Berita Ketapang: Nasional Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Oktober 23, 2021

Wabup Ketapang Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2021

Borneotribun.com - Pimpin Upacara Peringatan HSN tahun 2021, Wakil bupati Ketapang H. Farhan. SE., M.Si, Dalam Sambutannya Sukses Selalu berjuang.

 Borneotribunketapang-  H. Farhan, SE.,M.Si Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang memimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Mambaul Khairat Ketapang Jum'at (22/10/2021) Pagi.



Pada upacara tersebut Wakil Bupati Ketapang juga membacakan pidato tertulis Menteri Agama Republik Indonesia.


"Saya selaku pimpinan daerah sangat bangga dan senang dengan pelaksanaan hari santri pada hari ini." ucap Beliau usai pelaksanaan upacara bendera.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa hari santri memiliki sejarah dalam perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

"Para santri pada saat itu berjihad untuk mengusir penjajah, maka wajar jika pemerintah memberikan kesempatan kepada para santri yang dicetuskan pada sebuah peraturan presiden nomor 22 tahun 2019 menyebutkan pelaksanaan hari santri nasional." jelas Beliau.

Lebih lanjut Beliau juga sangat bangga dan memberikan apresiasi kepada santri di Kabupaten Ketapang khususnya di Ponpes Mambaul Khairat.

" Sukses selalu berjuang, selalu tetap mempertahankan akidah Islam dan NKRI serta menjaga persatuan bangsa dan perbedaan antar sesama warga Indonesia." pungkas Farhan.***(jk)

September 04, 2021

STQ Nasional 2021 di Maluku Utara, 3 Peserta Berasal Dari Ketapang

Borneotribun.com - Sekertaris Umum LPTQ Kabupaten Ketapang H. Arifinsyah.S.,Sos.I Menyampaikan Laporan LPTQ Dalam Pembukaan MTQ ke XXIX Tingat Kabupaten 

 Borneotribunketapang - Dalam pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional di Maluku Utara pada bulan Oktober 2021, terdapat 3 peserta berasal dari Kabupaten Ketapang. Informasi tersebut disampaikan Ketua umum LPTQ Kabupaten Ketapang, melalui Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Ketapang, H.Arifinsyah, S.Sos.I, saat menyampaikan laporan LPTQ dalam pembukaan MTQ XXIX Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2021.



“Ada tiga orang anak- anak kita dari Kabupaten Ketapang, mewakili Kalimantan Barat pada STQ (Seleksi Tilawatil  Qur’an) XXVI Tingkat Nasional di Maluku Utara pada bulan Oktober 2021,”
tegas H.Arifinsyah, S.Sos, I, Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Ketapang.


Keikutsertaan peserta dari Ketapang pada STQ tingkat Nasional Tahun 2021, diantaranya pada cabang tahfizh hadits, golongan 100 hadits dengan sanad putri dan golongan 500 hadits tanpa sanad putra dan putri.  Penjelasan Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Ketapang disampaikan sebelum mengakhiri sambutannya. Dimana sebelumnya, ia menjelaskan tentang  penyelenggaraan MTQ ke XXIX Tingkat Kabupaten Ketapang tahun 2021.

LPTQ Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan MTQ. Semoga apa yang telah dilaksanakan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Menurutnya,  pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an tahun 2021 ini masih dalam suasana pandemi covid-19.
Oleh karena itu, disampaikan pesan Ketua Umum  kepada seluruh panitia, dewan hakim, official dan peserta MTQ agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga covid-19 ini cepat berakhir dan kita bisa kembali hidup normal lagi.

MTQ Kabupaten Ketapang   ke 29 mengangkat tema “MTQ  membangun generasi Qur’ani menuju Ketapang maju dan bermartabat, artinya MTQ ini adalah untuk  membangun generasi qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menuju Ketapang maju dalam semua sektor kehidupan sedangkan MTQ yang bermartabat artinya :  pelaksanaan MTQ yang berlandaskan dengan iman dan taqwa dan  dilaksanakan dengan kebenaran dan kejujuran.


”Kegiatan MTQ yang telah membudaya di tanah air kita, merupakan salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta Al-Qur’an khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena bagi umat islam MTQ ini memberikan angin segar untuk lebih giat mempelajari, memahami, mengamalkan  mencintai dan mendakwahkan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, kemusyrikan kepada cahaya tauhid dan peradaban yang mulia.
Selain itu, melalui MTQ ini bisa menjadi peluang bagi anak-anak untuk dapat menyalurkan bakat mereka sehingga tercipta generasi qur’ani yang maju dan bermartabat. Diterangkan pelaksanaan  MTQ kali ini bukan hanya mempersiapan kafilah Kabupaten Ketapang yang berkualitas untuk mengikuti MTQ ke 29 tingkat  prov. Kalbar di Kabupaten Sintang  yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Oktober  2021.

Sambunya lagi " Akan tetapi juga  pada puncaknya  nanti adalah untuk mempersiapkan kafilah pada pelaksaaan  MTQ tingkat  prov. kalbar  yang ke 30 di Ketapang. insya allah kepada para juara pada mtq ke 29  Tingkat Kabupaten Ketapang ini  sebelum dan sesudah TC nanti akan diberikan pembinaan terus menerus sampai menjelang pemberangkatan mengikuti MTQ  kalbar tahun 2021. Hal tersebut  tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, mengharapkan dukungan penuh kepada  semua pihak baik kepada yang terhormat Bupati Ketapang, Kepala Kantor Kemenag Ketapang. Demikian juga  para camat, LPTQ Kecamatan, kepala kua dan kepada semua pengurus lptq ketapang dan pihak terkait untuk tetap solid mencari solusi mengejar prestasi untuk membawa nama harum kabupaten Ketapang Kalimantan Barat". Pungkasnya.***(jk)

Mei 18, 2021

Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dipecat
Warga melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung KPK dalam protes anti korupsi di Jakarta (foto: dok).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memecat pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat berbicara terkait polemik 75 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan termasuk di antara ke-75 pegawai KPK ini.

Dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5) Jokowi mengatakan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Oleh karena itu, katanya pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Maka dari itu, Jokowi pun tidak setuju hasil TWK dijadikan dasar pemberhentian para pegawai KPK ini.

“Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ungkap Jokowi.

Menurutnya, masih ada peluang untuk memperbaiki jika memang dianggap ada kekurangan, misalnya dengan melakukan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. 

Pendidikan kedinasan ini, kata Jokowi, harus segera dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan pada level individual dan organisasi.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang (UU) no 19 tahun 2019, tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” paparnya.

Terakhir, Jokowi meminta kepada pihak-pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia , dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes sesuai prinsip-prinsip tersebut.

VOA berusaha menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk meminta tanggapan terkait dengan statement dari Presiden Jokowi. Namun sampai berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespon.

Pimpinan KPK Harus Batalkan Pemberhentian Paksa 75 Pegawai KPK

Dalam siaran persnya yang diterima oleh VOA, di Jakarta, Senin (17/5), , Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan pernyataan Presiden Jokowi semakin menegaskan bahwa TWK hanya dijadikan alat oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri untuk menyingkirkan punggawa-punggawa KPK.

“Sehingga dapat dikatakan kesimpulan atau hasil tes tersebut sejak awal sudah disusun secara sistematis sebelum hasil sebenarnya resmi dikeluarkan,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.

Koalisi itu menegaskan bahwa sejak awal mereka meyakini TWK melanggar hukum dan bertentangan dengan etika publik, karena konsep tersebut tidak diatur dalam UU KPK baru dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2020.

“Namun, Ketua KPK tetap melanggar dengan menyelundupkan TWK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Ini mengartikan Firli Bahuri bersama dengan Pimpinan KPK lainnya telah melampaui wewenang dan bertindak di luar batasan hukum,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya publik juga mendengar alasan yang diutarakan perihal ketidaklulusan dikaitkan dengan sikap radikalisme sejumlah pegawai KPK. Hal itu sejalan dengan narasi hoaks seperti ‘kadrun’ dan ‘taliban’ yang selalu dialamatkan kepada Wadah Pegawai (WP) KPK. 

Padahal, keberadaan WP KPK ini penting untuk menjaga implementasi Pasal 5 UU KPK perihal asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Bahkan, WP KPK selama ini telah menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam lembaga ini dengan secara aktif menolak berbagai pelemahan pemberantasan korupsi.

“Namun alih-alih fakta itu dicerna dan dipahami, para pendengung atau buzzer tetap bertahan dengan narasi usang dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Padahal, salah seorang pegawai yang dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS) adalah anggota Gusdurian dan sejumlah lainnya beragama Kristen, bahkan diketahui merupakan pendiri Oikumene KPK,” tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga menemukan fakta bahwa 75 pegawai KPK yang dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan TWK ini pernah bermasalah dengan Firli Bahuri. Beberapa di antara mereka, contohnya,adalah pernah memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan Firli Bahuri sewaktu menjalin komunikasi dengan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Barat. Namun, sebelum hasil pemeriksaan itu diketahui hasilnya, Firli Bahuri langsung ditarik kembali ke instansi asalnya.

Berdasarkan narasi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meyakini bahwa TWK hanya dijadikan dalih untuk menutupi kepentingan pribadi Firli Bahuri, dan meminta seluruh pimpinan KPK mematuhi perintah Presiden Joko Widodo dengan menganulir keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK.

“Dan Dewan Pengawas segera mengambil langkah konkret dengan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan pelanggaran etik berat kepada Firli Bahuri,” ungkap pernyataan pers itu.

Pernyataan Sikap 75 Pegawai KPK

Keseluruh 75 pegawai KPK yang terancam dipecat mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi Widodo. Dalam siaran pers yang diterima VOA, perwakilan 75 pegawai KPK Sujanarko mengatakan penyataan Jokowi harus dimaknai sebagai upaya untuk merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan sepatunya telah diminta oleh pimpinan KPK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab, dan bahkan berpotensi diberhentikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN.

Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin, 17 Mei 2021, menyatakan tidak setuju hasil TWK dijadikan dasar pemecatan 75 Pegawai KPK (Biro Setpres)

“Namun demikian pernyataan Bapak Presiden tersebut haruslah ditindak lanjuti oleh pimpinan dan pemerintah, yakni pertama pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada pimpinan, bersamaan dengan itu pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut,” ungkap Sujanarko.

Kedua, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi publik yang independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh pimpinan terhadap 75 orang pegawai KPK, termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

“Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga anti korupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Ketiga, pihaknya juga berterimakasih kepada publik khususnya koalisi masyarakat sipil, kalangan kampus terutama para akademisi dan guru-guru besar, mahasiswa, berbagai tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, yang telah memberikan dukungan kepada 75 pegawai KPK ini.

“Pada dasarnya dukungan yang telah diberikan sepenuhnya merupakan dukungan yang tidak pernah lelah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan komitmen ini masih harus dirawat bersama demi keberlanjutan dan perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya. [gi/ab]

Oleh: VOA

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya kembali mendeteksi adanya varian baru Virus Corona yang masuk di Tanah air.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London,” ujarnya.

Untuk itu Menkes meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,”  ujarnya.

Budi menekankan, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil. 

Sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes COVID-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Menkes kembali mengimbau agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Sementara, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol  PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama memakai masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” tandasnya. 

(DND/UN)

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun
Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu.  Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.

Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi

Di dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga. 

(FID/UN)

Mei 17, 2021

Menhub Minta Penumpang Via Pelabuhan Bakauheni Rapid Test Antigen Sebelum Berangkat

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub)
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Kemenhub).

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus perjalanan pasca Lebaran, penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni wajib melakukan tes cepat atau rapid test antigen sebelum keberangkatan. Penumpang juga diminta agar melakukan tes kesehatan secara mandiri di daerah asal untuk menghindari penumpukan di pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar Rapat Koordinasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu (16/05/2021). 

Rapat turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta perwakilan dari instansi terkait, di antaranya Kapolda Lampung, Danrem Lampung, Kadishub Provinsi Lampung, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah, dan PT ASDP.

“Dari hasil rakor tadi, ada satu catatan bahwa untuk menghindari adanya penumpukan di Bakauheni, maka kami meminta kepada para penumpang agar melakukan tes rapid antigen secara mandiri di daerah asal keberangkatan. Penumpang wajib membawa hasil negatif tes rapid antigen tersebut sebelum keberangkatan,” ujarnya.

Menhub mengatakan, data dari Satgas COVID-19 menyebutkan bahwa dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan kasus yang signifikan di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra. Untuk itu perlu suatu upaya memperketat pergerakan penumpang khususnya dari Sumatra ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

“Kita memang melihat bahwa ada kurang lebih sebanyak 400 ribu orang yang sudah bergerak dari Jawa ke Sumatra. Tentunya di hari-hari ini dan beberapa hari ke depan akan ada suatu pergerakan balik dari Sumatra ke Jawa, untuk itu kami melakukan suatu koordinasi yang intens untuk melakukan pengendalian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Satgas Penanganan COVID-19, Kepolisian RI, dan unsur terkait lainnya telah berkoordinasi untuk melakukan sejumlah antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat selepas lebaran yang berpotensi memicu penularan COVID19. 

Sejumlah Kepala Daerah di Sumatra dan Jawa yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pun dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap dokumen kesehatan setiap pelaku perjalanan masyarakat pada masa arus balik angkutan darat Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, di setiap pos penyekatan yang ada di perbatasan antar provinsi. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Mei 13, 2021

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan
Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Mei 11, 2021

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta
-- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

“Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (10/05/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya,” ujar Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Kehadiran UU Cipta Kerja, imbuh Ida, tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan pelindungan kepada mereka yang sudah bekerja,” imbuhnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Melalui JKP pekerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK nantinya akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,” ujar Menaker.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya. 

“Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada Bapak-Ibu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga,” ujarnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Dua kapal Angkatan Laut China yang tengah melintas dari utara ke selatan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI pada akhir pekan lalu, disambut dua kapal Angkatan Laut Indonesia dan melakukan “passing exercise” di Laut Jawa.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada hari Senin (10/5) mengatakan operasi laut ini sebenarnya digelar sepanjang tahun dengan melibatkan unsur KRI dan pesawat udara intai maritim yang ada di wilayah kerja Koarmada I.

“Naval presence atau kehadiran unsur KRI di laut, maupun maritime patrol aircraft (MPA) merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan keamanan di laut,” tegasnya.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 yang ada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada I pada Sabtu (8/5) menyambut kehadiran kapal Liuzhou-573 dan Suqian-504 – yang merupakan kapal perang Republik Rakyat China – di Laut Jawa. Kedua kapal China itu sedang melintas dari utara ke selatan melalui ALKI.

“Passing exercise” di antara kedua Angkatan Laut itu mencakup “flash exercise” atau isyarat lampu, dan voice communication exercise atau komunikasi radio. Lewat kedua mekanisme itu KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 mengirim ucapan selamat datang di perairan Indonesia, selamat melaksanakan latihan dan selamat bertugas.

Hal ini “dijawab dengan penuh persahabatan dan menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menimpa KRI Nanggala-402 beserta 53 prajurit di dalamnya,” demikian petikan pernyataan tersebut. Sebelumnya China telah mengirim tiga kapal untuk membantu mengangkat kapal selam naas itu dari perairan Selat Bali.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

Latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan China itu dilanjutkan dengan latihan SAR dan manuver taktis. Dalam latihan SAR, masing-masing kapal melaksanakan metode pencarian orang yang jatuh ke laut dan melaporkan hasilnya. Sementara manuver taktis diwarnai dengan pembentukan formasi-formasi hingga titik pisah yang telah ditentukan.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid mengatakan latihan semacam ini bukan suatu hal yang baru. Latihan itu juga “lumrah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia setiap ada kapal perang negara sahabat yang berkunjung atau melintasi negaranya, termasuk di perairan Indonesia, yang sebelumnya telah memperoleh diplomatic clearance,” sehingga dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan sekaligus profesionalisme prajurit kedua negara. [em/ah]

Oleh: VOA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan