Berita Ketapang: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Mei 18, 2021

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya kembali mendeteksi adanya varian baru Virus Corona yang masuk di Tanah air.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London,” ujarnya.

Untuk itu Menkes meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,”  ujarnya.

Budi menekankan, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil. 

Sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes COVID-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Menkes kembali mengimbau agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Sementara, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol  PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama memakai masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” tandasnya. 

(DND/UN)

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu.  Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.

Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi

Di dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga. 

(FID/UN)

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September
Pembangunan rumah dengan teknologi RISHA (Sumber: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bantuan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 Tunggal, akan disalurkan di dua wilayah yakni Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan 300 unit di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ini ditargetkan selesai akhir September 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (17/05/2021).

Pembangunan inovasi RISHA didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dengan mengedepankan  kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI). 

RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan tiga jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Bantuan rumah RISHA di Kabupaten Lembata disalurkan di Desa Waisesa I dan Desa Getto dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp85,5 miliar. Saat ini tengah dilakukan pematokan lahan, land clearing, dan pematangan lahan seluas 7,9 hektare untuk Waisesa I dan 6,04 hektare di Getto. 

Selagi menunggu material panel RISHA pada minggu ke-3 bulan Mei tiba dari Makassar, Kementerian PUPR membangun empat unit mock up RISHA dengan progres pada pekerjaan struktur atap.

Selanjutnya bantuan rumah RISHA di Flores Timur disalurkan di 3 titik Kecamatan Adonara yakni di Desa Oyangbarang dengan luas lahan 1,2 hektare,  Saosina 4,5 hektare, dan Nelelamadike 1,4 hektare. 

Kebutuhan anggaran di 3 lokasi tersebut sebesar Rp 37,8 miliar. Saat ini sudah dilakukan pengiriman mock up 2 unit ke lokasi dan pembuatan fondasi.

Langkah selanjutnya setelah pembangunan fisik huntap rampung adalah dimulainya proses penghunian yang akan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain di Lembata dan Flores Timur, beberapa kabupaten terdampak bencana lainnya, sesuai dengan persetujuan Menteri PUPR juga akan segera dibangun huntap RISHA. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Mei 17, 2021

Menhub Minta Penumpang Via Pelabuhan Bakauheni Rapid Test Antigen Sebelum Berangkat

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub)
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub).

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus perjalanan pasca Lebaran, penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni wajib melakukan tes cepat atau rapid test antigen sebelum keberangkatan. Penumpang juga diminta agar melakukan tes kesehatan secara mandiri di daerah asal untuk menghindari penumpukan di pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar Rapat Koordinasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu (16/05/2021). 

Rapat turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta perwakilan dari instansi terkait, di antaranya Kapolda Lampung, Danrem Lampung, Kadishub Provinsi Lampung, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah, dan PT ASDP.

“Dari hasil rakor tadi, ada satu catatan bahwa untuk menghindari adanya penumpukan di Bakauheni, maka kami meminta kepada para penumpang agar melakukan tes rapid antigen secara mandiri di daerah asal keberangkatan. Penumpang wajib membawa hasil negatif tes rapid antigen tersebut sebelum keberangkatan,” ujarnya.

Menhub mengatakan, data dari Satgas COVID-19 menyebutkan bahwa dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan kasus yang signifikan di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra. Untuk itu perlu suatu upaya memperketat pergerakan penumpang khususnya dari Sumatra ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

“Kita memang melihat bahwa ada kurang lebih sebanyak 400 ribu orang yang sudah bergerak dari Jawa ke Sumatra. Tentunya di hari-hari ini dan beberapa hari ke depan akan ada suatu pergerakan balik dari Sumatra ke Jawa, untuk itu kami melakukan suatu koordinasi yang intens untuk melakukan pengendalian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Satgas Penanganan COVID-19, Kepolisian RI, dan unsur terkait lainnya telah berkoordinasi untuk melakukan sejumlah antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat selepas lebaran yang berpotensi memicu penularan COVID19. 

Sejumlah Kepala Daerah di Sumatra dan Jawa yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pun dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap dokumen kesehatan setiap pelaku perjalanan masyarakat pada masa arus balik angkutan darat Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, di setiap pos penyekatan yang ada di perbatasan antar provinsi. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Mei 16, 2021

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547
Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547 menyusul terjadinya laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan batch tersebut.

Penghentian itu dilakukan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin itu. Hasil investigasi ini diperkirakan akan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

"Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5).

Dijelaskan pula bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Pemerintah meyakinkan bahwa batch AstraZeneca, selain CTMAV547, aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI, belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang setelah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

"Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi COVID-19 membawa manfaat lebih besar," tambahnya.

Indonesia telah menerima AstraZeneca batch CTMAV547 berjumlah 448,480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852 juta dosis AstraZeneca yang diterima pada 26 April 2021 melalui skema fasilitas COVAX. Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Terkait KIPI serius yang diduga berkaitan dengan AstraZeneca batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap kelompok tersebut. Komnas beranggapan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud. [ah]

Oleh: VOA

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19
Keterangan Pers terkait Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran,, secara virtual, Sabtu (15/05/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur Lebaran dan mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan random-test dan mandatory-check  COVID-19. Keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil dari koordinasi antarinstansi pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (15/05/2021).

“Random-test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini, 15 Mei 2021” ujarnya.

Mandatory-check COVID-19 atas dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose akan dilakukan untuk semua pelaku perjalanan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Pengecekan ini diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatra ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak, dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Sedangkan penerapan random-test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat (Jabar) menuju Jakarta, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pengecekan dengan rapid test antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Random-test ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, untuk Jalan Tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari Timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi, dengan rincian 13 lokasi di rest area, 4 lokasi di pintu masuk tol utama, serta 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

Kedua, untuk Jalan Tol Jakarta-Merak (dari Barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi, dengan rincian dua lokasi di rest area KM.45 dan KM.68 serta 1 lokasi di Pintu Masuk Tol Cikupa.

Selain itu disiapkan juga random test di beberapa titik di jalan nasional. Saat ini diterapkan di empat lokasi dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda. Keempat lokasi tersebut adalah di Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang, Jabar; Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon, Jabar; lokasi antara Indramayu – Jatibarang; serta lokasi antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur Lebaran,” tutur Airlangga.

Semua Gubernur di Sumatra dan Jawa, diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19, dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan dengan hasil positif COVID-19, wajib melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh satgas daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Sumatra

Terkait informasi terkini kasus COVID-19 di Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa saat ini Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Persentase kesembuhan Indonesia adalah 91,85 persen, lebih tinggi dari persentase kesembuhan global 86,92 persen. Sedangkan persentase kasus aktif Indonesia di angka 5,4 persen, lebih rendah dari global 11 persen.

Pada bulan Mei ini, kontribusi kasus positif COVID-19 nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen, namun sebaliknya di Pulau Sumatera kontribusi kasus nasional naik 27,22 persen. Angka kematian di Pulau Jawa menurun 16,07 persen, sementara Pulau Sumatra naik menjadi 17,18 persen.

Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) secara nasional per 13 Mei adalah 29 persen. Namun adanya peningkatan eskalasi kasus positif di sebagian besar provinsi di Sumatra mengakibatkan beberapa provinsi memiliki BOR yang cukup tinggi.

“Peningkatan ini harus terus diwaspadai. Namun di sisi lain, upaya-upaya pengendalian yang dilakukan tahun ini terbukti lebih efektif daripada tahun lalu,” pungkas Airlangga. 

(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Presiden Jokowi Minta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan

Presiden Jokowi Minta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan
Ilustrasi. (AFP/Mahmud Hams)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah merenggut ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden Jokowi dalam cuitan di akun Twitter resminya @jokowi, Sabtu (15/05/2021).

Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian Kepala Negara. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Presiden Afganistan, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Malaysia,” ujarnya.

Diungkapkan Kepala Negara, dalam pembicaraannya dengan sejumlah pemimpin dunia tersebut, selain soal kondisi warga Palestina di Jalur Gaza, dibahas juga sejumlah isu global lainnya.

“Kami berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders’ Meeting, perkembangan di Afganistan, dan situasi yang sangat mencemaskan di Palestina,” ujar Presiden Jokowi. (NASTER/UN)

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

“Perekonomian kita tumbuh V-curve. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan masuk ke jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai tujuh persen,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (15/05/2021).

Dipaparkan Airlangga, pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI Manufaktur dan  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

“PMI sudah mencapai 54,6. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100,” paparnya.

Begitu juga dengan perkembangan ekspor dan impor yang sudah mulai kembali normal, termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

“Beberapa sektor, apakah itu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya  PPnBM (Ditanggung Pemerintah) dan PPN Ditanggung Pemerintah ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi,” imbuh Airlangga.

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I-2021 juga hanya terkontraksi minus 0,23 persen.

“Kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati nol atau minus 0,23 [persen], ekspornya 6,74 persen, bahkan ini lebih tinggi dari pra-COVID19. Demikian pula dengan impor barang modal dan barang konsumsi 5,27 [persen],” kata Airlangga.

Diterangkan Airlangga, pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra tercatat telah mendekati arah positif yaitu minus 0,86 persen, Pulau Jawa minus 0,83 persen, dan Pulau Kalimantan minus 2,23. Sementara itu, sebagian pulau di Indonesia bagian tengah dan timur telah mengalami pertumbuhan yang positif.

“[Pertumbuhan ekonomi] Sulawesi sudah positif 1,2 persen, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97 [persen]. Tentunya ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batu bara,” pungkas Airlangga. (UN)



Mei 13, 2021

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan
Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Mei 12, 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021
Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace H Syadzili umumkan hasil isbat awal Syawal, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Foto: Humas Kemenag)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (11/5/2021).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya.

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

“Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menutup keterangan persnya, Yaqut pun kembali mengingatkan seluruh umat Islam untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Lebaran yang masih berlangsung di masa pandemi ini. “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Menag, hadir secara fisik dalam sidang ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2021 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan