Di Lombok Tengah, Malam Takbiran Tanpa Pawai

Yakop    5/14/2021    Comment   

Di Lombok Tengah, Malam Takbiran Tanpa Pawai

Malam takbiran di Lombok tengah

Borneotribun Lombok Tengah, NTB Intervensi Program Kampung Sehat 2 Nurut Tatanan Baru berbasis lomba, yang diinisiasi Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. mampu meredam tradisi Pawai Takbiran. 

Walau tanpa gelaran Pawai Takbiran, kemeriahan malam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah / 2021 Miladiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan aman dan kondusif dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si. melalui siaran pers, Rabu (12/5/2021) malam, mengapresiasi kepatuhan masyarakat NTB yang mayoritas muslim, dalam menerapkan prokes Covid-19 di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

“Alhamdulillah, ini sebagai salah satu suatu wujud kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap keselamatan, kami bangga dan mengapresiasi semua ini. Semoga suasana atau kondusifitas ini juga terus dijalankan masyarakat esok, saat pelaksanaan Shalat Ied dan seterusnya,” ungkap Artanto.

Dikatakan, secara umum dilaporkan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di NTB, sesuai informasi dari Polres jajaran se-NTB tetap aman dan terkendali.

“Kondusifitas harkamtibmas secara umum dilaporkan masih terkendali, termasuk tingkat kepatuhan atau kedisiplinan dalam penerapan prokes. Lebih-lebih Kapolda dan jajaran Forkopimda NTB sudah membentuk Pospam, Posyan, dan Pos Terpadu yang tersebar di 38 titik di NTB,” jelasnya.

“Semoga dengan kepatuhan ini mendatangkan kemanfaatan dan kita Nusa Tenggara Barat segera bisa keluar dari pandemi Covid-19,” harap Pamen Polri melati tiga itu.

Terpantau, di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, yang geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, tergolong kreatif dan inovatif dalam menyikapi perayaan malam takbiran di tengah pandemi. Dimana karena adanya larangan pawai takbiran, kemeriahan malam Idul Fitri dilakukan di tiap lingkungan dan dusun dengan tetap mematuhi prokes.

Kepala Desa Ranggagata Muhammad Haikal, di sela melakukan penilaian Lomba Panggung Hias Idul Fitri 1442 H mengatakan, pihaknya terus mengimbau warga agar patuh terhadap prokes Covid-19. Pun saat perayaan malam takbiran juga pelaksanaan Shalat Ied.

“Adanya larangan pawai takbiran dan imbauan serta anjuran disiplin prokes, bukan berarti kita mati atau tanpa inovasi. Untuk Desa Ranggagata sendiri, pelaksanaan dan kemeriahan malam takbiran diimplementasikan dengan Lomba Panggung Hias Takbiran, tentunya dengan tetap mematuhi prokes,” kata Haikal.

Dijelaskan, dalam mengimplementasi malam takbiran sebagai euforia kemenangan setelah selama sebulan menjalankan ibadah puasa Ramadhan, masyarakat khususnya pemuda di masing-masing lingkungan kekadusan mendirikan panggung hias untuk dilombakan.

“Artinya, walaupun di tengah pandemi Covid-19 kreatifitas pemuda tetap bisa tersalurkan. Alhamdulillah, ini salah satu cara kami pemerintah desa mendukung Kampung Sehat 2,” ucapnya.

Sementara tokoh muda Desa Ranggagata Ery Zulfanani, sangat mendukung dan mengapresiasi gerakan kepala desa dengan Lomba Panggung Hias Idul Fitri tersebut.

“Inovatif dan visioner. Sebagai pemuda kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil Pak Kades, sehingga walau tanpa pawai takbiran, kami kalangan muda masih bisa berkreasi,” katanya.(Adbravo)

Wakapolda NTB Kunjungi Pospam KLU Pastikan Kesiapan Personil

Yakop    5/11/2021    Comment   

Wakapolda NTB Kunjungi Pospam KLU Pastikan Kesiapan Personil

Wakapolda NTB Tinjau pos Penyekatan

Borneotribun Lombok Utara, NTB Wakil Kepala Polisi  Daerah (Wakapolda) Nusa Tenggara Barat ( NTB ) Brigjen Pol. Drs. Asby Mahyuza  bersama Beberapa Pejabat Utama Polda NTB, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah,SH dan segenap unsur forkopimda melakukan pengecekan empat titik Strategis Pos Pam dan Pos yan Ops ketupat 2021 dalam menjelang Idul fitri 1442 H, Selasa (11/5/2021) pukul 10.00 Wita.

Dalam kegiatan pengecekan ini, Wakapolda NTB didampingi Kasrem 162/WB, Pelaksana Lanal Mataram, Kadis Ops Lanud Rembiga, Dansat POM AU, Kadishub, Karo Ops Polda NTB, Dir pam obvid Polda NTB, Dir Reskrimsus Polda NTB, Dir Polair Polda NTB dan Kapolres Lotara. 

Brigjen Pol Drs Asby Mahyuza memeriksa kesiapan Pos dan personel, mulai dari Pos penyekatan Perbatasan Klui, Pospam Teluk nara, Posyan Simpang empat pemenang dan trakhir pos penyekatan Pusuk di kecamatan pemenang KLU. 

Dalam arahannya, Wakapolda NTB berpesan agar anggota melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Wakapolda juga mengimbau Kepada Anggota Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan Pemerintahan lainnya agar benar-benar melaksanakan penyekatan ini dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditentukan. 

"Jika terdapat ada pengendara yang masih nekat melaksanakan mudik, jangan segan-segan untuk memberi tindakan dan diputar arahkan lagi agar tidak melaksanakan mudik," Pesannya.

Selain untuk mengurangi penyebaran Virus Diseases Covid-19 dengan cara pencegahan penularan antar Kota, antar Provinsi (Antar Keluarga), sederetan langkah telah ditempuh Pemerintah dan Instansi terkait.

Wakapolda NTB juga memberikan bingkisan berupa makanan dari Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal,S.I.K M.H yang langsung diberikan kepada Kaposko dan personel yang melakukan pengamanan. (Adbravo)

Patroli Bersama, Forkopimda NTB Sidak Pos Pelayanan Lembar

Yakop    5/11/2021    Comment   

Patroli Bersama, Forkopimda NTB Sidak Pos Pelayanan Lembar

Peninjauan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB

Borneotribun Lombok Barat, NTB Forkopimda Nusa Tenggara Barat (NTB) Sidak Pos Pengamanan dan Pelayanan Terpadu Operasi Ketupat Rinjani 2021 tentang pengamanan Idul Fitri 1442 H tahun 2021, Selasa (11/5/2021).

Forkopimda NTB diantaranya Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal., S. I. K., M. M, Danrem 162 WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdani, Sekda Provinsi NTB Drs. H. L Gita Ariadi., M. Si, Danlanud ZAM Kolonel Pnb Khairun Aslam, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun., S,H serta beberapa Pejabat Utama Polda NTB.

Selain tinjau pos, Rombongan Kapolda juga mengecek langsung data penyebrangan.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar selaku Kepala Pos Pelayanan (Kapospam) Lembar, Iptu I Made Dharma Yulia P menjelaskan untuk penerapan protokol covid 19 di Pelabuhan Lembar sudah maksimal.

“Setiap keberangkatan, bagi pengguna jasa yang tiba, maupun yang akan berangkat di Pelabuhan Lembar tetap dilakukan pemeriksaan secara ketat,” ungkapnya.

Khususnya pejalan kaki dan kendaraan bermotor, maupun kendaraan yang memuat logistic dari kelengkapan seperti Suket rafid test dan adminitrasi lainnya.

“Apabila tidak lengkap, maka tindakan kami membalikan pengguna jasa tersebut, serta kami tidak akan mengijinkan yang bersangkutan untuk melanjutkan perjalanannya,” katanya.

Dalam penetapannya, Pihak PT ASDP Cabang Lembar juga tidak akan melayani pembelian kepada pemudik yang tidak melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan.

Mendapat penjelasan dari Kaposyan Lembar, Danrem 162 WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdani menekankan kepada Kaposyan Pelabuhan Lembar untuk tetap melakukan pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Tehadap PMI yang tiba di Pelabuhan Lembar, agar tetap berkordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram,” Danrem menekankan.

Dimana, nantinya dilakukan pendataan dan isolasi mandiri dengan harapan memutus mata rantai Covid-19 di NTB.

Selanjutnya dilakukan pemberian bingkisan kepada anggota Posyan Lembar oleh Sekda Provinsi NTB, yang diterima langsung Kaposyan Lembar.(Adbravo)

Lima Terduga Pembisnis Sabu Diamankan, Satu Diantaranya Residivis Masih Status Bebas Bersyarat

Yakop    5/08/2021    Comment   

Lima Terduga Pembisnis Sabu Diamankan, Satu Diantaranya Residivis Masih Status Bebas Bersyarat

Penangkapan Pembisnis dan Residivis Narkoba

Borneotribun Mataram, NTB  Pidana penjara yang pernah dijalani KS ternyata belum juga membuatnya jera. Pasalnya, pria berusia 36 tahun asal Abian Tubuh Utara itu kembali berulah.

Dengan status masih menjalani masa pembebasan bersyarakat, kini KS ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Mataram karena kasus peredaran sabu-sabu.

Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Made Yogi Purusa Utama di Mataram, Sabtu, mengatakan, KS ditangkap berdasarkan informasi lapangan.

"Menindaklanjuti informasinya, anggota melakukan penyelidikan lapangan hingga berhasil menangkap yang bersangkutan bersama dua pria lainnya di Abian Tubuh," kata Yogi.

Dua pria lainnya, dikatakan Yogi, berinisial WS (54), paman dari KS bersama seorang keponakannya, GN (17). Mereka bertiga ditangkap pada Jumat (7/5) dinihari.

Dalam giat penangkapannya di rumah KS, polisi mengamankan sekitar 17 gram sabu-sabu dengan 31 poket siap edar didapat dari kantong plastik hitam yang diduga milik KS dan 4 poket lainnya dari penggeledahan WS.

Selain sabu-sabu, polisi juga menyita uang jutaan rupiah dari KS dan juga WS. Uang tersebut diduga hasil transaksi peredaran sabu-sabu.

Handphone dan juga bundelan klip plastik kemasan poket sabu turut diamankan. Kepada polisi, WS mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari KS.

Dari interogasi kepolisian, KS pun mengakui bahwa barang yang ditemukan dari penggeledahan dirumahnya itu adalah miliknya.

"KS mendapatkan sabu dari seseorang berinisial SM, warga Babakan. Setiap jual 1 gram sabu, dia untung Rp1 juta," ujarnya.

Kemudian dari pemeriksaannya, KS yang berprofesi sebagai buruh bangunan itu mengaku terpaksa kembali berurusan dengan kasus narkotika.

"Alasannya butuh biaya nikah, akhirnya jual sabu," ucapnya.

Dalam catatan kepolisian, Yogi membenarkan bahwa KS adalah residivis kasus narkotika yang kini masih menjalani masa pembebasan bersyarat.

"Sebelum ini juga KS pernah ditangkap oleh tim kami (Satresnarkoba Polresta Mataram). Tetapi saat itu, kami tidak menemukan barang bukti narkotika," kata Yogi.

Selain penggerberakan di rumah KS. Giat Jumat dinihari itu berlanjut ke lokasi kedua yang menjadi target pengembangan kasus.

Tim Satresnarkoba Polresta Mataram bergerak ke salah satu indekos yang berada di Jalan Mawar, wilayah Gebang, Kota Mataram. Hasilnya, petugas menangkap dua ibu rumah tangga (IRT) berinisial YA (31) dan NI (38).

"Keduanya kita tangkap dengan dugaan masih satu jaringan dengan WS di Abian Tubuh," katanya.

Lebih lanjut, Yogi mengatakan bahwa kelimanya kini sedang menjalani pemeriksaan penyidik. Selain untuk kebutuhan penyidikan, Yogi berharap hasil pemeriksaan mereka dapat mengungkap informasi tambahan.

"Asal-usul dari mana dan siapa saja jaringannya, itu yang kita kejar, semoga dapat," ujar Yogi.

Selanjutnya untuk barang bukti narkoba berjumlah 35 kemasan siap edar, Yogi mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan ahli untuk melakukan pengujian. (Adbravo)

Driver Muda Bagi-Bagi Takjil, Rahmat Sampaikan Kegiatannya Akan Rutin Dilaksanakan Tiap Tahun

Yakop    5/08/2021    Comment   

Driver Muda Bagi-Bagi Takjil, Rahmat Sampaikan Kegiatannya Akan Rutin Dilaksanakan Tiap Tahun

Komunitas Driver Muda Truck Oleng

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel  Komunitas Mobil Driver Muda Truck Oleng melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil dengan berkeliling di jantung kota Kabupaten Bantaeng, Sabtu (8)5/21).

Kegiatan bagi-bagi takjil yang dilaksanakan oleh Driver Muda Truck Oleng tersebut dihadiri langsung oleh Rahmat Hidayat Ketua Umum Driver Muda dan Khandar Wakil Ketua Driver Muda serta beberapa member Driver Muda lainnya. 

Ada sekitar 200 lebih paket takjil yang diberikan kepada para pengendara, warga sekitar dan tukang becak. Hal tersebut disampaikan oleh Rahmat Hidayat. 

Rahmat Hidayat yang merupakan warga dari Desa Papanloe ini juga menyampaikan bahwa bagi-bagi takjil yang dilakukan oleh Driver Muda akan terus dipertahankan dari tahun ke tahun. 

"Bagi-bagi takjil ini Insyaallah akan terus kami lakukan setiap tahun," Ujarnya. 

Selain itu, Rahmat juga menyampaikan harapannya supaya kedepannya Driver Muda Truck Oleng lebih solid, kompak dan jaya selalu. 

"Dengan kegiatan ini, saya berharap kedepannya Komunitas Mobil Driver Muda Truck Oleng lebih solid lagi, kompak dan jaya selalu," Harapnya.

Kegiatan Driver Muda Truck Oleng tersebut memang layak untuk diapresiasi dan dapat dijadikan inspirasi oleh komunitas-komunitas lainnya supaya membuat kegiatan yang lebih berguna untuk kepentingan orang banyak. 

Irwan yang merupakan Ketua Karang Taruna Desa Papanloe menyampaikan apresiasinya kepada Driver Muda, ia juga menyapaikan kalau diundang oleh Rahmat Ketua Driver Muda untuk terlibat dikegiatan tersebut. 

"Luar biasa untuk Driver Muda Truck Oleng atas niat dan tindakan baik dan mulianya untuk hari ini. Saya juga sempat diundang untuk bergabung dalam kegiatan tersebut tetapi posisinya saya tidak berada di Bantaeng," Ujar Irwan. (Irw)

Peneliti LIPI Menilai 100 Hari Kerja Kapolri Memiliki Semangat Yang Demokratis

Yakop    5/08/2021    Comment   

Peneliti LIPI Menilai 100 Hari Kerja Kapolri Memiliki Semangat Yang Demokratis

Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo

BorneoTribun Jakarta Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu. 

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing). 

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian. 

"Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri," kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif. 

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik. 

"100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara," ujar penulis buku Democratic Policing itu. 

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas. 

"Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus," ucap Hermawan. 

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India. 

"Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid," tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

"Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid," ujar Hermawan. 

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

"Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif," tutup Hermawan. (**)

Kunjungi PPDI Brondong, Presiden Jokowi Berdialog dengan para Nelayan

Yakop    5/06/2021    Comment   

Kunjungi PPDI Brondong, Presiden Jokowi Berdialog dengan para Nelayan

Presiden Jokowi saat berdialog dengan Nelayan Lamongan

BorneoTribun Lamongan, Jawa Timur Presiden Joko Widodo mengunjungi Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/5/21). 

PPDI Brondong berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang menjadi tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat.

Di lokasi tersebut, selain meninjau sarana dan prasarana PPDI Brondong, Kepala Negara secara khusus ingin bertemu dan berdialog langsung dengan para nelayan setempat untuk mengetahui kondisi para nelayan serta sektor perikanan di sana. Selain itu, Presiden juga tampak meninjau kapal-kapal milik nelayan yang tengah bersandar di sekitar area pelabuhan.

"Saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi. Tadi disampaikan oleh Pak Agus (nelayan setempat) bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasa, hasilnya juga normal," ujar Presiden dalam keterangannya selepas berdialog dengan para nelayan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Negara juga mengetahui kebutuhan para nelayan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk mendukung aktivitas mereka. Beberapa kebutuhan yang disampaikan antara lain pengerukan di sejumlah lokasi sekitar perairan di pelabuhan yang mengalami pendangkalan sehingga menghambat aktivitas nelayan setempat untuk berlayar. Selain itu, perbaikan sejumlah fasilitas di pelabuhan juga menjadi hal yang dibutuhkan para nelayan.

"Tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk. Saya sampaikan nanti dua tiga bulan akan segera dilakukan pengerukan termasuk juga lampu haluan untuk ditinggikan dan diperbaiki," kata Presiden.

"Sudah saya sanggupi dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan karena akan mempermudah aktivitas berlabuh dan bongkar (hasil tangkap)," imbuhnya.

Kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap, pada tahun 2020 lalu kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton.

Turut hadir dalam acara kunjungan dan dialog tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. ( Eric )

Sinergitas Apik ! Patroli Gabungan Pamtas Gagalkan Penyelundupan 16 Kg Gaharu

Yakop    5/06/2021    Comment   

Sinergitas Apik ! Patroli Gabungan Pamtas Gagalkan Penyelundupan 16 Kg Gaharu

Penyerahan Gaharu hasil operasi gabungan

BorneoTribun Badau, Kapuas Hulu Satgas Pamtas 407/Padmakusuma melimpahkan barang bukti 16 Kg Gaharu hasil patroli gabungan kepada Karantina Pertanian Entikong wilker Nanga Badau  di Halaman Kantor Bea Cukai Nanga Badau, Rabu ( 5/5/21) sore.

Seperti telah banyak diketahui, Gaharu merupakan salah satu komoditas perbatasan yang memiliki daya tarik karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Selain itu, beberapa jenis Gaharu juga masuk dalam kategori Appendix, sehingga harus dijaga serta diawasi peredarannya. 

Karantina Pertanian bersama dengan CIQ, TNI dan POLRI menjadi ujung tombak dalam fungsi pengawasan terhadap lalu lintas komoditas pertanian di perbatasan, baik yang melalui jalur yang telah ditetapkan maupun jalur ilegal.

Ditempat yang berbeda Kepala Karantina Pertanian Entikong, Yongky Wahyu Setiawan menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan - rekan Bea Cukai Nanga Badau dan Satgas Pamtas 407/Padmakusuma atas sinergitas dan dukungannya dalam penegakan aturan perkarantinaan di perbatasan, khususnya Nanga Badau. 

"Kami harap, sinergitas dan koordinasi dalam menjaga wilayah perbatasan ini dapat terus kita tingkatkan demi perbatasan yang lebih baik," Ucapnya.

Adapun tindak lanjut terhadap gaharu tersebut akan dilakukan oleh Karantina Pertanian Entikong bersama dengan instansi terkait yaitu BKSDA agar segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. (Lbr)

Road Show, Kapolda Kepulauan Riau Terima Penghargaan dari Kornas TRC PPA

Yakop    5/04/2021    Comment   

Road Show, Kapolda Kepulauan Riau Terima Penghargaan dari Kornas TRC PPA

Kornas TRC PPA Jeny Claudya Lumowa menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman,M.Si

BorneoTribun Kepri Sebagai bentuk apresiasi dan kemitraan antara Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) dengan jajaran kepolisian, Koordinator Nasional (Kornas) TRC PPA Jeny Claudya Lumowa yang akrab di sapa Bunda Naumi menggelar Road Show dalam agenda pemberian penghargaan kepada jajaran kepolisian.

Diagendakan, Selasa 5 Mei 2021 dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr.Aris Budiman, M. Si, Dirreskrimum Kombes Pol. Ari Dharmanto, S. Sos.S.I.K., Dirintelkam Kombes Pol. Mochamad Rodjak Sulaeli dan Kasubdit Renakta AKBP Dhani Catra Nugraha, S. H., S.I.K.,M.H.

" Untuk yang kesekian kalinya secara rutin pemberian penghargaan kepada jajaran kepolisian telah di laksanakan," ucap Bunda kepada awak media, Selasa (4/5/21).

Tentunya penghargaan di berikan bukan berdasarkan kedekatan emosional, melainkan atas kinerja dan dedikasinya dalam menjalankan tugas pokok fungsinya terutama dalam penanganan menyangkut permasalahan perempuan dan anak.

“Kami memberikan Penghargaan terhadap jajaran kepolisian bukan berdasarkan kedekatan emosional, melainkan atas dasar kinerja dan dedikasinya dalam menjalankan tugas pokok fungsinya," tegas Bunda.

Dalam Roadshow tahun ini, selain menyerahkan penghargaan terhadap jajaran kepolisian di berbagai daerah  juga "Urun Rembug” dengan stake holder (pemangku kebijakan) di seluruh Indonesia, membahas terkait upaya preventif, edukatif dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memang rentan kejahatan, pungkas Bunda. (Eric)

12 Pekerja Grand Samota Hotel Sumbawa Walkout, SPN Sumbawa Ambil Sikap

Yakop    5/04/2021    Comment   

12 Pekerja Grand Samota Hotel Sumbawa Walkout, SPN Sumbawa Ambil Sikap

SPN Sumbawa Sambangi Pekerja yang Walkout

BorneoTribun Sumbawa, NTB Hari Buruh Internasional 1 mei 2021 kemarin, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Sumbawa menindaklanjuti temuan aksi pekerja salah satu hotel yang terbilang masih sangat baru di sumbawa yaitu Grand Samota Hotel, yang melakukan aksi mogok kerja dan walkout.

Temuan aksi pekerja yang di dapati tersebar di media sosial status WhatsApp (WA) itu, segera di tanggapi oleh Ketua SPN cabang sumbawa yang juga baru terbentuk di Sumbawa per tanggal 25 april lalu.

Ketika di wawancarai, Fifin Usman sebagai ketua DPC SPN sumbawa mengatakan akan segera merespon temuan adanya aksi pekerja atau buruh yang terjadi di Hotel Grand Samota Sumbawa dan mengunjungi pekerja untuk meminta keterangan serta landasan para pekerja melakukan aksi mogok dan walkout. 

“Setelah kami datangi dan menerima keterangan dari pekerja pada tanggal 1 mei 2021 jam 19:45 Wita kemarin, bahwa para pekerja melakukan aksi atas tuntutan hak mereka yang tidak di tepati atau di tunaikan secara profesional oleh pihak perusahaan (hotel)," Beber Fifin, Senin (3/5/21).

“Tuntutan mereka mulai dari transparansi audit Service yang diberikan tidak sesuai, tidak terbayarkannya lembur mereka, serta sistematis penghitungan lembur. Dan beberapa keluhan lainnya yang di utarakan oleh pekerja yang menjadi alasan mengapa para pekerja melakukan aksi tersebut".

“Setelah semua inti masalah pekerja kami pahami, kami segera melakukan upaya advokasi atau mediasi terhadap pihak owner dan manager hotel di hari senin tanggal 3 mei 2021," Pungkas Fifin.

“Dari hasil keterangan saat advokasi, Kami menemukan banyak sekali temuan yang tidak sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku secara nasional juga PERDA yang mengatur tentang pekerja outsourcing atau swasta yang khusus di Properti perhotelan pariwisata," Jelasnya.

"Temuan tersebut mulai dari Surat penerimaan pekerja pra kontrak atau kontrak magang yang masih dalam tahap uji coba selama tiga bulan, Sesuai dengan UU no 13 Revisi UU Ciptaka kerja no 11 tahun 2020 tentang tenaga kerja yang turunannya terkait hak dan kewajiban terhadap buruh atau pekerja dalam perusahaan yang ketika mengangkat karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Yang di dalam UU no 13 perusahaan di berikan keluasaan untuk mengangkat pekerja dengan secara lisan, tetapi ketika sudah di angkat menjadi pekerja, perusahaan harus membuat SK pengangkatan. Kalau pekerja berstatus pekerja tetap maka harus di lampirkan ke dinas tenaga kerja, hingga jumlah tenaga kerja baik laki laki maupun perempuan dengan rincian spesifikasi pekerjaannya, jabatannya, dan upahnya. Agar dinas tenaga kerja dapat mengontrol kesejahteraan pekerja.” Tambahnya

“Selanjutnya upah pekerja yang di bawah UMK, bila upah pekerja di bawah UMK/UMR wilayah sebenarnya pemerintah memiliki kelonggaran dengan cara mengajukan permohonan pengajuan penundaan upah yang sesuai dengan upah minimum atau UMK yang di tujukan kepada Bupati dan di turunkan ke dinas tenaga kerja agar dinas mengeluarkan rekomendasi selama satu tahun”.

“Belum lagi jaminan kesehatan berupa BPJS serta bila ada pemutusan hubungan kerja bila di tarik dengan maksud dari bukti visual saat aksi pekerja saat tanggal 1 mei kemarin. Maka masuk dalam kategori pemutusan hubungan kerja. Serta pengupayaan upah hak pegawai yang seharusnya di lakukan pihak perusahaan, seperti lembur yang tidak terbayarkan dan penghitungannta di hitung atau di rumuskan pihak perusahaan, yang seharusnya itu di tentukan oleh dinas tenaga kerja. Dan juga bila upah pekerja mengalami keterlambatan atau tertunda maka menurut dari hasil kami mediasi dan melaporkan kepada dinas tenaga kerja kabupaten sumbawa, bahwa upah yang tertunda akan di kenai denda sesuai dengan suku bunga bank".

“Kami pun disini berbicara sebab sesudah kami melakukan pengupayaan dan advokasi terhadap perusahaan, kami langsung melanjutkan dengan melakukan mediasi dan pelaporan kepada Dinas tenaga kerja. Maka kami dapat menyimpulkan temuan dan pelanggaran yang di lakukan Samota Grand Hotel, bisa dikatakan cukup banyak,” Ungkap Fifin.

Meskipun gaji, service dan lembur telah di upayakan dan terbayarkan. Tetapi bila merujuk kepada aturan maka bisa di katakan bahwa pihak perusahaan melanggar, dan ini akan kami lanjutkan besok pagi (Hari ini, 4/5/21-red) untuk menindak lanjuti laporan serta meminta upaya dinas dan instansi pemerintahan untuk segera menegur dan memberikan sanksi tegas bagi siapapun pelaku usaha ataupun perusahaan yang melanggar aturan dari segi izin sampai kepada pekerja. (Adbravo)