Berita Ketapang Informasi: Berita hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

April 23, 2026

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Foto: Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra

KETAPANG - PT Prakarsa Tani Sejati menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perusahaan memastikan seluruh data dan dokumen legalitas siap dibuka secara transparan apabila perkara berlanjut ke persidangan.

Hal itu disampaikan Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra (Hendra) dalam wawancara, Rabu (22/4/2026).

“Kita tunggu saja bagaimana nanti proses hukum. Kalau memang ada hal yang tidak pas, silakan dilawan melalui jalur hukum. Kita tidak mungkin berhadapan dengan masyarakat dengan cara bertengkar, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Hendra menegaskan, perusahaan memilih penyelesaian lewat jalur hukum karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme jelas dalam menyelesaikan sengketa.

“Kita tidak mau penyelesaian di luar mekanisme. Lebih baik melalui proses hukum, supaya semuanya jelas dan tuntas,” katanya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut bertujuan untuk tumbuh bersama masyarakat. Dari total sekitar 4.400 hektare lahan, terdapat kurang lebih 2.200 petani plasma yang terlibat.

“Artinya banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat. Ini bukan persoalan kecil, dan data-data itu ada di instansi pemerintah, baik di perkebunan maupun kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila perkara ini masuk ke pengadilan, seluruh data akan terbuka secara terang.

“Nanti di persidangan akan terbuka sejelas-jelasnya. Kita siap, karena kita bekerja berdasarkan hukum,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti bahwa perusahaan telah beroperasi sejak 1992 atau sekitar 34 tahun, tanpa permasalahan besar terkait lahan.

“Tanaman di lapangan sudah berumur sekitar 14 tahun. Kalau dari awal bermasalah, tidak mungkin bisa berjalan sampai sekarang. Kenapa baru dipersoalkan sekarang?” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh dokumen perusahaan bersifat asli dan dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Data-data ini original dan bisa dicek. Semua terbuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen kronologi perusahaan, PT Prakarsa Tani Sejati telah mengantongi berbagai perizinan resmi, mulai dari akta pendirian, Hak Guna Usaha (HGU), izin penanaman modal, hingga izin usaha perkebunan.

Perusahaan juga mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan program plasma dan CSR bagi warga setempat.

Perusahaan berharap penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai koridor hukum tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

April 21, 2026

BRIMOB Polda Kalbar Gelar Latihan Tangani Huru Hara

latihan personil Batalion C Brimob Polda Kalbar (muzahidin/Istimewa).
Ketapang BORNEO TRIBUN - Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalion C Ketapang Polda Kalbar gelar latihan intensif personi untuk menangani kemungkinan terjadi huru hara massa dilapangan. Latihan ini digelar pada Selasa 21 April 2026. 

Latihan ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga profesionalisme personilnya. Latihan ini dilakukan secara rutin setiap minggunya oleh personil Brimob Polda Kalbar. Latihan ini difokuskan pada asah kemampuan personil untuk menghindar kesalahan prosedur dalam menangani kemungkinan yang terjadi di lapangan saat terjadi huru hara. 

Salah satu kegiatan latihan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Kalbar setiap minggunya ini adalah Penanggulanan Huru Hara (PHH) yang bertempat di mako masing-masing.

Pelatihan ini mendapatkan atensi langsung dari Kapolda Kalbar. Di Ketapang, latihan ini di pimpin oleh komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalbar IPDA Agus Supriatin, S.H. 

Dalam pelaksanaanya, IPDA Agus Supriatin SH bersama tim instruktur memberikan seluruh materi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangpes). 
 
Materi ini mengacu pada standar oprasional prosedur yang berlaku di lingkungan Korps Brimob Polri termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Dankorbrimob Polri (Perdankor). 

Ipda Agus Supriatin, S.H. berharap melalui kegiatan latihan yang dilaksanakan secara konsisten ini diharapkan seluruh personel bisa semakin profesional, sigap serta mampu untuk meminimalisir kesalahan prosedur di setiap pelaksanaan tugas pengamanan sehingga mereka bisa menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan yang baik bagi masyarakat pada saat menyampaikan aspirasinya. (#).

April 19, 2026

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.
Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

  • Mobilitas masyarakat semakin lancar

  • Distribusi logistik menjadi lebih efisien

  • Investasi daerah meningkat

  • Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

  • Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

April 18, 2026

Bupati AW Semeja dengan Martin Rantan, Wabub Jamhuri Amir Tak Kelihatan

 

Salaman perdana, Bupati AW sambut mantan Bupati Martin Rantan di halaman pendopo bupati saat acara Halal bi Halal (foto istimewa/muzahidin).







Ketapang, BORNEO TRIBUN - Pemda Ketapang mengadakan acara Halalbihalal dalam rangkaian hari raya Idul Fitri tahun 2026 pada Jumat (17/4/2026). Acara ini minus kehadiran Wabub Jamhuri Amir. 

Mantan bupati dua periode, Martin Rantan menjadi tamu istimewa di moment itu karena kemunculan ini adalah yang pertama kalinya ke publik, Ia bersalaman dengan bupati Alexander Wilyo (AW). Keduanya sempat diisukan "musuhan" karena perbedaan pilihan politik. 

Berdasarkan foto-foto yang beredar baik dari bagian protokol pimpinan (Prokopim) Pemda Ketapang ataupun sekretariat DPRD, kedatangan Martin di pendopo disambut hangat oleh AW mulai dari halaman pendopo bupati AW mendatangi dan menyalami eks bos nya itu. 

Saat acara berlangsung, AW duduk semeja bersebelahan dengan Martin. Disamping Martin ada wakil ketua DPRD Ketapang, Mateus Yudi dan sejumlah pejabat daerah. 






Ketidak hadiran wakil bupati Ketapang Jamhuri Amir memunculkan spekulasi hubungan antara bupati AW dengan Jamhuri sedang tidak baik-baik saja. 

Meskipun ketidak hadiran Jamhuri di halalbihalal ini, lebih di sebabkan karena Jamhuri sedang dinas luar sekaligus berobat ke Kucing, Malaysia. Keterangan ini disampaikan oleh orang dekat wakil bupati saat ditanya Borneo Tribun. 

Dikutip dari postingan akun Alexander Wilyo-AW, bupati menginginkan acara ini menjadi ruang interaksi yang terbuka. 

"Ketapang ini milik kita semua. Kita hidup di Tanah Kayong yang sama, menginjak tanah dan menghirup udara yang sama. Ketapang adalah "rumah besar" bagi kita semua, tempat membangun kehidupan sekaligus mempersiapkan masa depan generasi mendatang.







 ."

April 15, 2026

Rencana Aksi 1 Mei di Ketapang, Buruh KAL FR Grup Akan Turun Kejalan, Suarakan Penolakan PP

Buruh perusahaan KAL First Resource Grup 

Ketapang (Borneo Tribun) - Buruh perusahaan PT Ketapang Agro Lestari First Resource (KALFR Grup) bersiap gelar demo dalam momentum memperingati hari buruh sedunia atau dikenal dengan istilah May Day pada 1 Mei 2026.

Fokus tuntutan mereka masih pada penolakan pada Peraturan Perusahaan yang dianggap lebih rendah dan banyak merugikan hak pekerja. 

Penerima kuasa buruh perusahaan itu, Jakaria Irawan dari Lembaga Bantuan Hukum Kapuas Raya Indonesia dalam rilisnya, Rabu ini mengatakan bahwa May Day tidak hanya dipahami sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai simbol perjuangan terhadap ketidakadilan dalam hubungan kerja. 

Dalam konteks ini, perubahan kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia.

"Jika peraturan perusahaan yang baru justru lebih rendah dari sebelumnya dan merugikan pekerja, maka wajar jika pekerja menolak. Dalam konteks hukum, ini bisa dikualifikasikan sebagai perubahan syarat kerja yang tidak disepakati," ujar dia. 

Menurut pria ini, perubahan peraturan perusahaan secara sepihak dianggap buruh sebagai tindakan menurunkan standar hak dibandingkan aturan sebelumnya. Atas perubahan itulah  rencana aksi demo akan dilakukan dengan tujuan dalam peringatan May Day.

Merujuk pada peraturan pemerintah (PP) nomor 35 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (2), bahwa pekerja memiliki dasar untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dalam kondisi apabila hak-hak pekerja tidak sesuai dengan aturan. 

"Namun, mekanismenya tetap harus ditempuh sesuai prosedur, baik melalui perundingan bipartit maupun penyelesaian perselisihan hubungan industrial," katanya. 

Sementara itu, praktisi hubungan industrial Iga Febrian Pratama turut menyoroti bahwa perubahan peraturan perusahaan secara sepihak berpotensi menimbulkan perselisihan serius.

"Perusahaan tidak bisa serta-merta menurunkan standar hak pekerja melalui peraturan baru. Jika hal itu dilakukan tanpa kesepakatan, maka berisiko menimbulkan perselisihan hak bahkan perselisihan pemutusan hubungan kerja" katanya. 

Ia juga menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pekerja memiliki hak untuk mengambil sikap, termasuk menolak melanjutkan hubungan kerja, selama tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan utama dalam dunia ketenagakerjaan. 

Aksi demonstrasi dalam May Day pun menjadi sarana bagi pekerja untuk menuntut keadilan atas kebijakan yang dinilai merugikan.

Dengan demikian, May Day tidak hanya menjadi simbol perjuangan global, tetapi juga refleksi atas persoalan konkret yang dihadapi pekerja di tingkat perusahaan, termasuk terkait perubahan kebijakan internal yang berdampak langsung pada hak dan kesejahteraan mereka.

April 14, 2026

Masuk Daftar Hitam, 14 Perusahaan di Ketapang Tak Boleh Ngerjakan Proyek

kantor Inspektorat Ketapang jalan Jend. Ahmad Yani 

Ketapang (Borneo Tribun) - Inspektorat kabupaten Ketapang mencatat ada 14 perusahaan setingkat CV atau perseroan komanditer masuk daftar hitam alias blacklist, tidak bisa mengikuti proses tender apalagi mengerjakan proyek pemerintah.

Pejabat Inspektur Pembantu (Itban) 5 Badan Inspektorat kabupaten Ketapang, Nuryono saat dikonfirmasi pada Selasa (14/4/2026) mengatakan pihaknya sudah mengirim surat untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Ketapang. 

"Hasil pemeriksaan dari oditur sudah disampaikan ke pak Bupati, nanti beliau yang memutuskan. Alurnya nanti mungkin nama-nama perusahaan akan disampaikan ke dinas-dinas," ujarnya.

Berdasarkan surat dari Inspektorat yang diperoleh Borneo Tribun nomor : 6/LHP/Itban-V.700/II/2026, disebutkan kalau kesalahan 14 perusahaan itu sehingga masuk daftar cekal adalah terbukti pada tahun 2025 mengerjakan paket proyek melebihi batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam waktu bersamaan. 

Awalnya, persoalan ini dibongkar oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) cabang Ketapang yang diwakili 3 orang pelapor yaitu Alfian, Hattani dan Kartono yang mencurigai ada CV mengerjakan proyek melebihi batas SKP. Persoalan ini menjadi polemik pada tahun 2025 bahkan kabarnya sempat diselidiki kepolisian.

Menurut ketiga pelapor itu, persoalan ini bertentangan dengan regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2021 poin tentang syarat Kualifikasi Tekhnis Penyedia.

"Asosiasi menemukan indikasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan pekerjaan penunjukan langsung yang bertentangan dengan undang-undang," demikian laporan yang dituliskan mereka. 

Berdasarkan data dari laporan Gapeknas, ke-14 perusahaan yang diblacklist tersebut adalah :

1. CV Catur Inti Sarana direktur Erwijal

2. CV Trimarco direktur Uray Denis Valentino Akbar.

3. CV Rezeki Aqila direktur Johanda.

4. CV Borneo Kayong direktur Yoga Fahriani.

5. CV Zila direktur Marijo.

6. CV Pak Kaye direktur Ahmad Husaini.

7. CV Lurus Karya Bersama, direktur Hermansyah.

8. CV Batu Layar direktur Asnawi.

9. CV Stabun Grup direktur Hendri Supiani.

10. CV Nayla Naura Rossi direktur Rosiadi. 

11. CV  Asyifa Biru direktur Dwi Agus Muharria.

12. CV Bungsu Putra Perkasa direktur Sagito. 

13. CV Zakir Pratama Mandiri direktur Sahri.

14. CV Anugrah Shafana direktur M Rizky Arianda Noor.

April 13, 2026

Deretan Tokoh Masyarakat Ketapang Bicara Hasil Kepemimpinan Bupati Alex dan Jamhuri

silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang dengan Bupati dan wakil Bupati beberapa waktu lalu
silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu lalu (istimewa). 

Ketapang (Borneo Tribun) - Sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Ketapang angkat suara menilai gaya kepemimpinan dan hasil yang sudah dicapai selama setahun oleh bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil Bupati Jamhuri Amir.

Diantara nama tokoh yang berbicara itu adalah ketua MUi Ketapang, KH Moh. Faisol Maksum, ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang Heronimus Tanam dan tokoh sesepuh melayu Ketapang Abdulbad A Rani.

Ketua MUI Ketapang KH Moh. Faisol Maksum.

"Salah satu contoh yang dirasakan langsung masyarakat adalah perbaikan Jalan Pelang. Saya beberapa kali melintas di jalan tersebut, sekarang sudah lebih lancar. Aktivitas masyarakat terbantu, ekonomi juga ikut bergerak. Dari komunikasi dengan warga, mereka bersyukur dengan kondisi ini," kata Ustadz Faisal.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam.

Ia menilai sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami melihat keduanya tetap sejalan. Koordinasi berjalan baik dan program pembangunan terlaksana dengan lancar," ujar tokoh yang disapa Tanam itu. 

Sebagai mantan birokrat, Ia menanggapi anggapan yang menyebut peran Wakil Bupati kurang terlihat. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara jelas.

"Tugas masing-masing sudah jelas sesuai aturan. Wakil Bupati memahami perannya sebagai politisi, sementara Bupati memiliki latar belakang birokrasi. Ini justru menjadi kekuatan," katanya.

Tokoh masyarakat Melayu Ketapang, Abdulbad A. Rani.

Sinergi kepala daerah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas jelas dan secara umum sejalan dengan visi dan misi.

Menurutnya, pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat meski dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran.

"Kendala anggaran kita maklumi, tetapi arah pembangunan, terutama infrastruktur, tetap berjalan sesuai rencana," katanya. 

Abdulbad menilai latar belakang keduanya menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Wakil Bupati berlatar belakang politisi, sedangkan Bupati berpengalaman di birokrasi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Semua OPD harus duduk bersama menentukan prioritas, terutama infrastruktur. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bupati yang kemudian mengambil keputusan," katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga peluang usaha dan lapangan kerja.

"Masyarakat tidak menuntut berlebihan, selain infrastruktur baik, yang penting ada peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Abdulbad turut mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi.

"Media adalah mitra penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, katanya.

Para tokoh masyarakat berharap kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Ketapang berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Secara umum, pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi. Kekompakan ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

April 08, 2026

Geram, Bupati Alex Kecam Teror di Air Upas

 

Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Ketapang Alecander Wilyo Selasa (7/4/26) masalah teror di kecamatan Air Upas Ketapang.
Ketapang (Borneo Tribun) - Rangkaian teror pembakaran rumah warga di kecamatan Air Upas Ketapang yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari belakangan ini disikapi Bupati Ketapang Alexander Wilyo .

Ia merasa geram dan resah atas ulah seseorang yang mengganggu ketenteraman masyarakat di Air Upas. Bupati menegaskan, Pemda akan aktif membantu Kepolisian menangkap oknum pelaku yang meresahkan tersebut. 

"Kami akan berperan aktif agar ada progres dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Ketapang" ucapnya, Selasa (7/4/2026) saat mimpin Rakor masalah ini di kantor Bupati. 

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak.

"Kita jaga Ketapang ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita semua," katanya

Data yang dicatat mengungkapkan, sebanyak 37 kejadian di Desa Petuakan dan Desa Gahang sejak Februari 2025 hingga April 2026.

Rinciannya meliputi 30 kasus pembakaran pondok, 4 kasus penembakan menggunakan senjata angin, 2 kasus pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB.

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepolisian juga meningkatkan patroli rutin dan dialogis, membentuk tim khusus untuk penjagaan dan pengintaian, serta melakukan penyisiran wilayah. Upaya pencarian pelaku turut dibantu dengan penurunan anjing pelacak dan penerbitan daftar pencarian orang (DPO).

"Upaya lainnya juga kami lakukan seperti penyisiran dan pencarian terhadap terduga pelaku, serta patroli di wilayah terdampak," ujarnya. 

Dalam proses penanganan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang telah mengamankan dua pelaku yang kini telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis. Meski demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan pelaku lain.

"Menjaga keamanan dan ketertiban dimulai dari desa. Semua pihak harus mengambil peran masing-masing,” ujarnya.

April 03, 2026

Seleksi POPDA Bola Voli Ketapang Resmi Dibuka Kadispora

 

foto bersama atlet bola volly junior Ketapang (istimewa)

Ketapang (Borneo Tribun)–Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ketapang resmi membuka seleksi atlet pelajar cabang olahraga bola voli dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Bhayangkara Ketapang dan berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 April 2026.

Utamakan Profesionalisme dan Kualitas

Dalam acara pembukaan, Ketua Umum PBVSI Ketapang yang diwakili oleh Wakil Sekretaris  Elkjaer, S.M menegaskan bahwa proses penjaringan atlet tahun ini harus berjalan dengan penuh integritas.

"Seleksi harus dilakukan secara profesional dan benar-benar mengedepankan kualitas atlet. Kita ingin yang terpilih adalah putra-putri terbaik yang siap membawa nama baik daerah," tegasnya.

Bangun Mental Juara dan Karakter

Kepala Dispora Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan memberikan motivasi kepada para atlet pelajar yang berasal dari berbagai kecamatan.

Ia menekankan pentingnya dua hal utama, yakni mental juara dan sikap (attitude).

"Kita harus percaya diri untuk berprestasi di tingkat provinsi. Namun perlu diingat, prestasi tanpa karakter tidaklah sempurna. Atlet Ketapang harus disiplin, memiliki attitude yang baik, serta menjunjung tinggi sportivitas," ujarnya.

Target Prestasi di Tingkat Provinsi

Melalui seleksi yang ketat dan objektif ini, diharapkan tim bola voli pelajar Ketapang mampu tampil maksimal pada ajang POPDA Kalimantan Barat mendatang.

Para atlet terpilih diharapkan dapat mengharumkan nama daerah dan membawa pulang prestasi terbaik, bahkan menargetkan medali emas untuk Bumi Ale-Ale.


April 01, 2026

Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026

Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026
Dari Jalan, Beasiswa Hingga Seragam Gratis Terealisasi, Pemkab Lanjutkan Pembangunan di 2026.

Ketapang (Borneotribun) –Sepanjang tahun 2025, sejumlah program strategis dan prioritas kepala daerah telah berhasil direalisasikan dan pada tahun 2026 pembangunan kembali dilanjutkan dengan berbagai program prioritas.

Dari data Bappeda, tahun 2025, program yang telah terealisasi adalah rekonstruksi dan peningkatan Jalan Sungai Kepuluk–Batu Tajam. Perbaikan jalan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas serta memperlancar distribusi barang, terutama di wilayah pedalaman.

‎Selain itu, peningkatan Jalan Sei Awan Kiri–Tanjungpura juga telah dilaksanakan. Jalan ini menjadi jalur penting yang membantu konektivitas antarwilayah dan mempercepat akses masyarakat ke berbagai pusat kegiatan.

‎Peningkatan Jalan Sedawak–Sukaraja turut diselesaikan, sehingga masyarakat kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih nyaman dan aman. Di samping itu, lanjutan pembangunan jembatan Periangan terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan infrastruktur di daerah.

‎Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) indoor juga menjadi bagian dari program yang terus dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, di mana fasilitas ini diharapkan dapat menjadi sarana olahraga sekaligus ruang kegiatan bagi masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Ketapang.

Selain itu, di dunia pendidikan melalui program prioritas kepala daerah, Pemda Ketapang telah merealisasikan pemberian bantuan seragam sekolah beserta ATK gratis untuk 6.000 pelajar SD dan 2.500 pelajar SMP se Kabupaten Ketapang.

Program prioritas di dunia pendidikan lainnya di periode Bupati saat ini yang sudah teralisasi pada tahun 2025 lalu yakni pemberian Kartu Ketapang Pintar berupa bantuan beasiswa sebanyak 4.111 peserta didik dari SD hingga SMP yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Tak hanya itu, program pemerintah lainnya menyasar ke para pelaku usaha UMKM, BPJS dan program kegiatan positif lainnya.

‎Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah kembali melanjutkan pembangunan termasuk prioritas kepala daerah dengan fokus yang tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

‎Di sektor infrastruktur, peningkatan Jalan Pelang–Sungai Kepuluk terus dilakukan untuk mempermudah akses antarwilayah. Selain itu, pembangunan jembatan rangka baja di Riam Perjuangan juga dilanjutkan guna mendukung kelancaran transportasi masyarakat.

‎Perbaikan jalan pada ruas Sungai Kepuluk–Batu Tajam juga kembali menjadi perhatian untuk memastikan akses yang semakin baik, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

‎Pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Kendawangan menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

‎Sementara itu, pembangunan GOR indoor juga terus dilanjutkan sebagai sarana penunjang kegiatan olahraga dan pembinaan atlet daerah.

‎Di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Ketapang menjalankan program yang menjadi prioritas kepala daerah, berupa pemberian seragam, buku, dan peralatan sekolah secara gratis kepada pelajar. Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

‎Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa rangkaian program yang telah direalisasikan pada tahun 2025 dan yang terus dijalankan pada tahun 2026, sebagai wujud komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, ikhtiar tidak boleh putus, kita lakukan dengan berbagai cara terutama terkait Peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk itu, Bupati juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun Ketapang dengan menjaga persaudaraan, keharmonisan serta semangat gotong royong dan berpikir positif untuk memajukan Ketapang. (*)

Maret 31, 2026

Viral Video Bullying SMP Tumbang Titi, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Anak

Motif kasus bullying siswa SMP di Tumbang Titi terungkap. Polisi sebut pelaku sakit hati, tiga tersangka anak tidak ditahan namun tetap diproses hukum.
Motif kasus bullying siswa SMP di Tumbang Titi terungkap. Polisi sebut pelaku sakit hati, tiga tersangka anak tidak ditahan namun tetap diproses hukum.

Ketapang – Kasus perundungan (bullying) terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang videonya viral di media sosial akhirnya mulai menemukan titik terang.

Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, mengungkapkan bahwa motif utama dalam kasus ini didasari rasa sakit hati dari para pelaku terhadap korban.

“Motif kasus perundungan di Tumbang Titi pada 24 Maret 2026 sekitar pukul 15.00 WIBA karena korban disangka menghina ketiga pelaku dan pelaku merasa sakit hati,” ujar Harris saat memberikan keterangan di aula Mapolres, Senin (30/03/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku lebih dulu mengajak korban untuk bertemu di pinggir sungai yang berada di wilayah Kecamatan Tumbang Titi.

Pertemuan tersebut ternyata menjadi awal terjadinya aksi perundungan. Di lokasi itu, korban mengalami tindakan yang kemudian direkam dan menyebar luas di media sosial hingga memicu perhatian publik.

Tiga Pelaku Ditetapkan Tersangka

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang terduga pelaku dengan inisial NN, APS, dan AB sebagai tersangka.

Meski demikian, ketiganya tidak dilakukan penahanan karena masih berstatus anak di bawah umur dan masih bersekolah.

“Hasil gelar perkara, ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, namun karena masih di bawah umur, mereka tidak ditahan,” jelas Harris.

Walaupun tidak ditahan, polisi memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan hingga tahap persidangan. Penanganan kasus ini juga dilakukan dengan pendekatan perlindungan anak.

Polres Ketapang turut menggandeng Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Ketapang dalam menangani perkara ini agar tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anak.

Kasus ini mencuat setelah video perundungan tersebut viral di media sosial. Pihak keluarga korban, melalui ibu korban, kemudian melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian.

Saat ini, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya edukasi terkait bahaya bullying di lingkungan sekolah dan pergaulan remaja.

Para ahli menilai bahwa perundungan yang dipicu oleh kesalahpahaman atau emosi sesaat bisa berdampak panjang bagi korban maupun pelaku.

FAQ

1. Apa motif bullying di Tumbang Titi?
Motifnya adalah rasa sakit hati pelaku karena korban diduga menghina mereka.

2. Berapa jumlah pelaku dalam kasus ini?
Terdapat tiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Kenapa pelaku tidak ditahan?
Karena pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar.

4. Apakah kasus ini tetap diproses hukum?
Ya, kasus tetap berlanjut hingga tahap persidangan.

5. Siapa yang menangani kasus ini?
Polres Ketapang bekerja sama dengan KPAD Ketapang.

(Muzahidin)

Maret 16, 2026

Hindari Antrian Panjang, Hiswana Migas Ketapang Pastikan SPBU Buka Sampai Malam

Hindari Antrian Panjang, Hiswana Migas Ketapang Pastikan SPBU Buka Sampai Malam
pengisian BBM di salah satu SPBU Ketapang kota masih tertib, belum terlihat antrean, Hiswana Pastikan BBM aman sampai lebaran

Ketapang (Borneotribun) - Ketua Hiswana Migas kabupaten Ketapang Riza Fauzan menyatakan stok BBM dan LPG rumah tangga aman sampai lebaran ini. Pihaknya juga menghimbau, masyarakat tidak usah khawatir soal minyak dan gas (Migas) di Ketapang dan tidak perlu antrian panjang. 

"Masyarakat kami himbau tetap tenang, tak perlu antri lagi sekarang ini, stok BBM dan LPG kita aman," ujar Reza, Senin ini (16/03/2025) selepas ikuti rapat pengendalian Sembako, BBM dan Gas di DPRD Ketapang. 

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi kejadian antrian itu, Pemda bersama Pertamina dan pihaknya sudah menginstruksikan agar seluruh SPBU di Ketapang termasuk di daerah kecamatan tetap beroperasi sampai malam. 

"Ketentuan buka sampai malam ini buat seluruh SPBU. Kalau SPBU di perhuluan sesuaikan saja dengan kondisi masyarakat termasuk keamanan di masing-masing daerah," katanya. 

Sebelumnya,  Bupati Ketapang Alexander telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kecamatan untuk monitor ketersediaan Sembako, BBM dan gas di masing-masing wilayah.

"Saya sudah perintahkan para Camat untuk terus monitor dan segera beri laporan jikalau ada kejadian terlait dengan sembako, BBM dan gas ini. Jika ada pelanggaran, lakukan tindakan sesuai aturan," kata Alex. 

Penulis: Muzahidin