Cuci Pakaian, Ibu Muda Diduga Tercabur di Sungai Pawan Desa Pangkalan Teluk

Indah Permatasari    5/19/2026    Comment   

Cuci Pakaian, Ibu Muda Diduga Tercabur di Sungai Pawan Desa Pangkalan Teluk

Foto warga sedang mencari Sarina, diduga tercebur di sungai Pawan pada Selasa pagi (19/05/2026)

KETAPANG - Seorang wanita bernama Maga berusia sekitar 34 tahun dilaporkan hilang terseret arus sungai di desa Pangkalan Teluk kecamatan Nanga Tayap kabupaten Ketapang pada Selasa siang (19/05/2026) sekitar jam 10 pagi. 

Berdasarkan informasi dari seorang warga desa setempat bernama Joni menyampaikan bahwa, wanita tersebut diduga tercebur ke sungai saat sedang mencuci pakaian di jamban atau disebut warga setempat dengan sebutan Lanting. 

"Dia itu menurut keluarganya  sedang mencuci sekaligus mandi di lanting sungai, dak tau bagaimane sampai mungkin terjatuh, terseret arus sungai yang sedang deras," ujarnya.

Ia menyampaikan, saat kejadian, kondisi air sungai Pawan sedang pasang tinggi. Arus sungai juga sedang deras. Korban kemungkinan terpeleset dari lanting sehingga tercabur dan terseret arus.

Keluarga korban melaporkan kejadian ini kepada perangkat desa dan meneruskan laporan kejadian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sampai sore ini keluarga, warga desa dan petugas BPBD masih mencari korbann. Hingga sore ini, korban belum ditemukan. 

"Keluarga, warga desa dan petugas BPBD masih mencari sampai petang ini, korban belum ketemu," ujarnya. (*)

Sidang Kasus Cabul Terjadi di Sandai, Kuasa Hukum Korban Sebut Tes DNA Bukti Tak Terbantahkan

Indah Permatasari    5/18/2026    Comment   

Sidang Kasus Cabul Terjadi di Sandai, Kuasa Hukum Korban Sebut Tes DNA Bukti Tak Terbantahkan

Iga Pebrian Pratama, SH (kiri)  dan Jakaria Irawan, SH, MH (kanan) 

KETAPANG  – Pengadilan Negeri (PN) Ketapang hari ini menggelar sidang lanjutan perkara dugaan kasus asusila yang terjadi di kecamatan Sandai kabupaten Ketapang dengan terdakwa seorang kakek berinisial S alias UE.

Sidang ini dilakukan secara tertutup karena korbanya seorang anak dibawah umur. Korban didampingi kuasa hukum Iga Pratama dan Jakaria Irawan. Menurut Iga, sidang kali ini dengan agenda mendengarkan kesaksian dari paman dan ibu korban. 

"Karena ini perkara dengan korban anak dibawah umur,maka dilakukan secara tertutup sesuai dengan pasal 153 KUHP. Keterangan digali dari orang dekat korban yakni paman dan ibunya," ujar Iga Pebrian Pratama, di PN Ketapang, Senin (18/5/2026). 

Berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan saat proses penyidikan sampai persidangan, unsur pebuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 181 Undang-undang tentang Perlindungan Anak tidak dapat dielakan oleh terdakwa. 

Pada proses penyidikan di kepolisian, telah dilakukan uji ilmiah berupa tes uji darah atau DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh korban. Hasilnya, secara valid menunjukkan bahwa DNA anak tersebut identik dan sesuai dengan DNA terdakwa. 

"Bukti sains (scientific cmelalui tes DNA ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Hal ini secara terang benderang membuktikan bahwa perbuatan bejat tersebut nyata terjadi dan dilakukan oleh terdakwa," tegas Iga. 

Senada dengan hal tersebut, ahli hukum sekaligus rekan advokat LBH KRI Ketapang, Jakaria Irawan memberikan penguatan dari sudut pandang materi hukum pidana. 

Ia menyatakan bahwa hasil tes DNA ini menjadi pilar utama pembuktian yang akan menyulitkan terdakwa untuk mengelak.

"Secara teori hukum dan pembuktian, hasil DNA yang identik ini adalah master evidence atau bukti mutlak. Ketika bukti ilmiah sudah berbicara dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban serta saksi petunjuk lainnya, maka unsur materiil dari pasal pencabulan dan persetubuhan anak ini telah terpenuhi secara sempurna. Kami berharap Majelis Hakim PN Ketapang jeli melihat ini demi masa depan korban," katanya. (*).

Penjelasan PT RSM BGA Grup atas Aspirasi Masyarakat Desa Segar Wangi Ketapang

Indah Permatasari    5/17/2026    Comment   

Penjelasan PT RSM BGA Grup atas Aspirasi Masyarakat Desa Segar Wangi Ketapang

Manajemen PT RSM/BGA Grup tanggapi aspirasi warga desa Segar Wangi,  Tumbang Titi (ist) 

KETAPANG  - Manajemen PT Raya Sawit Manunggal (RSM) anak usaha BGA grup angkat suara menanggapi sejumlah tuntunan dari warga desa Segar Wangi kecamatan Tumbang Titi kabupaten Ketapang yang disampaikan pada Sabtu (16/05/2026).

Berdasarkan keterangan tertulis, pihak manajemen menegaskan siap berdialog, membuka sejarah dan rekam jejak investasi awal PT RSM di desa Segar Wangi. 

Dialog dimaksud guna menjawab tuntutan masyarakat seperti pengelolaan lahan melalui koperasi sebesar 20 persen, pengelolaan tanah kas desa dan menjelaskan tuduhan menggarap lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU). 

Saat dialog dimaksud diharapkan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah agar dapat penjelasan utuh sesuai dengan regulasi yang sudah dijalankan perusahaan. 

"Kami membuka diri untuk berdialog ataupun mediasi secara terbuka, kita bersama sama melibatkan Pemda dan stakeholder terkait. Semuanya bisa kami sampaikan, termasuk menjelaskan soal semua tuntutan masyarakat," kata Ridwan Humas PT RSM, Sabtu (16/05/2026).

Dijelaskan dia, bahwa investasi PT RSM di desa Segar Wangi bermula saat pemerintah melelang aset PT Bangun Maya Indah (Benua Indah Grup).seluas 4.034 hektar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Lelang tersebut berhasil dimenangkan oleh PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) induk usaha PT RSM sesuai dengan risalah lelang dari Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 134/2015 tertanggal 08 April 2015.

"Sebagaimana surat direktur jendral perkebunan nomor 453/KB.410/E.6/03/2022, menyatakan bahwa RSM telah melaksanakan program kemitraan dengan pola PIR Trans sehingga tidak dikenakan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat," kata dia. 

Namun demikian, oleh karena perusahaan membangun kebun baru yang masuk dalam kawasan administrasi desa Segar Wangi, maka berdasarkan luasan lahan yang telah di lakukan proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), perusahaan berkewajiban membangun kebun plasma.

"PT RSM mempunyai kewajiban plasma terhadap izin baru sesuai Permentan nomor 98 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Perkebunan. Maka, berdasarkan Ijin baru itu, PT RSM mengalokasi plasma seluas 18 hektar dengan pertimbangan bahwa areal yang sudah di GRTT pada desa Segar Wangi seluas 90 hektar," tuturnya. 

Terkait dengan komitmen yang pernah diutarakan pihak manajemen menyangkut pemanfaatan tanah kas desa, Ridwan menyampaikan bahwa perusahaan berpatokan pada Peraturan Bupati (Perbub) nomor 19 Tahun 2022 dan surat bupati nomor 37/DPMPD-B.400.10.1/2026 tanggal 6 Februari 2026.

"Penerapan komitmen pemanfaatan TKD, PT RSM patokanya adalah Perbub dan surat bupati itu. Hal-hal teknis ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat desa itu," ungkapnya.

Pihaknya menepis anggapan warga yang mengaitkan perusahaan menggarap lahan diluar Hak Guna Usaha yang sudah diperuntukkan.

Ridwan menegaskan bahwa PT RSM dalam menjalankan seluruh tata kelola perusahaan sangat ketat. Komitmen penuh untuk tetap berupaya taat aturan 

"Perusahaan tidak ada menggarap lahan diluar HGU seluas yang dituduhkan oleh massa saat demo seluas 1.400 hektar. Saya tegaskan bahwa, PT RSM menggarap lahan sesuai dengan HGU hasil lelang dan perijinan baru yang dimiliki," pangkasnya.

(mzn) 

Kasus Tersus PT WHW, PSDKP Berkali kali Ngasi Peringatan

Indah Permatasari    5/16/2026    Comment   

Kasus Tersus PT WHW, PSDKP Berkali kali Ngasi Peringatan

pemasangan segel dilarang operasi pada lokasi Tersus PT WHW AR di desa Sungai Tengar, Kendawangan kabupaten Ketapang oleh petugas PSDKP Pontianak 

KETAPANG -Penyegelan terminal khusus (Tersus) yang diberikan petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terhadap PT Well Harvest Winning Alumina Rafinery (WHW AR) bukanlah tindakan spontan. 

Petugas PSDKP sudah berkali kali memperingatkan perusahaan pemurnian biji bauksit di Kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang tersebut untuk memperpanjang perizinan. Namun, somasi PSDKP itu masih diabaikan. 

"Kita sudah berulang kali memperingatkan WHW agar izin Tersus segera diperpanjang. Tetapi himbauan yang diberikan sepertinya diabaikan, maka kita lakukan tindakan tegas sesuai aturan," ujar Kepala PSDKP kementerian KKP,  Bayu Yuniarto Suharto, melalui petugas PSDKP Agung Arif Afrianto, dihubungi pada Sabtu siang (16/06/2026).

Ia menjelaskan, sebenarnya izin Tersus PT WHW AR sudah berakhir sejak bulan Desember 2025. Penghentian operasional ini sebagai tindakan, negara tidak kompromi dengan perusahaan yang berpotensi melanggar aturan. 

Menurut Agung, sanksi penyegelan ini akan dibuka apabila perusahaan memperpanjang perizinan beserta konsekuensi pelunasan sanksi. 

"Kalau sudah memperpanjang perizinan dan membayar sanksi, pastinya operasional akan diperbolehkan," ujarnya. 

Sementara itu, anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (Dapil)  Ketapang Kayong Utara Hilaria Yusnani mengapresiasi langkah terukur kementerian KKP. 

Menurutnya, pemerintah memang harus tegas terhadap perusahaan yang membandel terhadap aturan. Ia mengatakan, WHW adalah perusahaan besar, tidak sepatutnya mengabaikan regulasi. 

"Pemerintah harus tegas. Tidak boleh kompromi," kata Hilaria. 

Hilaria menegaskan, bahwa penegakan hukum secara terukur dan tegas perlu dijatuhkan kepada perusahaan sekelas WHW. Tujuanya agar ada contoh bagi pelaku usaha lain bahwa regulasi tetap ditegakan. 

"Harusnya WHW sudah tidak lagi bermasalah dengan aturan-aturan, mereka harus terdepan menjadi contoh bagaimana menjalankan bisnis dengan patut pada regulsi," katanya. 

Ia pun menduga, perusahaan WHW berpotensi melanggar banyak regulasi lain sehingga perlu diselidiki lebih jauh. 

Penyelidikan ini dimaksudkan agar sumber potensi pendapatan daerah dapat terpenuhi untuk membiayai pembangunan kabupaten Ketapang.

"Sudah pasti ada sumber pendapatan yang bisa dipenuhi oleh perusahaan itu yang belum digarap secara maksimal. Tentunya penerapan pendapatan sesuai dengan aturan terutama Peraturan Daerah," kata Hilaria. 

Sebelumnya, penghentian operasional Tersus ini dilakukan karena Tersus PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tiga titik dermaga dengan luas total 5 ribu meter persegi tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang laut.

(mzn) 

Tersus PT WHW Disegel Sementara Karena Belum Kantongi Izin Lengkap

Indah Permatasari    5/14/2026    Comment   

Tersus PT WHW Disegel Sementara Karena Belum Kantongi Izin Lengkap

screenshoot Tersus WHWAR yang disegel KKP

"PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar PKKPRL"

KETAPANG - Terminal khusus atau Tersus  PT Whell Harvest Winning Alumina Rafinery (WHW AR ) diisegel sementara karena belum memiliki izin operasional secara lengkap.

Penyegelan tersebut dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) sejak Rabu 13 Mei 2026 melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). 

Penghentian operasional dilakukan karena Tersus PT WHW AR terindikasi belum memiliki izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dikutip dari akun media sosial resmi PSDKP, penyegelan dilakukan dengan memasang plang segel dilokasi pelabuhan PT WHW AR di desa Sungai Tengar kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. 

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono, menegaskan KKP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan regulasi terkait perizinan dasar pemanfaatan ruang laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan indikasi pelanggaran pada tiga titik dermaga dengan total area pemanfaatan ruang laut mencapai sekitar 5 ribu meter persegi," tulis dia dilihat dari akun akun media sosial resminya, Kamis (14/5/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan tertib, sesuai aturan, serta tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

KKP juga mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu dinilai penting guna menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung keberlanjutan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

(mzn)