Berita Ketapang: Kesehatan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Mei 08, 2021

India Padati Pasar untuk Persiapan Idul Fitri

India Padati Pasar untuk Persiapan Idul Fitri
Warga berkerumun di pasar di depan masjid Charminar yang terkenal di bulan suci Ramadan di Hyderabad, India, mengabaikan protokol kesehatan, Kamis, 6 Mei 2021. (Foto AP / Mahesh Kumar A.)

BorneoTribun India -- Tidak semua warga Muslim India tampaknya memedulikan pandemi COVID-19 yang terus berkecamuk di negara mereka. Bagaimana suasana menjelang berakhirnya Ramadan di beberapa kota di India?

Warga Muslim India mengikuti salat Jumat secara terbatas pada hari Jumat terakhir Ramadan ini, mengingat restriksi terkait virus corona.

Kekhawatiran mengenai perebakan gelombang kedua virus corona telah menutup sebagian besar masjid di berbagai penjuru negara itu, yang biasanya dipadati jemaah selama bulan suci umat Islam ini.

Seorang perempuan duduk di bawah naungan payung dan mengawasi alas kaki para jemaah yang datang untuk salat Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, di Masjid Mekah, Hyderabad, India, Jumat, 7 Mei 2021. (AP)

Seorang ulama di Hyderabad, Telangana, Hafiz Mohammad Zakhir, mengemukakan, "Kami harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap COVID-19. Kami harus menjaga jarak sosial dan mengenakan masker."

"Saya juga meminta komisaris polisi dan pihak berwenang lainnya, karena mereka menetapkan denda 1.000 rupee (sekitar 193 ribu rupiah – red.) untuk pelanggaran norma-norma keselamatan, maka mereka harus mengerahkan polisi dan aparat keamanan di daerah-daerah padat seperti Charminar, agar masyarakat juga waspada dan mereka akan tahu mengenai pentingnya mengenakan masker,” imbuhnya.

Badan-badan Islam di India memang telah mendesak warga Muslim untuk tetap tinggal di dalam rumah dan salat di rumah selama Ramadan.

Namun, dengan mengabaikan risiko terjangkit, warga Muslim di bagian selatan kota Hyderabad memadati pasar-pasar dalam kerumunan besar untuk berbelanja keperluan menyambut perayaan Idul Fitri.

Orang mengabaikan social distancing dan banyak yang tidak memakai masker saat berbelanja untuk liburan Idul Fitri mendatang yang menandai berakhirnya bulan suci puasa Ramadhan, di India, 5 Mei 2021. (AP)

Seorang warga setempat, Mukhram, mengemukakan, "Sebelum memberlakukannya pada masyarakat awam, para pemimpin nasional dan legislator sendiri harus mengikuti pedoman COVID-19, agar masyarakat biasa juga mengikuti mereka. Pemerintah federal mengatakan tidak ada virus corona dan para pemimpin mengumpulkan massa dan menyatakan virus corona tidak eksis."

"Jika orang pergi ke rapat-rapat umum mereka maka tidak ada virus, tetapi, virus ada sewaktu kita keluar berbelanja. Mereka tidak membicarakan tentang pertemuan besar-besaran di (festival keagamaan Hindu) ‘Mahakumbh’ tetapi membicarakan tentang pertemuan Jemaah Tabligh,” tambahnya.

Polisi berdiri di depan Masjid Jama atau Masjidil Haram pada Jumat-ul-Vida atau Jumat terakhir bulan suci Ramadan, saat diberlakukannya lockdown di tengah pandemi COVID-19, di kawasan tua Delhi, India, 7 Mei 2021.

Secara umum, Muslim India merayakan Ramadan yang berbeda tahun ini dengan tetap tinggal di rumah dan memerangi virus mematikan itu. Kemeriahan Ramadan sendiri tampak jauh berkurang di Bhopal, kota di India Tengah, karena masjid-masjid tetap sepi tanpa kehadiran jemaah maupun suara lantunan bacaan Quran, doa dan zikir.

Javed Kahan, warga Bhopal, mengatakan, "Semua masjid ditutup. Saya yakin kita harus bersatu dan membantu pemerintah memerangi COVID-19. Situasi ini membuat kita harus salat di dalam rumah saja, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kalau tidak, pandemi tidak akan berakhir.”

Muslim India berbuka puasa Ramadan di Masjid Mekah di Hyderabad, India, Jumat, 16 April 2021. (Foto AP / Mahesh Kumar A.)

Di Lucknow, kota di bagian utara yang juga ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, hanya beberapa orang saja yang terlihat salat. Mereka tampak tetap menjaga jarak.

India sedang berada di tengah gelombang kedua wabah virus corona. Sedikitnya 300 ribu orang dinyatakan positif terjangkit virus itu setiap hari pada pekan lalu, dan ini menyebabkan total kasus di negara itu melampaui 21 juta orang. [uh/ab]

Oleh: VOA

Kapolresta Mataram Himbau para pengusaha kebutuhan lebaran tetap jaga Prokes COVID-19

Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK.
Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK.

BorneoTribun Mataram, NTB -  Budaya masyarakat yang berbondong-bondong mencari kebutuhan untuk merayakan Lebaran Idul Fitri, kini sudah mulai nampak di pusat-pusat perbelanjaan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Tentunya, kepadatan pengunjung yang berbelanja atau mereka yang datang ke pusat perbelanjaan hanya sekadar menikmati suasana ramadhan menjelang lebaran, berpotensi sebagai wadah penularan COVID-19 secara masif. Kondisi yang demikian, kini menjadi atensi Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, SIK.

Dengan didampingi pejabat utama lingkup Polresta Mataram yang turut melibatkan unsur penegak hukum dari TNI, Kombes Pol Heri turun langsung ke pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi sarang perburuan kebutuhan lebaran.

Dalam giatnya yang terlaksana Kamis (6/5) malam, Kombes Pol Heri mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan COVID-19 di setiap pusat perbelanjaan yang berpotensi menimbulkan kepadatan pengunjung.

Pada kesempatannya bertemu dengan para pemilik usaha perbelanjaan di Kota Mataram, Kombes Pol Heri mengingatkan mereka agar prokes COVID-19 harus tetap terjaga.

"Hindari kerumunan. Terapkan pembatasan pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas maksimal pusat perbelanjaan. Hal itu harus tetap dipantau," kata Kombes Pol Heri.

Sarana cuci tangan, penggunaan masker, dan penerapan jaga jarak antar pengunjung serta karyawan yang ada di pusat perbelanjaan, juga harus tetap diberlakukan.

Sebagai upaya pengawasannya, Polresta Mataram mendirikan posko penegakan prokes COVID-19 di sejumlah pusat perbelanjaan.

Penempatan posko pengawasan tersebut telah sejalan dengan tujuan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2021 yang digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 6-17 Mei 2021.

Karena itu, Kapolresta Mataram pada Kamis (6/5) malam, sekaligus melakukan pengecekan terhadap pos-pos pengamanan yang lokasinya berada dekat dengan potensi kerumunan masyarakat. (Adbravo)

Mei 06, 2021

Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik

Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik
Kabupaten Lombok Barat Atensi Kebijakan Pemerintah Soal Larangan Mudik.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB - Bupati Lombok Barat memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektoral tentang kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2021, di Mapolres Lobar, Rabu (5/5/2021).

"Operasi Ketupat Rinjani -2021" ini, diikuti juga oleh sejumlah instansi terkait, membahas  Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H dimasa Pandemi Covid-19.
Pada kesempatan itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid., S. Ag mengatakan, terkait dengan adanya surat edaran Mendagri, Forkopimda Lobar akan mengambil langkah yang tepat menyikapi ini.

“Secara umum, dihadapkan dengan kesadaran masyarakat, padahal faktanya trans Kematian setelah Covid-19 mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Menurutnya, situasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi satgas covid dilapangan, disamping laksanakan penegakan, tentunya harus berikan contoh ditengah masyarakat. 

“Lebih lanjut, perlu adanya surat edaran ke seluruh Desa, untuk lebih mempertegas melarang kegiatan mengundang kerumunan masyarakat,” ucapnya.

Dengan adanya kerumunan, sehingga dipastikan akan mengabaikan protokol kesehatan, demikian juga dengan pengamanan shalat idul Fitri, pengamanan Wisata akan dilakukan seperti tahun 2020.

“Untuk atensi dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Kapolda NTB, terkait ketegasan pemerintah tentang larangan kegiatan mudik tidak bisa ditawar lagi, agar benar-benar menjadi atensi,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, SIK mengatakan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Rinjani 2021 ini, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pengamanan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

“Dalam pengamanan jelang pelaksanaan hari raya, harus mempertimbangkan kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah dan antisipasi bersama,” lugasnya.

Sedangkan untuk Komposisi kekutan personil yang akan di turunkan, Kapolres menjelaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan kekuatan personil sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

“Operasi Ketupat Rinjani 2021 di Lombok Barat, memiliki tiga pos diantaranya Pos Pelayanan (Posyan) Lembar, Pos Pengamanan (Pospam) GMS dan Pospam Senggigi, dengan tanggung berbeda,” terangnya.

Saat ini, Polres Lobar telah mendatakan dan mengnventarisir lokasi rawan kemacetan, termasuk antisipasi kejahatan menonjol.

“Diantaranya Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan, dan Pencurian kendaraan Bermotor (3C) dan kejahatan lainnya,” terangnya.

Nantinya, pada malam takbiran akan dilaksanakan apel gelar pasukan dilanjutkan dengan patroli skala besar dengan estimasi 500 personil.

“Polres Lobar juga telah menyiapkan Pengamanan Shalat Idul Fitri, untuk mengcover di Seluruh Wilayah Hukum Polres Lombok Barat,” katanya.

Daerah wisata juga menjadi perhatian dalam pemantauan, sedangkan untuk antisipasi perayaan lebaran topat, polres Lobar sudah menyiapkan Personil, menyesuaikan situasi dilapangan.

“Sasaran utamanya, agar pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol Kesehatan, dimasa pandemic covid-19 saat ini,” tutupnya. (Adbravo)

Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021

Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021
Polres Loteng Siapkan 6 Pospam dan Posyan Dalam Operasi Ketupat Rinjani 2021

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Kepolisian Resor Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat menyiapkan 6 pos pengamanan (pospam) dan pos pelayanan (posyan) dalam operasi Ketupat Rinjani 2021 yang akan digelar dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K melalui Kabag Ops Kompol I Kadek Suparta, di Praya, Rabu, mengatakan kelima pos yang disiapkan yakni Pospam Praya, Pospam Puyung, Pospam Kuta, Pospam Praya Timur dan Posyan Kopang.

"Dalam operasi ini, selain menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang lebaran, kita juga fokus terhadap pengawasan protokol kesehatan Covid-19," kata Suparta.

Suparta menjelaskan, dalam operasi Ketupat Rinjani tahun 2021 kali ini Polres Lombok Tengah sendiri melibatkan sebanyak 203 personel yang nantinya akan melaksanakan operasi keselamatan dan operasi penyekatan.

"Mengingat kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi, nantinya personel yang terlibat akan melakukan tugas operasi keselamatan dititik-titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan," ucapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa tahun ini pemerintah kembali melarang masyarakat untuk mudik lebaran karena angka kasus Covid-19 masih meningkat, sehingga bagi masyarakat yang nekat mudik akan diputarbalikkan.

"Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar menunda mudik lebaran dulu, mengingat angka penyebaran Covid-19 masih tinggi," imbuhnya.(Adbravo)

Mei 04, 2021

Bupati Fransiskus Diaan Bagikan Masker Kepada Pedagang

Bupati Fransiskus Diaan Bagikan Masker Kepada Pedagang
Bupati Fransiskus Diaan Bagikan Masker Kepada Pedagang

BorneoTribun Kapuas Hulu -- Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan meninjau pos pengamanan Covid-19 Pasar Pagi di Jalan Diponegoro, kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalbar, Senin, (3/5/2021). 

Pos tersebut untuk mencegah kerumunan dan mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Selain meninjau pos, Bupati juga membagikan masker kepada para pedagang, serta berbincang terkait stok dan harga barang kebutuhan masyarakat.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan, pos tersebut merupakan salah satu upaya kerjasama Pemda, TNI-Polri di Kapuas Hulu dalam pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijiriyah. 

Adanya pos tersebut bisa memantau pergerakan masyarakat di pasar, pasalnya menjelang hari raya setiap hari terjadi peningkatan orang yang berbelanja ke pasar.

“Segera kita sikapi dengan mendirikan posko ini, supaya tidak terjadi kerumunan orang, kemudian Satgas yang bertugas juga bisa membantu mengamankan kerumunan,” katanya.

Bupati yang akrab disapa Sis ini, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 semakin meningkat. Ia meminta masyarakat untuk selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, guna mengantisipasi orang dari luar daerah masuk ke Kapuas Hulu, hari ini pihaknya mendirikan posko di perbatasan sintang dan Kapuas Hulu.

“Untuk menekan orang yang masuk ke Kapuas Hulu, langsung kita periksa dengan swab antigen, dengan begitu kita bisa tau orang yang masuk ke daerah kita aman atau tidak,” katanya.

Sis menambahkan dirinya juga sudah menanyakan langsung kepada para pedagang yang berjualan di pasar pagi, tidak ada kenaikan barang yang signifikan.

“Seperti daging ayam, daging sapi serta sembako yang lain, masih normal belum ada kenaikan harga,” tuntasnya.

(Yk/Hms/Yhn)

Satgas Covid-19 Kapuas Hulu Razia Sejumlah Cafe di Kapuas Hulu

Satgas Covid-19 Kapuas Hulu Razia Sejumlah Cafe di Kapuas Hulu
Satgas Covid-19 Kapuas Hulu Razia Sejumlah Cafe di Kapuas Hulu.

BorneoTribun Kapuas Hulu -- Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Sabtu (01/05/2021) mulai Pukul 21.00 Wib sampai dengan selesai .

Sejumlah Cafe di Putussibau dan Kedamin yang kerap mengabaikan Prokes maka Tim Satgas Covid-19 bertindak tegas melakukan razia karena saat ini penerapan Pemberlakuan Pembatas Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Mikro diberlakukan di Kapuas Hulu. 

Sedikitnya ada 4 Cafe yang dilakukan razia oleh Satgas Covid-19 Kapuas Hulu diantaranya Cafe Rio, Cafe Tegam, Dj Cafe, Menara Kopitiam.

“Kalau untuk protokol kesehatan masih ada sebagian pengunjung yang tidak memakai masker dan pemilik tidak menerapkan standar jarak antara pengunjung dengan syarat maksimal 50 persen dari daya tampung pengunjung yang ada,” kata Gunawan Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Kapuas Hulu, Sabtu (01/05/2021).

Gunawan menyampaikan, dari hasil razia yang dilakukan di Cafe yang ada di Kapuas Hulu ini terjaring tracking 18 orang. “Hasil tracking Ravid Test antigen negatif semua,” ucapnya. 

Gunawan yang juga Kepala BPBD Kapuas Hulu ini mengatakan, dalam razia cafe tersebut, pihaknya juga menyampaikan SE Bupati terkait jam operasional kegiatan.

“Untuk sanksi akan diterapkan nanti sesuai edaran yang sudah disampaikan. Dalam hal ini kami masih menyampaikan himbauan kalau masih ditemukan lagi pelanggaran pada saat razia nanti tentu akan diterapkan sesuai mekanisme Perbup No.57 tahun 2020,” ujarnya.

Dalam razia tersebut terdiri dari petugas gabungan diantaranya dari Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206, BPBD Kapuas Hulu, Satpol PP Kapuas Hulu, Subdenpom, Batalyon RK 644, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

(Yk/Hms)

Penanganan Kepulangan Pekerja Migran, Doni: Presiden Perintahkan Optimalkan Peran TNI-Polri

Penanganan Kepulangan Pekerja Migran, Doni: Presiden Perintahkan Optimalkan Peran TNI-Polri
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Satgas untuk mengoptimalkan peran TNI dan Polri terkait dengan kepulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

“Kami dari Satgas telah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mengoptimalkan peran TNI-Polri. Bapak Presiden tadi mengarahkan agar seluruh kepulangan pekerja migran dipercayakan kepada Panglima Kodam [Pangdam] di seluruh daerah,” ujarnya.

Terkait kepulangan tersebut, para Pangdam diminta untuk bekerja sama dengan Kapolda di daerah masing-masing untuk mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang ada di daerah, baik Imigrasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan (KKP Kemenkes), hingga Bea Cukai.

“Semuanya berada pada satu komando, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke Tanah Air, termasuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan dari bandara atau dari pelabuhan laut menuju ke tujuan,” tegasnya.

Disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, terdapat lima provinsi teratas yang akan menerima kedatangan PMI. “Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Utara termasuk beberapa provinsi lainnya,” ujarnya. 

(TGH/UN)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga: Hingga 30 April, Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga: Hingga 30 April, Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto didampingi Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan tanggal 30 April 2021 mencapai Rp155,6 trilun.

“Dilaporkan juga terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasi PEN sampai 30 April itu mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu Rp699,43 triliun,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagunya Rp175,52 triliun.  Program Prioritas mencapai Rp18,98 triliun atau Rp15,3 persen dari pagu Rp125,17 triliun. Sedangkan Realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu Rp191,13 triliun.

“[Program] Insentif Usaha 46,2 persen atau Rp26,2 triliun dari total pagunya adalah Rp56,72 triliun,” ujar Airlangga

Kemudian realisasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp150,28 triliun.

“Khusus perlindungan sosial, program bantuan perlindungan sosial 32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari Rp150,28 triliun. Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Desa yang baru 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali,” pungkasnya. 

(TGH/UN)

Pemerintah Persingkat Alur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Persingkat Alur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyampaikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersingkat alur pelaksanaan vaksinasi yang tadinya terdiri dari empat meja menjadi dua meja.

“Jadi tadi pagi sudah ditinjau Bapak Presiden di Thamrin City dan juga di Grand Indonesia, tadinya prosesnya empat meja menjadi dua meja, dan waktu tunggunya bisa 15 menit. Dengan demikian itu juga bisa mempercepat proses vaksinasi kita,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

Sebelumnya, peserta vaksinasi harus melewati empat meja yaitu meja pendaftaran dan verifikasi data, penapisan kesehatan, penyuntikan vaksin, dan tahap observasi.

Tak hanya mempercepat alur vaksinasi, papar Menkes, pihaknya juga terus berupaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi yang hingga akhir bulan April telah mencapai 20 juta suntikan.

“Selama mutasinya masih sedikit yang variant of concern (mutasi dari India, Afrika Selatan, dari Inggris), itu adalah saat yang tepat untuk kita sesegera mungkin melakukan vaksinasi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, bulan Maret ini tolong didorong vaksinasinya walaupun puasa dan Lebaran karena memang sudah diizinkan,” ujarnya.

Dalam upaya menambah pasokan vaksin yang akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut, ujar Budi G. Sadikin, Pemerintah kembali akan mendatangkan vaksin COVID-19 melalui kerja sama multilateral Fasilitas COVAX dari GAVI.

“Bulan [April] ini kita sudah kedatangan 3,8 juta vaksin AstraZeneca dari program GAVI yang gratis. Rencananya akan datang lagi sekitar 1,8 juta vaksin AstraZeneca yang gratis, sehingga totalnya ada 5,6 juta,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menkes, dengan bahan baku vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, Bio Farma juga akan memproduksi sekitar 18 juta vaksin pada bulan ini.

Lebih lanjut Menkes mengungkapkan, jika pada masa awal vaksinasi diperlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai 10 juta suntikan, saat ini hanya diperlukan waktu 1 bulan untuk mencapai jumlah yang sama.

“Kita mulai dari Januari, menembus 10 juta suntikan itu tanggal 26 Maret, jadi hampir dua bulan. Sekarang satu bulan, dengan segala keterbatasan, kita tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksinasi yang pertama,” ungkapnya.

Vaksin Gotong Royong

Dalam rangka mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity), selain program vaksinasi yang tengah berjalan pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi dengan skema Vaksin Gotong Royong.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan skema ini dilakukan berdasarkan zonasi risiko atau risiko wilayah.

“Tadi dilaporkan mengenai Vaksin Gotong Royong dan prioritas berbasis zonasi prioritas dan juga berbasis kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan di Kadin, dan tentunya berbasis kepada jenis industrinya, yang diutamakan padat karya,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pekerja yang memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) ataupun KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) juga dapat mengikuti skema Vaksin Gotong Royong ini. Disampaikannya, vaksin yang akan digunakan dalam skema ini adalah vaksin Sinopharm dan CanSino.

“Ada 7,5 juta [dosis vaksin] Sinopharm, itu yang sudah binding ditargetkan sampai bulan Juli, opsinya 7,5 juta. Dan ada 5 juta [dosis vaksin] CanSino yang sedang dalam proses. Kementerian Kesehatan akan menerbitkan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) terkait harga Vaksin Gotong Royong,” pungkas Airlangga. 

(TGH/DND/UN)

Larangan Mudik, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Minta Unsur di Daerah Tak Terlambat Lakukan Pengetatan Mobilitas

Larangan Mudik, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Minta Unsur di Daerah Tak Terlambat Lakukan Pengetatan Mobilitas
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, Menkes Budi G. Sadikin, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo usai memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan larangan mudik masih terdapat tujuh persen responden yang tetap akan melakukan mudik.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

“Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan serta meningkat sejumlah provinsi angka kematiannya,” ungkapnya.

Untuk itu, Doni  mengingatkan seluruh komponen di daerah untuk segera melakukan upaya pengetatan dan pencegahan mobilitas masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan pelarangan mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah.

“Khususnya kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatra untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat. Karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol,” ujarnya.

Ketua Satgas COVID-19 menegaskan, keputusan pelarangan mudik Hari Raya Idulfitri 2021 diambil pemerintah setelah melalui berbagai macam pertimbangan, masukan, serta data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir.

“Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik, yaitu dilarang mudik. Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Doni juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan larangan mudik ini yang diterapkan untuk mencegah lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang kerap terjadi setelah libur panjang ini.

“Tidak cukup hanya pemerintah saja yang mengajak larangan mudik, tetapi kita juga mengajak kepada orang tua, keluarga yang ada di kampung halaman untuk juga mau menyampaikan pesan jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan Lebaran di kampung,” ajaknya.

Dengan tidak mudik, imbuh Doni, akan membantu upaya pengendalian pandemi sekaligus menyelamatkan bangsa Indonesia.

“Bersabar, bersabar, ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID-19. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang, baik diri kita sendiri, keluarga kita dan juga menyelamatkan bangsa kita,” ujarnya.

Doni menambahkan, meskipun telah memegang dokumen yang menyatakan negatif COVID-19 masih terdapat kemungkinan pelaku mudik untuk terpapar di dalam perjalanan dan berpotensi menularkan virus tersebut saat melakukan pertemuan atau kontak fisik dengan keluarga di kampung halaman.

“Bisa jadi anda sudah sebagai carrier, sudah terpapar COVID-19, dan sudah terinfeksi. Setelah sekian hari keluarga di kampung bisa jadi terpapar COVID-19, tertular akibat pertemuan tersebut,” ujarnya.

Ketua Satgas COVID-19 juga menegaskan tidak semua daerah mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat menghambat pelayanan medis bagi pasien COVID-19. Hal ini mengakibat pasien tidak tertolong dan bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi di beberapa provinsi  pada tahun yang lalu.

“Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini. Termasuk juga apabila ada yang lolos, maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT/RW mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah,” pungkasnya.

Penanganan COVID-19 Terus Membaik

Dalam keterangan persnya, Doni Monardo juga memaparkan tentang perkembangan kasus aktif COVID-19 yang dinilainya sangat baik.

“Kondisi kasus aktif kita ini termasuk kondisi yang sudah sangat baik, hari ini tercatat 6,01 persen. Angka kesembuhan itu sudah masuk di posisi 91,26 persen. Ini juga merupakan angka tertinggi selama Indonesia menghadapi COVID-19. Mohon ini kita pertahankan,” ujarnya

Terkait upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Doni menekankan pentingnya penerapan pengendalian gas dan rem seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi.

“Bapak Presiden berulang kali mengatakan setelannya sudah pas, jangan sampai ada perubahan. Artinya pas di sini adalah gas dan rem. Tugas kami bersama dengan Bapak Menkes adalah mengingatkan tentang pentingnya menginjak atau menekan rem bagi seluruh kepala daerah,” ujarnya.

Ketua Satgas COVID-19 juga menekankan agar para kepala daerah terus memperhatikan dan mengevaluasi perkembangan kasus yang terjadi di daerah masing-masing.

“Ketika terjadi kasus aktif (dan) angka kematian yang tinggi, maka seluruh pimpinan (gubernur, bupati, wali kota) dibantu oleh seluruh unsur-unsur yang ada di daerah untuk betul-betul mengetatkan aktivitas atau mobilitas masyarakat,” tandasnya. 

(FID/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan