemanfaatan ruang laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan indikasi pelanggaran pada tiga titik dermaga dengan total area pemanfaatan ruang laut mencapai sekitar 5 ribu meter persegi," tulis dia dilihat dari akun akun media sosial resminya, Kamis (14/5/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan tertib, sesuai aturan, serta tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

KKP juga mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu dinilai penting guna menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung keberlanjutan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

(mzn) 

Dewan Ketapang Rekomendasikan Buruh KAL-FR Disetujui PHK-nya

Indah Permatasari    5/14/2026    Comment   

Dewan Ketapang Rekomendasikan Buruh KAL-FR Disetujui PHK-nya

foto pimpinan DPRD, KALFR, dinas tenaga kerja selepas RDPU pada Rabu 13 Mei 2026.

KETAPANG - Lembaga DPRD Ketapang merekomendasikan PT Kayung Agro Lestari First Resource (KAL-FR) menyetujui permintaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disuarakan serikat buruh perusahaan tersebut. 

Rekomendasi tersebut tertuang sebagai notulen hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Lembaga Bantuan Hukum Kapuas Raya Indonesia (LBH KRI) dengan KAL-FR, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Pemda Ketapang di gedung DPRD pada Rabu 13 Mei 2026.

Dari notulen yang ditanda tangani ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh, dirincikan pertama, pihak KALFR harus mengakomodir tuntutan 222 orang buruh yang meminta di PHK sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021.

Rekomendasi kedua adalah agar perusahaan merubah peraturan perusahaan setelah proses PHK selesai dijalankan. 

Rekomendasi ini wajib dijalankan perusahaan selambat lambatnya 30 hari pasca RDPU ini. 

Atas rekomendasi tersebut, kuasa hukum buruh dari LBH Kapuas Raya Indonesia (LBHKRI), Iga Pratama mengapresiasi dan menjadikan rekomendasi ini sebagai jalur penyelesaian diluar jalur peradilan.

"Keputusan yang dibuat lembaga DPRD Ketapang tertuang dalam notulen rapat tanggal 13 Mei semalam kami anggap sebagai bentuk komitmen keberpihakan lembaga DPRD Ketapang kepada kelompok buruh," ujarnya di gedung DPRD Ketapang, Rabu (13/5/2026).

Menurut Iga, rekomendasi lembaga ini memiliki nilai hukum yang kuat sehinga perusahaan harusnya taat menjalankan rekomendasi ini agar persoalan tuntutan buruh dapat selesai diluar jalur peradilan hubungan industrial. 

"Rekomendasi ini memiliki dasar hukum yang jelas menurut kami, jadi tidak ada alasan perusahaan membangkangnya. Hukumnya wajib dijalankan," tandasnya.

(mzn)

Koperasi SBS Mitra BGA Grup Ikuti Pelatihan Wirausaha Peternakan di Bogor

Indah Permatasari    5/13/2026    Comment   

Koperasi SBS Mitra BGA Grup Ikuti Pelatihan Wirausaha Peternakan di Bogor

PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN : Anggota dan Pengurus Koperasi Sinar Berlanjut Sejahtera (SBS) mitra PT BGA Grup di lokasi pelatihan di Bogor Jawa Barat (ist) 

KETAPANG (BT) - PT Ladang Sawit Mas grup usaha PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) bersama mitra binaanya koperasi Sinar Berlanjut Sejahtera (SBS) di kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang melakukan pelatihan kewirausahan. 

Pelatihan ini diselenggarakan dengan menggandeng lembaga pelatihan profesional, Best Planter Indonesia (BPI). Pelatihan ini dilakukan di Bogor Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2026.

Sebanyak 12 orang peserta pelatihan diajak langsung melihat kproses peternakan kambing dan domba. 

Ketua koperasi SBS, Tarbiin Rahmadani menjelaskan, tujuan pelatihan ini diberikan perusahaan agar anggota koperasi bisa lebih dapat mengembangkan diri melalui upaya literasi dan praktek lapangan secara langsung. 

"Jadi kami bukan hanya taunya bagaimana budidaya kelapa sawit saja, tetapi pelatihan ini lebih ditujukan agar lebih dapat mengembangkan diri melalui usaha lain seperti peternakan yang memang kami nilai cocok di daerah kami,"  ujarnya, Rabu (13/05/2026). 

Pelatihan ini memang dimintakan oleh pihak koperasi kepada PT BGA Grup agar anggota koperasi dapat lebih berkembang  pengetahuanya selain soal budidaya kelapa sawit. 

Ia mengatakan, koperasi yang ia pimpin sudah selesai masa kreditnya sehingga pihaknya merasa perlu untuk mencari alternatif usaha lain. 

"Sebagai mitra BGA yang udah lunas, memang kami mengajukan permintaan kepada BGA agar kami diberikan ilmu soal usaha-usaha yang bisa kami lakukan selain soal tatacara buddidaya kelapa sawit," katanya. 

peserta pelatihan melihat langsung usaha peternakan kambing 

Sekretaris koperasi, Nano Romansyah mengatakan, dalam pelatihan kali ini, jumlah peserta yang ikut hadir langsung sebanyak 12 orang. 

Pihaknya berterima kasih kepada perusahaan yang sudah memberikan wawasan pengetahuan dan  pengembangan diri untuk berusaha yang bisa dilakukan. 

Ia mengatakan, dalam pelatihan ini, dirinya menerima ilmu secara langsung yang disampaikan oleh ahli dari BPI. Melihat peternakan kambing dan domba yang berhasil dikembangkan. 

"Kami berterima kasih kepada BGA yang menyetujui usulan kami soal pelatihan ini. Dalam pelatihan ini, kami secara langsung diajari bagaimana mencari alternatif usaha lain selain kelapa sawit. Kami melihat bagaimana cara beternak kambing dan domba," kata Nano. (mzn)

Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Ketapang Walk Out dari Arena Muscab

Indah Permatasari    5/09/2026    Comment   

Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Ketapang Walk Out dari Arena Muscab

para pengurus PAC PPP Ketapang berfoto bersama seusai memilih tidak mengikuti proses pemilihan ketua DPC PPP Ketapang karena dinilai prosesnya cacat AD/ART (muzahidin/Ist

Ketapang, BORNEOTRIBUN - Sepuluh Pengurus Anak Cabang (PAC) partai Persatuan Pembangunan (PPP kabupaten Ketapang memilih keluar dari ruang sidang pemilihan ketua PPP Kabupaten Ketapang yang digelar disebuah kafe pada Sabtu (9/5/2026). 

Para pengurus menilai, tahapan proses pemilihan ini melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai terkait pemilihan formatur sebagai bagian dari pelaksanaan proses pemilihan calon ketua partai. 

"Pemilihan formatur untuk menjalani proses pemilihan ketua adalah salah satu tahapan yang diatur dalam AD/ART maupun peraturan organisasi (PO).  Tahapan ini tidak dijalankan oleh pengurus. Maka kami memilih meninggalkan tempat pemilihan, sebab cacat aturan," ujar Aliansyah, wakil ketua DPC PPP Ketapang yang didampingi 11 pengurus PAC dalam memberikan keterangan Pers pada Sabtu malam (9/5/2026).

Menurut dia, dalam aturan partai disebutkan bahwa dalam hal pemilihan ketua maupun pengurus partai tingkat kabupaten, maka, sebelum dilaksanakan proses pemilihan, pengurus harian partai harus melakukan rapat atau musyawarah untuk memilih perwakilan sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan ketua .

"Tahapan ini tidak pernah dilakukan oleh pelaksana tugas maupun jajaran pengurus partai, tetapi tiba-tiba melaksanakan Muscab saja, jelas pelanggaran," tegasnya.

Panitia muscab dinilai hanya memaksakan untuk melaksanakan proses muscab sebagai syarat formalitas untuk melegitimasi calon ketua yang sudah dikantongi tanpa mengikuti aturan partai. 

"Rapat pembentukan panitia muscab, ataupun rapat harian dalam memilih formatur muscab tidak pernah dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pengurus partai. Saya tegaskan bahwa muscab ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Muscab di kafe Ceko ini hanya syarat untuk mengeluarkan SK saja dan ini bertentangan," tegasnya. 

Ia berpendapat, jikapun proses Muscab ini dipaksakan berjalan tanpa dihadiri pengurus PAC, maka kepengurusan DPC PPP Ketapang tidak mendapat legitimasi atau dukungan dari organ partai. 

"Jadi jika nantinya ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa proses Muscab ini sah, maka itu tidak benar, dan klaim sepihak," ucapnya. 

Pihaknya turut mengapresiasi atas kehadiran perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang memantau hadir langsung mengikuti proses pemilihan ketua kabupaten ini. 

Sehingga diharapkan dapat menilai secara objektif proses Muscab ini dan diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menunda keputusan penting demi kebaikan partai. 

"Apresiasi kami para pengurus partai dibawah atas kehadiran para pengurus DPW, dengan keberadaan mereka di arena Muscab diharapkan dapat jadi pertimbangan untuk menunda keputusan penting demi kebaikan partai," tandasnya.

Peringati Hardiknas 2026, CMI Bersama PGRI Luncurkan Modul Edukatif Berbasis Kearifan Lokal

Indah Permatasari    5/07/2026    Comment   

Peringati Hardiknas 2026, CMI Bersama PGRI Luncurkan Modul Edukatif Berbasis Kearifan Lokal

peluncuran program PUSAKA PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI)  bekerja sama dengan PC PGRI kecamatan Air Upas ketapang (Ist) 

Ketapang, BORNEOTRIBUN - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2026, PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) site Air Upas mempertegas perannya sebagai mitra strategis pembangunan daerah dengan meluncurkan program PUSAKA (Pusat Edukasi Ekologi Berbasis Kearifan Lokal Air Upas) .

Program ini hasil kolaborasi erat bersama PC PGRI Air Upas dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Air Upas. Inovasi ini merupakan bentuk nyata komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang Seni Budaya sebagai upaya mempertahankan tradisi lokal dan edukasi generasi muda.

Program PUSAKA lahir dari kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan di tengah arus modernisasi. Melalui Modul PUSAKA yang diluncurkan secara resmi hari ini, nilai-nilai ekologis, sosial dan budaya lokal diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Langkah ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan rasa tanggung jawab sosial terhadap tanah kelahirannya.

Implementasi program ini dilakukan melalui model Agent of Change, melibatkan 24 siswa terpilih dari SMPN 1 Air Upas yang mewakili setiap kelas dari 7A hingga 9D. Selama periode Juni hingga Desember 2026, para siswa ini akan mengikuti 12 pertemuan intensif dengan frekuensi sebanyak dua kali sebulan. Setiap sesi berdurasi 90 menit dan dirancang dengan metode pembelajaran dinamis, mulai dari storytelling, diskusi reflektif, hingga Project-Based Learning (PBL) yang berfokus pada aksi nyata lingkungan.

Rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 diawali dengan Upacara di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Air Upas yang diikuti secara khidmat oleh seluruh. pemangku kepentingan pendidikan dan unsur pemerintahan setempat. 

Dalam kesempatan tersebut, perusahaan turut melaksanakan penyerahan bantuan CSR secara simbolis sebagai bentuk dukungan berkelanjutan perusahaan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan sarana prasarana penunjang di wilayah Air Upas.

Agustinus Mulyatmojo, Senior Manager CSR LA dan Umum CMI Site Air Upas, dalam sambutannya menekankan pentingnya bekal karakter bagi siswa. 

"Kami ingin generasi muda Air Upas mampu memahami nilai kehidupan masyarakat lokal sebagai dasar pengambilan. keputusan di masa depan. Pendidikan bukan hanya soal bangku sekolah, tetapi soal bagaimana kita berinteraksi dengan ekosistem di sekitar kita," ujarnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni budaya Tari Tradisional Air Upas dari siswi SMPN 1 Air Upas. Penampilan ini menjadi simbol harmonisasi antara pendidikan modern dan pelestarian seni tradisional yang menjadi pilar utama dalam Modul PUSAKA. Peluncuran ditandai secara simbolis oleh Ketua PGRI Air Upas, Bapak Prima Hadi, S.Pd., dan Ketua DAD Air Upas, Bapak Raimandus Herman, dengan penyerahan modul kepada siswa-siswi SMPN 1 Air Upas.

Melalui momentum Hardiknas ini, perusahaan berharap Program PUSAKA dapat menjadi model referensi bagi pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal di wilayah lain, sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, institusi pendidikan dan tokoh adat.

Berita Kehilangan BPKB Motor

Indah Permatasari    5/06/2026    Comment   

Berita Kehilangan BPKB Motor

ilustrasi BPKB 

Telah dilaporkan kehilangan dokumen penting berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik warga atas nama HARDIANTO.

BPKB tersebut merupakan dokumen resmi kendaraan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

• Jenis Kendaraan: motor merk Yamaha
• Nomor Polisi: KB 6524 ZK
• Nomor Rangka (Noka): MH3SE8810FJ113423
• Nomor Mesin (Nosin): E3R2E0116636
• Atas Nama: Hardianto

Peristiwa kehilangan tersebut diduga terjadi di wilayah Sukabangun, Kabupaten Ketapang. Pemilik tidak mengetahui secara pasti waktu hilangnya BPKB tersebut, namun kehilangan baru disadari setelah dokumen tidak ditemukan di tempat penyimpanan semestinya. Upaya pencarian telah dilakukan di sekitar lokasi, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Sehubungan dengan kejadian ini, kepada masyarakat yang menemukan atau mengetahui keberadaan BPKB tersebut diharapkan dapat menghubungi:

Nomor HP: 085252543112

Pemilik berharap adanya itikad baik dari pihak yang menemukan untuk segera mengembalikan dokumen tersebut. Informasi ini disampaikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan membantu proses pencarian.

May Day di Ketapang Terbelah Dua, Ada yang Demo di DPRD, Ada yang Senam di Kantor Bupati

Indah Permatasari    5/06/2026    Comment   

May Day di Ketapang Terbelah Dua, Ada yang Demo di DPRD, Ada yang Senam di Kantor Bupati

Massa buruh dari SBSP Ketapang beristirahat di halaman gedung DPRD Ketapang menunggu sebagian rekanya berdialog dengan anggota dewan dalam menyampaikan tuntutan di momen hari May Day tahun 2026. (Muzahidin)

Ketapang BORNEO TRIBUN - Peringatan hari buruh atau May Day di kabupaten Ketapang tahun 2026 terbelah dua, ada yang di kantor Bupati dan gedung DPRD Ketapang.

Kedua kelompok massa buruh ini dalam merayakan hari May Day dengan cara berbeda.

Di kantor bupati, perayaan hari buruh di koordinir oleh gabungan organisasi buruh di Ketapang yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Buruh Ketapang provinsi Kalimantan Barat.

Aliansi buruh ini tidak mendemo, tetapi merayakanya dengan cara seremonial berupa senam massal dari komponen buruh, masyarakat, PNS di lingkungan Pemda Ketapang dan anggota DPRD.

Selain senam, kegiatan juga di rangkai dengan acara bagi-bagi sembako.

Sedangkan May Day di gedung DPRD Ketapang, kegiatan berbeda. Ratusan orang massa buruh melakukan orasi menyampaikan persoalan yang sedang mereka rasakan.

Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka ke gedung dewan kabupaten.

Isi tuntutan itu adalah, pertama, meminta evaluasi kinerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Ketapang, kedua, tambah pejabat mediator, ketiga, tetapkan upah layak sesuai kebutuhan hidup layak dan keempat meminta bupati bersikap tegas dan tidak tunduk pada perusahaan nakal di Ketapang.

Dalam menyampaikan aspirasi ini, orasi kelompok buruh dari pekerja perusahaan perkebunan ini di koordinir oleh Serikat Buruh Solidaritas Perjuangan (SBSP).

Buruh ini adalah pekerja dari tiga perusahaan di Ketapang yakni PT Kalimantan Agro Lestari (KAL), PT Hunggarindo Persada dan PT Hutan Ketapang Industri (HKI).

Koordinator aksi SBSP, Edi Sitepu mengatakan, aksi mereka adalah mendesak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pemberian hak-hak pekerja apabila terjadi Pumutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Aturan perubahan syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan secara sepihak dinilai semena-mena, melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. Maka, saya tegaskan, sesuai PP 35/2021, pekerja berhak menolak perubahan aturan sepihak itu," katanya.

Aspirasi buruh SBSP ini ditampung oleh DPRD Ketapang. Perwakilan buruh yang sebelumnya berorasi di luar gedung DPRD, diterima masuk ke dalam ruang rapat paripurna.

Dialog buruh dengan perwakilan DPRD dipimpin oleh wakil-wakil ketua DPRD yakni Mateus Yudi dan Mathoji dihadiri juga oleh anggota DPRD seperti Nasdiansyah, Marjuki dan Nursiri.

"Kami respon tuntutan ini, nanti dalam pertengahan bulan ini, kita akan agendakan rapat bersama lagi dengan Pemerintah Daerah," ujar Mateus Yudi. (dins). 

IRT di Ketapang Korban Penganiayaan Disulap Jadi Tersangka

Indah Permatasari    5/06/2026    Comment   

IRT di Ketapang Korban Penganiayaan Disulap Jadi Tersangka

SI (kanan kerudung putih) menunjukkan surat penetapan tersangka kepada dirinya 

Ketapang, BORNEOTRIBUN - Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial SI (36) melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan dua orang warga berinisial JN dan U. Alih-alih jadi korban, SI justru ditersangkakan oleh Polisi.

‎Berdasarkan keterangan SI, ia mengaku melaporkan kejadian yang disebagai korban dan telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada 5 Februari 2026 lalu.

‎Diketahui, terduga pelaku berinisial JN dan U. JN merupakan seorang guru di sebuah sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.  

‎Mengacu pada laporan polisi, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026, sekitar pukul 18.15 WIB.

‎Saat itu, SI sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan JN. 

‎Dalam pertemuan tersebut, JN diduga melontarkan kata-kata yang dianggap sebagai hinaan oleh SI.

‎Keduanya sempat terlibat adu mulut singkat, setalah itu SI memilih melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

‎Setibanya di rumah, SI kemudian menghubungi suami JN untuk memberitahukan perihal ucapan yang ia terima.

‎Tak lama berselang, JN bersama suaminya, U, mendatangi rumah SI.

‎Di lokasi kejadian, U diduga mendorong bahu SI. Selanjutnya, JN diduga menjambak rambut SI hingga menyebabkan luka di bagian wajah.

‎Akibat kejadian tersebut, SI mengaku mengalami luka lebam di bawah mata serta bekas cakaran di wajah.

‎"Lukanya ada di bagian bawah mata, lebam waktu itu, sama bekas cakaran di muka. Bahkan sampai sekarang bekas luka cakaranya masih ada," ujar SI saat ditemui wartawan, Rabu 6 Mei 2026. 

‎Atas peristiwa itu, SI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang.

‎Namun dalam proses penanganan perkara, SI yang semula berstatus sebagai korban justru lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 15 April 2026, dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan.

‎Dua hari kemudian, tepatnya 17 April 2026, barulah JN turut ditetapkan sebagai tersangka, sementara U tidak dikenakan status serupa.

‎Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya bagi SI, terlebih ia mengaku sebagai pihak yang lebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

‎"Saya setelah kejadian itu langsung melapor, tapi polisi menyuruh saya visum dulu. Setelah visum, saya melapor pada 5 Februari pagi. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu, padahal laporan saya yang masuk lebih dulu," jelas SI.

‎SI menegaskan tidak melakukan penganiayaan terhadap JN maupun U. 

‎Ia mengaku hanya berusaha melindungi diri saat kejadian yang berlangsung di kediamannya.

‎Menurutnya, sebagai seorang perempuan yang memiliki anak kecil, ia berada dalam posisi terdesak saat menghadapi dua orang sekaligus. 

‎"Saya perempuan, ada anak kecil. Mereka berdua, laki-laki dan perempuan, kejadiannya juga dirumah saya. Saya cuma bisa bertahan melindungi muka saya. Tapi kenapa saya yang jadi tersangka dalam kasus penganiayaan," katanya.

‎SI pun mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap dirinya, karena merasa tidak melakukan tindakan penyerangan, melainkan hanya berupaya menghindari dan menahan diri dari kekerasan yang dialaminya.

‎Ia berharap kasus yang dialaminya dapat ditangani secara adil, karena ia merasa sebagai korban, bukan pelaku.

‎"Saya yang diserang, saya dianiaya, saya dihina, masa saya jadi tersangka. Saya hanya berharap ada keadilan, bukan malah saya yang jadi tersangka," pungkasnya.

‎

Warga Jelai Hulu Geram Dengan PT FAPE dan USP, Diduga Ingkar Kesepakatan

Indah Permatasari    5/06/2026    Comment   

Warga Jelai Hulu Geram Dengan PT FAPE dan USP, Diduga Ingkar Kesepakatan

foto tangkapan layar video rapat masyarakat Jelai Hulu pada 5 Mei 2026 (muzahidin/ist)

Ketapang, BORNEOTRIBUN - Masyarakat Jelai Hulu geram dengan PT FAPE dan PT Umekah Sari Pratama (USP) yang mengabaikan aspirasi mereka. 

Sikap tegas bakal dilakukan masyarakat dengan berencana akan memportal jalan akses perusahaan kelapa sawit tersebut. 

Rencana portal jalan tersebut disebutkan dalam keterangan tertulis sebagai hasil rapat koordinasi pada 5 Mei 2026 dengan perusahaan yang tidak membuahkan hasil serta kesepakatan.

Berdasarkan notulen rapat tersebut dituliskan bahwa pemortalan jalan akan dilakukan sebanyak enam titik pada akses jalan perusahaan yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan. 

Tetapi, sebelum warga bergerak untuk memasang portal dan menghindari persoalan lain, masyarakat akan mengampaikan surat pemberitahuan kepada Pemda Ketapang, dinas terkait termasuk perusahaan. 

Keputusan pemasangan portal jalan ini disepakati perwakilan sejumlah tokoh, seperti perwakilan DAD Jelai Hulu, perwakilan pengurus MABM, pengurus koperasi kemitraan, ketua BPD, kepala desa, ketua adat, tokoh masyarakat yang berada di konsesi PT FAPE dan USP.

foto tangkapan layar video rapat masyarakat Jelai Hulu pada 5 Mei 2026

Warga sebelumnya menuntut perusahaan diantaranya pertama, untuk adil dalam rekrutmen tenaga kerja, kedua menuntut pembangunan kebun plasma masyarakat.

Ketiga, pemberian dana corporate sosial responsibilty (CSR) yang transparan dan setara dan keempat, menuntut penghentian pemberian "uang tunggu" melalui koperasi karena dianggap membodohi masyarakat, perusahaan diminta mengubah aturan kerjasama kemitraan 20 persen menjadi 30 persen sesuai dengan aturan pemerintah. 

Warga menduga, perusahaan memanfaatkan koperasi sebagai bamper atas praktek kejahatan ekonomi. 

Tetapi aspirasi yang disampajkan warga tersebut terkesan diabaikan perusahaan sehingga warga berencana memasang portal jalan. 

Dugaan warga pun muncul atas sikap membangkang perusahaan ini. 

Diantaranya terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sudah mengambil hak-hak masyarakat adat setempat secara tidak memiliki dasar hukum. 

Dugaan lain yakni perusahaan tidak taat dalam mengelola limbah sawit mengakibatkan pencemaran aliran sungai dan lingkungan.

Puluhan Pengedar Narkoba Disikat Polres Ketapang, Kerugian Capai Setengah Milyar.

Indah Permatasari    5/04/2026    Comment   

Puluhan Pengedar Narkoba Disikat Polres Ketapang, Kerugian Capai Setengah Milyar.

foto pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolres Ketapang, Senin 4 Mei 2026 (muzahidin)

Ketapang, BORNEO TRIBUN - Satnarkoba Polres Ketapang dan Polsek mengungkap 32 kasus peredaran Narkoba dengan nilai kerugian materi setengah milyar lebih. Tersangka yang ditangkap sebanyak 53 orang. 

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengungkapkan, dari jumlah kasus itu, narkoba jenis sabu sebanyak 763,97 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 11 butir. 

Para pelaku narkoba ini diungkap pihaknya sepanjang bulan Januari hingga April 2026. Dia bilang, untuk wilayah peredaran narkoba paling tinggi berada di wilayah kecamatan Air Upas sebanyak 8 kasus.

"Wilayah kecamatan Air Upas masih daerah tertinggi peredaran narkoba. Dari 32 kasus yang kita ungkap, 8 kasusnya pelakunya berasal dari wilayah tersebut," ujar AKBP Muhammad Haris, Senin (4/5/26) di aula Mapolres Ketapang. 

Dari sederet pelaku yang diamankan tersebut, 41 orang laki-laki,  41 orang perempuan dan 8 orang diantaranya anak dibawah umur. 

baju oranye, seorang pelaku pengedar narkoba yang ditangkap

Kapolres Haris mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini kalau beredar di masyarakat, korban yang berpotensi terpapar sebanyak 3.819 orang. 

"Keberhasilan ini sangat bearti menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Setiap gram sabu dapat digunakan 5 orang, bearti kalau dikalkulasikan, kita bisa menyelamatkan 3.819 orang," tandasnya.

Penutupan Jalan Kebun PT Hunggarindo Persada Sudah Sesuai Kesepakatan

Indah Permatasari    5/01/2026    Comment   

Penutupan Jalan Kebun PT Hunggarindo Persada Sudah Sesuai Kesepakatan

Rapat mediasi PT Hunggarindo Persada terkait penutupan dan pelebaran parit (muzahidin/ist)

BORNEO TRIBUN, Ketapang - Polemik penutupan akses jalan dan pelebaran parit dalam kebun kelapa sawit perusahaan PT Hunggarindo Persada (HPE-SBJE) di kecamatan Sungai Melayu Ketapang sudah lalui proses rapat mediasi dihadiri banyak pihak termasuk ormas PETIR. 

Corporate Affair Manager Region Sungai Melayu, Romulus, menjelaskan, rapat mediasi tersebut tujuannya adalah untuk menyampaikan rencana perusahaan menutup jalan dan melebarkan parit batas kebun perusahaan. 

Jalan yang ditutup ini adalah jalan yang dibangun perusahaan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses ke tambang dan kebun. 

"Jalan yang diputus ini adalah terletak di C3/4, jalan ini sebenarnya dibuat untuk kepentingan perusahaan. Kita menutupnya pun sudah melakukan proses  rapat mediasi dengan Tim 10, Humas, Pengurus Kop BBB Desa Sungai Melayu dan pengurus Kop BKS, para Kades dari desa Kemuning Biutak, desa Sungai Melayu dan desa Kepuluk termasuk Polisi dan pengurus PETIR," tuturnya kepada BORNEO TRIBUN, Jumat (1/5/2026).

Rapat mediasi PT Hunggarindo 

Seminggu sebelum jalan ditutup persisnya tanggal 5-15 April 2026, manajemen sudah mensosialisasikan rencana tersebut.  Semua tokoh yang rutin ikuti rapat mediasi dan silaturrahmi bulanan sudah setuju, akses jalan itu ditutup saja termasuk paritnya dilebarkan. 

Pasca dari penutupan jalan ini, ormas PETIR mengaku keberatan. Akhirnya disepakati untuk membuat jalan alternatif pengganti jalan yang sudah ditutup tersebut. Ormas PETIR beralasan, penutupan jalan ini menyulitkan para penambamg untuk menjangkau lokasi. 

"Dalam mediasi antara perusahaan dengan Petir tanggal 20 April, disepakati pihak PETIR dan perusahaan secara bersama-sama membuat jalan alternatif pengganti jalan yang ditutup. Surveinya akan dilakukan pada 21 April 2026. Tapi sejak itu pengurus ormas PETIR tidak ada lagi berlomunikasi," kata Romulus.

Polisi Ketapang Bongkar Rantai Peredaran Sabu, 103 Gram Disita

Indah Permatasari    4/27/2026    Comment   

Polisi Ketapang Bongkar Rantai Peredaran Sabu, 103 Gram Disita

Polisi Ketapang mengungkap jaringan sabu di Delta Pawan. Tiga pelaku ditangkap dan 103 gram sabu diamankan, sementara satu tersangka masih buron. (Gambar ilustrasi)

KETAPANG - Aparat kepolisian di Kabupaten Ketapang terus memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika di wilayah perkotaan. Hasilnya, serangkaian penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Kecamatan Delta Pawan.

Tim gabungan dari Polsek Delta Pawan dan Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang mengungkap jaringan peredaran sabu yang melibatkan sejumlah warga setempat. Dalam pengungkapan tersebut, tiga pria berinisial A (30), I (31), dan YA (31) diamankan secara bertahap di lokasi berbeda.

Kasat Narkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkotika di kawasan Jalan Merak, Kelurahan Sampit.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan mendalam hingga akhirnya menangkap A di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan tiga paket sabu dengan berat total 0,51 gram bruto.

Hasil pemeriksaan terhadap A mengarah pada pengembangan kasus. A mengaku memperoleh barang terlarang tersebut dari I yang berada di Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan.

Petugas segera bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menangkap I di sebuah kamar kos. Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa timbangan elektrik, alat hisap sabu atau bong, serta perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Pengembangan kembali dilakukan setelah pemeriksaan terhadap I. Dari hasil interogasi, sabu yang dimiliki I disebut berasal dari YA yang saat itu berada di salah satu penginapan di wilayah Delta Pawan.

Petugas kemudian bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan YA. Dari keterangan YA, jaringan peredaran narkotika tersebut diketahui berawal dari seorang pria berinisial HAP.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah HAP yang berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu dengan berat total 103,69 gram bruto serta satu butir pil ekstasi berwarna kuning.

Namun, HAP tidak berada di lokasi saat penggeledahan dilakukan. Identitas HAP telah dikantongi aparat dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.

AKP I Dewa Made Surita menegaskan bahwa proses pendalaman kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di wilayah Kabupaten Ketapang.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

Indah Permatasari    4/25/2026    Comment   

Warga Ketapang jadi Korban Sindikat Mobil Bodong Melibatkan Debt Colektor

D (baju kaos oblong putih) saat transaksi membayar mobil dengan terduga pelaku bernama Sulianto (baju kaos merah les hitam).

Ketapang, BORNEO TRIBUN - D (34) warga desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan mengaku jadi korban sindikat jual beli mobil bodong, surat asli tapi palsu (aspal). Pelakunya diduga kelompok Debt Colektor (DC). Ia mengaku alami kerugian sebesar Rp 200 juta. 

Mirisnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Barat, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan identitas terduga pelaku penipuan atas nama. Tetapi semenjak dilaporkan, penyelidikannya terkesan mandek. 

Ia menceritakan peristiwa yang menimpanya itu. Menurut dia, sekitar bulan Januari 2024, ia diberitahukan oleh temanya bahwa ada seseorang bernama Sulianto warga Pontianak menawarkan satu unit mobil jenis Pajero rakitan tahun 2016 seharga Rp 200 juta. 

"Saat diberitahukan itu saya belum minat. Tapi, pas saya ke Pontianak, saya menghubungi Sulianto itu, awalnya liat-liat  unit dulu, belum ada transaksi apapun saat itu," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Selanjutnya, setelah balik ke Ketapang, dirinya mengaku dihubungi Sulianto yang kembali menawarkan mobil. 

"Saya setuju, dan saya bayar tanda jadi atau DP sebesar 45 juta. Tapi saat itu, STNK, BPKB sudah ditangan saya. Sisanya dilunasi sampai bulan Juli tahun 2024 secara transfer bank," katanya. 

Tetapi selang dua minggu kemudian setelah mobil tersebut lunas, Ia didatangi tiga orang kelompok debt colektor (DC) dari leasing Mandiri Utama Finance (MUF). Tujuannya menarik mobil yang ada dengan saya dengan tuduhan mobil saya nunggak kredit macet. 

"Debt Colektor datang secara tiba-tiba menarik mobil saya dengan tuduhan mobil itu masih kredit di MUF. Saya endak mau ributlah, sayapun memberikan mobil itu kepada DC itu," katanya. 

Atas kasus ini, Ia sudah melaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada bulan Maret tahun 2025. Tetapi, semenjak laporan sampai sekarang, Ia tidak mengetahui perkembangan kasusnya. 

"Bahkan saya minta informasi laporan saya seperti surat perkembangan penyidikan (SP2HP-red), pihak kepolisian tidak memberikan, termasuk surat laporan saya," katanya. 

Kasus ini sudah meresahkan, karena terindikasi melibatkan sindikat penipuan terorganisir. Korban meminta, kasus yang menimpanya segera diungkap. Diperkirakan, korban kasus seperti ini di Ketapang banyak. 

"Saya berharap kasus saya ini segera diusutlah. Banyak mungkin di Ketapang ini jadi korban," tandasnya. (mzn).