Berita Ketapang: DPRD Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

Oktober 19, 2021

Wabup Farhan Hadiri Rapat Paripurna Yang di Pimpin Oleh Ketua DPRD Ketapang

Borneotribun.com - Wabup Ketapang H. Farhan. SE.M.,Si di Dampingi Sekda Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ketapang 2021.

 Borneotribunketapang - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE., M.Si hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Terhadap Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022, Senin (18/10/2021) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M. Febriadi, S.Sos., M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Jamhuri Amir.

Penyampaian pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang disampaikan langsung oleh 2 (Dua) anggota perwakilan DPRD Kabupaten Ketapang yaitu Ahmad Sholeh, ST.,M.Sos dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Yakobus Dingum Sudi Yanto, A.Md dari  Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Berbagai masukan dan saran diberikan masing-masing perwakilan anggota DPRD tersebut agar Kabupaten Ketapang lebih baik lagi kedepannya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Donatus Franseda, AP.,MM, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Marwan Nor, MM, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Drs. Heronimus Tanam, ME, Perangkat Daerah terkait dan undangan lainnya.***(jk)

Oktober 02, 2021

Pesan Penting Febriadi di Hari Kesaktian Pancasila 2021

Borneotribun.com - Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos., M.Si Sampaikan Pesan Penting Kepada Pemuda Generasi Penerus Bangsa "Jangan Melupakan Sejarah".

 Borneotribunketapang - Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos., M.Si, Menyampakan pesan penting kepada masyarakat kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat di Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun untuk mengenang peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia.




“Kita jangan sampai melupakan sejarah. Sebagai generasi muda kedepan harus tahu tentang sejarah perjuangan bangsa ini, apalagi dimasa pandemi seperti saat ini. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh masyarkat Ketapang, khususnya para generasi muda, untuk tetap semangat dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, sebagai energi bagi yang muda-muda sebagai penerus bangsa bahwasanya para pejuangan yang telah berjuang luar biasa itu perlu dilanjutkan,” kata Ketua DPRD M Febriadi.

Menurut Febriadi, tanggal 1 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila, karena berkat kewaspadaan dan daya juang seluruh rakyat Indonesia atas pengkhianatan G30S/PKI yang akan menghancurkan Pancasila dapat ditumpas dan digagalkan.

“Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tekad untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,”Pungkasnya

Sebelumnya Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos., M.Si, juga mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Presiden Republik Indonesia di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, pada Jum’at (1/10/2021) Pagi

Turut hadir Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Abdul Rajab, B.A. Mtr.Hanla, unsur Forkopimda, serta jajaran Asisten Pemkab Ketapang.

Sementara itu, di lokasi digelarnya upacara, di Monumen Pancasila Sakti, hadir Presiden RI Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara bersama dengan Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani serta perwakilan menteri, untuk mengenang para jasa pahlawan yang gugur saat peristiwa G30S/PKI.

Setiap tanggal 1 Oktober, Bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila juga sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para Pahlawan Revolusi.

Keluarga pahlawan Indonesia juga terlihat turut mengikuti upacara melalui zoom meeting. Mereka adalah keluarga Jenderal A. Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Mayjen D.I Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, Brigjen Katamso, Kapten Pierre Tendean, Kolonel Sugiyono, dan AIP TK II Karel Satsuit Tubun.

Upacara diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian setelah meninggalkan tempat upacara, Presiden RI dan Wakil Presiden RI beserta istri melakukan doa bersama di makam Pahlawan Revolusi di Monumen Pancasila Sakti.***(jk)

Agustus 24, 2021

Para Dokter Spesialis Mogok Kerja, Akhirnya DPRD Ketapang Gelar RDPU

Borneotribun.com - DPRD Ketapang Gelar RDPU Terkait Mogok Kerja Para Dokter Spesialis RSU Agoesdjam, Acara di Pimpin Langsung Oleh M. febriadi( fhoto;joko)

 Borneotribunketapang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  di ruang rapat paripurna DPRD Ketapang, Selasa (24/8/2021). Hal ini merupakan bentuk dari salah satu fungsi  pengawasan  DPRD  untuk mengetahui aspirasi atau laporan laporan mengenai beberapa masalah yang terjadi dengan  mogok kerjanya para dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Agoesdjam Ketapang sehari sebelumnya. Lantaran menuntut kejelasan mengenai pembayaran tunjangan kinerja (Tunkin) mereka yang sejak Januari hingga Agustus 2021 belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang.


Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi didampingi Pj Sekda Ketapang. Hadir dalam rapat Anggota DPRD Ketapang, Plt Direktur RSUD dr Agoesdjam Ketapang, dr Herman Basuki dan para dokter atau tenaga kesehatan. Serta jajaran Pemkab Ketapang di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Bagian Hukum Setda Ketapang dan undangan lainnya.


Semua datang untuk membahas permasalahan tertundanya Tunkin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Khususnya yang belum mendapatkan Tunkin selama bulan itu yakni ASN di RSUD Agoesdjam dan puskesmas-puskesmas di Ketapang.

Pada pertemuan ini para dokter spesialis yang mogok kerja memohon maaf kepada masyarakat. "Kami mohon maaf kepada masyarakat karena kemaren tidak memberikan pelayanan seperti biasa khusus di bagian poli," ungkap beberapa dokter spesialis saat di DPRD Ketapang.

Mereka menjelaskan namun yang ditutup hanya poli saja yang sifat sakitnya tak terlalu berat. Kalau yang sifatnya emergensi, gawat atau memang mendesak membutuhkan pelayanan. Maka mereka tetap melayani atau menangani pasien tersebut.

"Besok (rabu, 25/8-red) kita semua sudah buka pelayanan seperti biasa. Karena sudah ada ketegasan bawa kita akan mendapatkan hak yang diinginkan. Jika ternyata nantinya juga tidak sesuai seperti harapan kita para tenaga kesehatan. Maka kita akan mogok lagi," tegas para dokter spesialis tersebut. (


Pj Sekda Belum Pastikan Sembilan Bulan Tukin Nakes di Ketapang Dibayar

, Ketapang - Menyikapi mogok kerja para dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Agoesdjam Ketapang pada Senin (23/8). Lantaran menuntut kejelasan mengenai pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) mereka yang sejak Januari hingga Agustus 2021 belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyelenggarakan rapat kerja di ruang rapat paripurna DPRD Ketapang, Selasa (24/8).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi didampingi Pj Sekda Ketapang, Suherman. Usai rapat Pj Sekda mengatakan rapat kerja ini merupakan yang sangat baik. Lantaran memberikan solusi apa yang dihadapi rekan-rekan di RSUD Agoesdjam Ketapang. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Tukin tenaga kesehatan (Nakes) tersebut akan dibayarkan atau tidak.

Ia menjelaskan sebetulnya persoalan ini mengenai regulasi dimana pada saat diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbub) nomor 53 tahun 2020 tentang tunjangan penambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Ketapang mencabut satu di antara Perbub yang terkait TPP di RSUD Agoesdjam.

"Namun itu bukan berarti stagnasi karena sejak Maret 2021 sudah berproses terkait rancangan Perbub yang dibuat RSUD Agoesdjam. Nah tapi karena ada aspek kehati-hatian kemudian kita juga tidak mau ada duplikasi pembayaran yang tumbang tindih," ucap Suherman usai mengikuti rapat di Kantor DPRD Ketapang tersebut.

"Karena berdasarkan hasil konsultasi biak ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) maupun Dirjen Perimbangan Keuangan Kemendagri kemudian ini juga atensi dari KPK (Komisi Pemberantas Korupsi-red). Maka Pemkab Ketapang sangat hati-hati. Nah oleh karena itu saat ini Perbub nya sudah berproses. Kami hanya tinggal menunggu konsultasi dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan-red)," lanjutnya.

"Jadi begini, kalau nanti hasil konsultasi dengan BPKP itu sudah bisa membuahkan hasil. Sebetulnya kita sudah menganggarkan TPP untuk teman-teman di RSUD Agoesdjam dan puskesmas. Artinya kalau akhir Agustus dan ketika Perbub itu ditetapkan pada September. Kemudian ada rekomendasi dari Kemendagri. Maka paling tidak tri wulan ke empat 2021 TPP untuk RSUD Agoesdjam dan puskesmas  bisa dibayarkan. Karena sudah kita anggarkan pada APBD Perubahan 2021," sambungnya.

Sebab itu ia menegaskan kalau dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni Ketapanh 2021 tidak tertampung terkait TPP untuk Nakes tersebut. Maka peraturan atau regulasi tidak bisa berlaku retroaktif karena pertama rencananya Perbub kalau pun sesuai progres paling lambat akan ditetapkan pada akhir September 2021. 

Kedua pihaknya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD) baru menganggarkan untuk tri wulan ke empat atau tiga bulan terakhir 2021. Sehingga terharap informasi adanya anggaran Rp 10 milyar untuk TPP Nakes RSUD Agoesdjam dan Puskesmas di Ketapang.

Ia mengaku akan berkoordinasi dahulu karena belum tahu kepastiannya. Lantaran ketika bertugas menjadi Plt Sekda Ketapang untuk APBD murni 2021 sudah ditetapkan. "Jadi saya tidak berani berkomentar terkait anggaran yang dikatakan ada Rp 10 milyar," ujarnya.***(jk)

Agustus 10, 2021

Pj. Sekda Suherman Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Ketapang

Borneotribun.com - Pj. Sekda Bererta Unsur Pimpinan DPRD Ketapang dan Beberapa Anggota Dewan Fotho Bersama Saat Usai hadiri Langsung Rapat Paripurna.

 

Borneotribunketapang - Pj. Sekertaris Daerah Kabupaten Ketapang Suherman SH.MH menghadiri Langsung Rapat Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang  penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Tentang rancangan raperda RPJMD tahun 2021-2026, Senin (09/08/2021) siang.


Dalam rapat paripurna kali ini digelar berbeda dari biasanya. Rapat digelar secara virtual dan hanya dihadiri secara langsung oleh unsur pimpinan dan beberapa anggota dewan saja.


Rapat paripurna digelar secara virtual karena Pemerintah Kabupaten Ketapang masih memberlakukan Work From Home (WFH). Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, SH.

Selain unsur pimpinan, tujuh  anggota dewan juga hadir secara langsung sekaligus menyampaikan pendapat akhir fraksi DPRD Tentang rancangan raperda RPJMD tahun 2021-2026.

Sedangkan pejabat dari eksekutif hanya dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ketapang, Suherman,SH.,MH yang mewakili Bupati Ketapang.



Sementara semua perangkat daerah, mulai dari asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan dan kepala bagian, serta lainnya mengikuti sidang secara virtual.

Masing-masing  fraksi DPRD  menyampaikan pendapat akhir fraksi DPRD Tentang rancangan raperda RPJMD tahun 2021-2026 pada rapat paripurna yang diwakili oleh juru bicaranya masing-masing.

Juru bicara, dari fraksi Golkar disampaikan oleh, Mia Gayatri, dari Fraksi PDI-P disampaikan Kurniawan, fraksi  Gerindra Akim, fraksi Demokrat – Hanura disampaikan Yang Kim, fraksi  Nasdim disampaikan Syaidianur, fraksi PPP – PKS disampaikan Sukardi, dan Fraksi PAN disampaikan Elmantono.
Seluruh fraksi-fraksi DPRD menyetujui Raperda tentang Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2021-2026 Kabupaten Ketapang ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Ketapang.

Setelah mendengar pendapat akhir Fraksi DPRD selanjutnya dibacakan rancangan keputusan DPRD Ketapang tentang pemberian persetujuan kepada Bupati Ketapang menetapkan Raperda menjadi Perda RPJMD, rancangan yang dibacakan sekretaris DPRD Ketapang.

Pimpinan DPRD Ketapang melalui Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH selanjutnya menetapkan persetujuan DPRD Ketapang nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya menandatangani dan menyerahkan keputusan DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang yang diwakili Pj. Sekda Ketapang, Suherman SH., MH***(jk)

Juli 18, 2021

Golkar Ketapang Serahkan Kurban, Febriadi: maknai Kurban Bagi Masyarakat Yang Berhak Menerima Agar Bisa Nikmati Idul Adha di Tengan Pandemi

Borneotribun. Com - Ketua DPRD Ketapang M.  Febriadi, S. Sos., M.Si. Menyerahkan Kurban Sapi ke pengurus 
Masjid Agung Al-Ikhlas untuk disalurkan Kepada Masyarakat

Borneo Tribun Ketapang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Ketapang M.  Febriadi, S. Sos., M. Si menyerahkan 5 ekor sapi kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1442 H yang jatuh pada 20 Juli 2021.

Penyerahan dilakukan langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang, ‎M Febriadi dan Sekretaris Partai Golkar Ketapang, Leonardus Rantan ke sejumlah panitia pemotongan hewan kurban, diantaranya Masjid agung Al-Ikhlas, Surau Nurul Hidayah Kelurahan Sampit, Masjid Babul Zanah, Masjid Hidayatul Kamal Desa Sai Awan Kanan, dan Laskar Pemuda Sukabangun, Minggu (18/7/2021).

Ketua DPD Golkar Ketapang, M.Febriadi mengatakan kalau sapi kurban dengan berat rata-rata 80 kilogram tersebut berasal dari para kader-kader Golkar untuk disumbangkan ke masyarakat yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

"Kita berharap dengan makna kita berkurban ini kepada masyarakat yang berhak menerimanya dapat juga merasakan nikmatnya merayakan hari raya Idul Adha di tengah situasi pandemi saat ini," katanya usai menyerakan 1 ekor sapi kurban di masjid Al-Ikhlas Ketapang, Minggu (18/7/2021) sore.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Ketapang, Leonardus Rantan menyebut kalau melalui momen hari raya kurban ini, Partai Golkar ingin tetap hadir ditengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang mengalami fase sulit di tengah pandemi Covid-19.

" Semoga ini dapat sedikit membantu masyarakat," ucapnya .

Sementara itu, Ketua Panitia kurban Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Muhammad Zulkarnain mengatakan kalau pada tahun ini, selain Partai Golkar pihaknya juga sebelumnya telah menerima sumbangan sapi kurban dari pihak Pemkab Ketapang, Gubernur Kalbar Sutarmidji dan dari pihak Pengusaha.

"Insyaallah hewan- hewan kurban ini akan kita potong pada hari Rabu 21 Juli 2021 sesaui dengan surat edaran imbauan gubernur," ujarnya.

Ia menyebutkan kalau untuk daging-daging hewan sapi kurban tersebut dikatakannya bakal dibagikan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya seperti di lingkungan Masjid serta pondok pesantren.

"Untuk sistem penyurannya di tengah pandemi ini agar tidak terjadi kerumunan tentunya kita dari pihak panitia mengantarkan langsung Ketua ke RT, untuk diteruskan kembali ke tempat-tempat masyarakat yang sudah kita data sebelumnya," ucap dia mengakhiri. ***(Jok)

 

Juni 02, 2021

Ketua DPRD: Sebagai Idiologi Negara, Pancasila Tentunya Mengandung Nilai- Nilai Luhur

Ketua DPRD Ketapang M.Pebriadi. S.Sos.M. Si Dalam Memperingati Hari lahirnya Pancasila yang ke 76 Pada 1 Juni 2021berpesan agar adanya kepedulian untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan nilai - nilai Pancasila kepada para generasi muda.


Borneotribun.com -Ketapang - Pada 1 Juni Besok, Bangsa Indonesia akan memperingati Hari Lahirnya Pancasila yang ke-76.

Seiring dengan waktu, Pancasila sebagai ideologi negara telah mampu menunjukkan perannya dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia.

Untuk itu, melalui momen peringatan hari lahirnya yang ke-76 kali ini besok Selasa 1 Juni 2021, hendaknya dapat dijadikan momentum untuk lebih menggali lagi nilai - nilai luhur yang ada di dalamnya.

“Sebagai ideologi negara, Pancasila tentunya mengandung nilai - nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” kata Ketua DPRD Ketapang M.Febriadi, S.Sos.,M.Si, Senin (31/05/2021).

“Untuk itu, tentunya sangat penting bagi kita untuk dapat memahami dan mampu mengimplementasikan dari nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Mengingat pentingnya hal tersebut, ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S. Sos, M. Si, berpesan agar adanya kepedulian untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan nilai - nilai Pancasila kepada para generasi muda.

Dia menegaskan, tentunya kita ingin anak - anak kita atau generasi muda mendatang dapat lebih mengenal, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

“Maka dari itu, mari mulai saat ini kita tumbuhkan gerakan untuk lebih mengenalkan dan memberikan pemahaman terhadap setiap butir dan nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ajak Ketu DPRD Ketapang M.Febriadi, S.Sos.,M.Si.

“Dan hal itu bukan hanya dapat dilakukan atau menjadi tanggung jawab lingkungan sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan tempat tinggal kita,” pungkasnya.**(jk)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan