Berita Ketapang: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Mei 18, 2021

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya kembali mendeteksi adanya varian baru Virus Corona yang masuk di Tanah air.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London,” ujarnya.

Untuk itu Menkes meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,”  ujarnya.

Budi menekankan, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil. 

Sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes COVID-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Menkes kembali mengimbau agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Sementara, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol  PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama memakai masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” tandasnya. 

(DND/UN)

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu.  Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.

Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi

Di dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga. 

(FID/UN)

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September
Pembangunan rumah dengan teknologi RISHA (Sumber: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bantuan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 Tunggal, akan disalurkan di dua wilayah yakni Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan 300 unit di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ini ditargetkan selesai akhir September 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (17/05/2021).

Pembangunan inovasi RISHA didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dengan mengedepankan  kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI). 

RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan tiga jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Bantuan rumah RISHA di Kabupaten Lembata disalurkan di Desa Waisesa I dan Desa Getto dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp85,5 miliar. Saat ini tengah dilakukan pematokan lahan, land clearing, dan pematangan lahan seluas 7,9 hektare untuk Waisesa I dan 6,04 hektare di Getto. 

Selagi menunggu material panel RISHA pada minggu ke-3 bulan Mei tiba dari Makassar, Kementerian PUPR membangun empat unit mock up RISHA dengan progres pada pekerjaan struktur atap.

Selanjutnya bantuan rumah RISHA di Flores Timur disalurkan di 3 titik Kecamatan Adonara yakni di Desa Oyangbarang dengan luas lahan 1,2 hektare,  Saosina 4,5 hektare, dan Nelelamadike 1,4 hektare. 

Kebutuhan anggaran di 3 lokasi tersebut sebesar Rp 37,8 miliar. Saat ini sudah dilakukan pengiriman mock up 2 unit ke lokasi dan pembuatan fondasi.

Langkah selanjutnya setelah pembangunan fisik huntap rampung adalah dimulainya proses penghunian yang akan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain di Lembata dan Flores Timur, beberapa kabupaten terdampak bencana lainnya, sesuai dengan persetujuan Menteri PUPR juga akan segera dibangun huntap RISHA. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Mei 17, 2021

Menhub Minta Penumpang Via Pelabuhan Bakauheni Rapid Test Antigen Sebelum Berangkat

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub)
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub).

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus perjalanan pasca Lebaran, penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni wajib melakukan tes cepat atau rapid test antigen sebelum keberangkatan. Penumpang juga diminta agar melakukan tes kesehatan secara mandiri di daerah asal untuk menghindari penumpukan di pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar Rapat Koordinasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu (16/05/2021). 

Rapat turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta perwakilan dari instansi terkait, di antaranya Kapolda Lampung, Danrem Lampung, Kadishub Provinsi Lampung, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah, dan PT ASDP.

“Dari hasil rakor tadi, ada satu catatan bahwa untuk menghindari adanya penumpukan di Bakauheni, maka kami meminta kepada para penumpang agar melakukan tes rapid antigen secara mandiri di daerah asal keberangkatan. Penumpang wajib membawa hasil negatif tes rapid antigen tersebut sebelum keberangkatan,” ujarnya.

Menhub mengatakan, data dari Satgas COVID-19 menyebutkan bahwa dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan kasus yang signifikan di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra. Untuk itu perlu suatu upaya memperketat pergerakan penumpang khususnya dari Sumatra ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

“Kita memang melihat bahwa ada kurang lebih sebanyak 400 ribu orang yang sudah bergerak dari Jawa ke Sumatra. Tentunya di hari-hari ini dan beberapa hari ke depan akan ada suatu pergerakan balik dari Sumatra ke Jawa, untuk itu kami melakukan suatu koordinasi yang intens untuk melakukan pengendalian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Satgas Penanganan COVID-19, Kepolisian RI, dan unsur terkait lainnya telah berkoordinasi untuk melakukan sejumlah antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat selepas lebaran yang berpotensi memicu penularan COVID19. 

Sejumlah Kepala Daerah di Sumatra dan Jawa yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pun dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap dokumen kesehatan setiap pelaku perjalanan masyarakat pada masa arus balik angkutan darat Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, di setiap pos penyekatan yang ada di perbatasan antar provinsi. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Mei 16, 2021

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547
Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547 menyusul terjadinya laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan batch tersebut.

Penghentian itu dilakukan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin itu. Hasil investigasi ini diperkirakan akan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

"Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5).

Dijelaskan pula bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Pemerintah meyakinkan bahwa batch AstraZeneca, selain CTMAV547, aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI, belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang setelah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

"Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi COVID-19 membawa manfaat lebih besar," tambahnya.

Indonesia telah menerima AstraZeneca batch CTMAV547 berjumlah 448,480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852 juta dosis AstraZeneca yang diterima pada 26 April 2021 melalui skema fasilitas COVAX. Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Terkait KIPI serius yang diduga berkaitan dengan AstraZeneca batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap kelompok tersebut. Komnas beranggapan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud. [ah]

Oleh: VOA

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19
Keterangan Pers terkait Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran,, secara virtual, Sabtu (15/05/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur Lebaran dan mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan random-test dan mandatory-check  COVID-19. Keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil dari koordinasi antarinstansi pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (15/05/2021).

“Random-test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini, 15 Mei 2021” ujarnya.

Mandatory-check COVID-19 atas dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose akan dilakukan untuk semua pelaku perjalanan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Pengecekan ini diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatra ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak, dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Sedangkan penerapan random-test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat (Jabar) menuju Jakarta, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pengecekan dengan rapid test antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Random-test ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, untuk Jalan Tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari Timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi, dengan rincian 13 lokasi di rest area, 4 lokasi di pintu masuk tol utama, serta 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

Kedua, untuk Jalan Tol Jakarta-Merak (dari Barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi, dengan rincian dua lokasi di rest area KM.45 dan KM.68 serta 1 lokasi di Pintu Masuk Tol Cikupa.

Selain itu disiapkan juga random test di beberapa titik di jalan nasional. Saat ini diterapkan di empat lokasi dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda. Keempat lokasi tersebut adalah di Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang, Jabar; Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon, Jabar; lokasi antara Indramayu – Jatibarang; serta lokasi antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur Lebaran,” tutur Airlangga.

Semua Gubernur di Sumatra dan Jawa, diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19, dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan dengan hasil positif COVID-19, wajib melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh satgas daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Sumatra

Terkait informasi terkini kasus COVID-19 di Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa saat ini Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Persentase kesembuhan Indonesia adalah 91,85 persen, lebih tinggi dari persentase kesembuhan global 86,92 persen. Sedangkan persentase kasus aktif Indonesia di angka 5,4 persen, lebih rendah dari global 11 persen.

Pada bulan Mei ini, kontribusi kasus positif COVID-19 nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen, namun sebaliknya di Pulau Sumatera kontribusi kasus nasional naik 27,22 persen. Angka kematian di Pulau Jawa menurun 16,07 persen, sementara Pulau Sumatra naik menjadi 17,18 persen.

Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) secara nasional per 13 Mei adalah 29 persen. Namun adanya peningkatan eskalasi kasus positif di sebagian besar provinsi di Sumatra mengakibatkan beberapa provinsi memiliki BOR yang cukup tinggi.

“Peningkatan ini harus terus diwaspadai. Namun di sisi lain, upaya-upaya pengendalian yang dilakukan tahun ini terbukti lebih efektif daripada tahun lalu,” pungkas Airlangga. 

(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Presiden Jokowi Minta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan

Presiden Jokowi Minta Agresi Israel ke Palestina Dihentikan
Ilustrasi. (AFP/Mahmud Hams)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah merenggut ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden Jokowi dalam cuitan di akun Twitter resminya @jokowi, Sabtu (15/05/2021).

Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian Kepala Negara. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Presiden Afganistan, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Malaysia,” ujarnya.

Diungkapkan Kepala Negara, dalam pembicaraannya dengan sejumlah pemimpin dunia tersebut, selain soal kondisi warga Palestina di Jalur Gaza, dibahas juga sejumlah isu global lainnya.

“Kami berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders’ Meeting, perkembangan di Afganistan, dan situasi yang sangat mencemaskan di Palestina,” ujar Presiden Jokowi. (NASTER/UN)

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

“Perekonomian kita tumbuh V-curve. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan masuk ke jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai tujuh persen,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (15/05/2021).

Dipaparkan Airlangga, pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI Manufaktur dan  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

“PMI sudah mencapai 54,6. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100,” paparnya.

Begitu juga dengan perkembangan ekspor dan impor yang sudah mulai kembali normal, termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

“Beberapa sektor, apakah itu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya  PPnBM (Ditanggung Pemerintah) dan PPN Ditanggung Pemerintah ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi,” imbuh Airlangga.

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I-2021 juga hanya terkontraksi minus 0,23 persen.

“Kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati nol atau minus 0,23 [persen], ekspornya 6,74 persen, bahkan ini lebih tinggi dari pra-COVID19. Demikian pula dengan impor barang modal dan barang konsumsi 5,27 [persen],” kata Airlangga.

Diterangkan Airlangga, pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra tercatat telah mendekati arah positif yaitu minus 0,86 persen, Pulau Jawa minus 0,83 persen, dan Pulau Kalimantan minus 2,23. Sementara itu, sebagian pulau di Indonesia bagian tengah dan timur telah mengalami pertumbuhan yang positif.

“[Pertumbuhan ekonomi] Sulawesi sudah positif 1,2 persen, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97 [persen]. Tentunya ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batu bara,” pungkas Airlangga. (UN)



Mei 13, 2021

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan
Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Mei 12, 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021
Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace H Syadzili umumkan hasil isbat awal Syawal, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Foto: Humas Kemenag)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (11/5/2021).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya.

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

“Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menutup keterangan persnya, Yaqut pun kembali mengingatkan seluruh umat Islam untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Lebaran yang masih berlangsung di masa pandemi ini. “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Menag, hadir secara fisik dalam sidang ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2021 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Mei 11, 2021

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta
-- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

“Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (10/05/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya,” ujar Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Kehadiran UU Cipta Kerja, imbuh Ida, tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan pelindungan kepada mereka yang sudah bekerja,” imbuhnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Melalui JKP pekerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK nantinya akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,” ujar Menaker.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya. 

“Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada Bapak-Ibu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga,” ujarnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa ke 49.095 Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Borneotribun Jakarta -- Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Hingga 8 Mei 2021 BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap BLT Dana Desa dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dalam menghadapi perayaan Lebaran tahun 2021 ini.

“Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Mendes PDTT juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang dinilainya penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Idulfitri.

Abdul Halim menambahkan, aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di Hari Raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi COVID-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi Lebaran ini,” ujarnya.

Hingga 8 Mei 2021 penyerapan Dana Desa telah Rp18,86 triliun atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 triliun. Aokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4 persen dam untuk BLT Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 yang dicairkan untuk 50.398 desa. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung
Penumpang menunggu di stasiun kereta untuk pulang ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri, di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 5 Mei 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Lebaran tahun ini akan kembali terasa sepi bagi Gandi Setyawan, warga Bogor asal Gunung Kidul Yogyakarta.

Rencana Gandi untuk merayakan hari raya bersama anak dan istrinya di kampung halaman tahun ini kembali kandas, setelah pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini.

“Ya sebenarnya mau mudik.. Apalagi lebaran tahun lalu juga gak bisa mudik, gak bisa ketemu keluarga, orang tua… tapi sekarang mudik masih dilarang… ada penyekatan, jadi cari tiket bis juga susah… pake motor juga takut banyak penyekatan, musti pake surat antigen juga… jadi mungkin lebaran tahun ini gak jadi mudik,” komentarnya.

Petugas memeriksa bus pada hari pertama larangan mudik lewat laut, darat, udara, dan kereta api menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan COVID-19, 6 Mei 2021, (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan ke kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar… bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang… baik diri kita, orang lain dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni Monardo, Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sejumlah titik penyekatan didirikan untuk mencegah kendaraan pemudik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Meski dilarang sejumlah masyarakat tetap berupaya untuk mudik. Survei Kementerian Perhubungan baru-baru ini menunjukkan, meski ada larangan, sebanyak 7 persen atau 18 juta masyarakat Indonesia akan tetap melakukan mudik untuk merayakan hari raya di kampung halaman.

“Kalo tahun kemarin masih bisa nahan kangen… tahun ini gak bisa.. Karena bapak saya udah tua. Kangen,” kata Sri Utami, salah seorang calon pemudik.

"Saya kan cuma kerja proyek di sini, 'gak punya tempat tinggal di sini… proyek udah ditutup, ya pulang kampung,” kata Deni Chandra.

Petugas memeriksa mobil di pos pemeriksaan di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari pertama larangan mudik menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, 6 Mei 2021. (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Bagi sebagian masyarakat larangan mudik ini mungkin sulit diterima, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dengan keluarganya seperti gandi dan pemudik lain. Terlebih lagi ini merupakan kali kedua larangan mudik diberlakukan, setelah tahun lalu juga dilarang, dengan alasan yang sama.

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Harusnya sih mudik tidak dilarang tapi setiap orang mudik diwajibkan menjalankan protokol Kesehatan. Karena tahun lalu sudah tidak bisa mudik untuk bertemu dengan keluarga,” imbuh Gandi Setyawan.

Dari pengalaman sebelumnya, libur panjang biasanya diikuti lonjakan kasus COVID baru, yang angkanya bervariasi, dari mulai 37 hingga 119 persen.

Pemerintah masih terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data terakhir kasus COVID-19 di indonesia berjumlah 1,7 juta kasus dengan 47 ribu meninggal dunia. [au/es]

Oleh: VOA

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan
Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19, 4 Mewi 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Beberapa varian baru virus corona sudah ditemukan di tanah air. Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan, yang terbaru, B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya.

Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India dan Malaysia dan terkonsentrasi di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui 1 di Bali; dan berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkap Budi seusai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5).

Maka dari itu, Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia.

Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi “3T” (testing, tracing and treatment) secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya.

Antisipasi Kenaikan Kasus Pasca Libur Lebaran

Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang,pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas , termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan dan oksigen.

Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390.000. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70.000. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22.000, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500.

“Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Tiga kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19 yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, dari kapasitas 70.000 tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19, sudah terisi sebanyak 23.000. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiagakan.

“Jadi dari status yang ada sekarang yang ada masuk di rumah sakit kita masih punya room dua kali lipat di atasnya. Kalau toh pun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu tiga kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan room-nya kita masih ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menekankan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kasus pasca libur lebaran nanti. Pasalnya, delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) sudah cukup tinggi.

“Mungkin topik yang jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang disana,” tuturnya.

Vaksinasi Massal COVID-19

Sampai saat ini pemerintah, kata Budi, sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 22 juta dosis. Perkembangan vaksinasi massal ini, diakui Budi, mengalami sedikit penurunan penyuntikan di bulan April karena keterbatasan stok vaksin, padahal pada Maret lalu pihaknya sudah berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 500.000 dosis. Meski begitu, dengan berbagai vaksin yang telah tiba di Indonesia pada Mei ini ia optimistis pemerintah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per bulan.

Pekerja kesehatan berbicara melalui walkie-talki di ruang isolasi untuk pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, 13 Mei 2020. (Foto: Reuters)

“Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup di bulan Mei sesudah lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” jelasnya.

Lanjutnya, dilaporkan hanya ada tiga provinsi yang laju vaksinasi kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) cukup tinggi yakni DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang mencapai di atas 10 persen dari populasi. Ia pun berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada lansia, karena tingkat resiko keparahanan dan kematiannya yang cukup tinggi.

Perpanjangan PPKM Mikro

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tahap ke-8.

“Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi, tentu 18-31 Mei ini adalah periode daripada pasca mudik hari raya lebaran,” ungkap Airlangga.

Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan karena adanya tren kenaikan kasus corona. Ia menjelaskan dari 30 provinsi yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan COVID-19. Adapun lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif cukup signifikan yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kenaikan kasus ini mayoritas disebabkan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi yang tingkat BOR nya di atas 50 persen yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50.6 persen,” jelasnya.

Vaksinasi Gotong Royong

Airlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500.000 dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah Cansino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.

“Harga sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikan Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Diharapkan sudah bisa dilaksanakan di akhir bulan Mei, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari BPOM maupun dari MUI,” paparnya.

Mudik Lebaran

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang ingin mudik sebelum pemberlakukan larangan mudik yakni 22 April-5 Mei sebanyak 20-30 persen.

Namun, terjadi penurunan mobilitas yang siginifikan dari masyarakat pada periode 6-9 Mei dari sisi transportasi udara sebanyak 90 persen, laut dan kereta api 90 persen, dan jalur darat 40 persen. Meski begitu, dari hasil survei diketahui masih ada sejumlah masyarakat yang nekat ingin pulang ke kampung halamannya.


“Selanjutnya dari survei terlihat bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi cukup tinggi mungkin besok dan lusa . Oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kita tidak melakukan mudik,” ungkap Menhub Budi.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa ada sekitar 22 persen atau 3,6 juta masyarakat yang dalam arus balik Minggu (16/5) atau H plus 2 lebaran. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pihak Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk menunda l kepulangan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat yang sama pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak.

“Terkait dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan untuk menuda perjalanan,” pungkasnya. [gi/ab]

Oleh: VOA

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Dua kapal Angkatan Laut China yang tengah melintas dari utara ke selatan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI pada akhir pekan lalu, disambut dua kapal Angkatan Laut Indonesia dan melakukan “passing exercise” di Laut Jawa.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada hari Senin (10/5) mengatakan operasi laut ini sebenarnya digelar sepanjang tahun dengan melibatkan unsur KRI dan pesawat udara intai maritim yang ada di wilayah kerja Koarmada I.

“Naval presence atau kehadiran unsur KRI di laut, maupun maritime patrol aircraft (MPA) merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan keamanan di laut,” tegasnya.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 yang ada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada I pada Sabtu (8/5) menyambut kehadiran kapal Liuzhou-573 dan Suqian-504 – yang merupakan kapal perang Republik Rakyat China – di Laut Jawa. Kedua kapal China itu sedang melintas dari utara ke selatan melalui ALKI.

“Passing exercise” di antara kedua Angkatan Laut itu mencakup “flash exercise” atau isyarat lampu, dan voice communication exercise atau komunikasi radio. Lewat kedua mekanisme itu KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 mengirim ucapan selamat datang di perairan Indonesia, selamat melaksanakan latihan dan selamat bertugas.

Hal ini “dijawab dengan penuh persahabatan dan menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menimpa KRI Nanggala-402 beserta 53 prajurit di dalamnya,” demikian petikan pernyataan tersebut. Sebelumnya China telah mengirim tiga kapal untuk membantu mengangkat kapal selam naas itu dari perairan Selat Bali.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

Latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan China itu dilanjutkan dengan latihan SAR dan manuver taktis. Dalam latihan SAR, masing-masing kapal melaksanakan metode pencarian orang yang jatuh ke laut dan melaporkan hasilnya. Sementara manuver taktis diwarnai dengan pembentukan formasi-formasi hingga titik pisah yang telah ditentukan.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid mengatakan latihan semacam ini bukan suatu hal yang baru. Latihan itu juga “lumrah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia setiap ada kapal perang negara sahabat yang berkunjung atau melintasi negaranya, termasuk di perairan Indonesia, yang sebelumnya telah memperoleh diplomatic clearance,” sehingga dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan sekaligus profesionalisme prajurit kedua negara. [em/ah]

Oleh: VOA

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan Virus Korona, termasuk varian baru yang telah ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Itu adalah cara yang paling baik untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin (3M) dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, saat ini tiga varian baru Virus Korona yang masuk kategori variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah masuk ke Indonesia, yaitu varian London (B.1.1.7), Afrika Selatan (B.1.351), dan India (B.1.617). Masuknya varian ini berasal dari Saudi Arabia, Afrika, India, dan Malaysia.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari ini beredar di daerah Jawa, Sumatra, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India, banyak kita temui di Sumatra Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian tersebut, imbuh Menkes, pihaknya akan melakukan mengintensifkan genome sequencing di sejumlah daerah yang terpantau telah terdeteksi adanya varian baru tersebut.

“Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain,” tandasnya. 


(FID/UN)

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit


BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan langkah antisipasi terutama terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Lebaran sudah dekat dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap, insyaallah ini tidak terjadi tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan adalah sekitar 390 ribu, dengan 70 ribu di antaranya disiapkan untuk tempat tidur isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tempat tidur di Intensive Care Unit (ICU) adalah sebanyak 22 ribu, dengan 7.500 di antaranya dialokasikan untuk pasien COVID-19.

“Saya hanya ingin  memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Sekitar 70 ribu untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkapnya.

Dari alokasi yang disediakan untuk pasien COVID-19, ujar Budi, tempat tidur isolasi yang terisi adalah sebanyak  23 ribu sementara untuk ICU terisi sekitar 2.500 tempat tidur.

“Persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan tingkat keterisian tersebut adalah angka agregat nasional dan perlu dilihat lebih detail untuk masing-masing provinsi.

“Beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi meminta para kepala daerah, khususnya yang tingkat keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di daerahnya masih tinggi, untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

“Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, ini adalah delapan provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan, agar ini bisa kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, selain ketersediaan ruang perawatan pihaknya juga terus menjaga ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

“Kita ada empat jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya. Secara nasional kita masih lebih dari cukup dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang. Jadi beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Kita masih punya waktu sebelum Lebaran kita akan isi dengan ketersediaan obatnya,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes meminta agar jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu, teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan yang di sana,” tandasnya. 

(FID/UN)

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi sebelum memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, pada periode bulan Maret hingga Mei kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga masuknya varian baru Virus Corona diperlukan penanganan khusus terhadap kepulangan tersebut.

“Di bulan April kemarin 24.215 [kepulangan] pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

Airlangga memaparkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini untuk [penanganan penerimaan kedatangan] para pekerja PMI dilakukan dengan prokes [protokol kesehatan] ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua KPCPEN, hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Perkembangan Peniadaan Mudik
Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 [kendaraan], dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas COVID-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat [untuk Zona Hijau dan Zona Kuning]. Untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya. 



(TGH/UN)

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina
Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan