Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Yakop    5/11/2021    Comment   

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan Virus Korona, termasuk varian baru yang telah ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Itu adalah cara yang paling baik untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin (3M) dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, saat ini tiga varian baru Virus Korona yang masuk kategori variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah masuk ke Indonesia, yaitu varian London (B.1.1.7), Afrika Selatan (B.1.351), dan India (B.1.617). Masuknya varian ini berasal dari Saudi Arabia, Afrika, India, dan Malaysia.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari ini beredar di daerah Jawa, Sumatra, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India, banyak kita temui di Sumatra Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian tersebut, imbuh Menkes, pihaknya akan melakukan mengintensifkan genome sequencing di sejumlah daerah yang terpantau telah terdeteksi adanya varian baru tersebut.

“Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain,” tandasnya. 

(FID/UN)

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

Yakop    5/11/2021    Comment   

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan langkah antisipasi terutama terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Lebaran sudah dekat dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap, insyaallah ini tidak terjadi tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan adalah sekitar 390 ribu, dengan 70 ribu di antaranya disiapkan untuk tempat tidur isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tempat tidur di Intensive Care Unit (ICU) adalah sebanyak 22 ribu, dengan 7.500 di antaranya dialokasikan untuk pasien COVID-19.

“Saya hanya ingin  memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Sekitar 70 ribu untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkapnya.

Dari alokasi yang disediakan untuk pasien COVID-19, ujar Budi, tempat tidur isolasi yang terisi adalah sebanyak  23 ribu sementara untuk ICU terisi sekitar 2.500 tempat tidur.

“Persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan tingkat keterisian tersebut adalah angka agregat nasional dan perlu dilihat lebih detail untuk masing-masing provinsi.

“Beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi meminta para kepala daerah, khususnya yang tingkat keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di daerahnya masih tinggi, untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

“Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, ini adalah delapan provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan, agar ini bisa kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, selain ketersediaan ruang perawatan pihaknya juga terus menjaga ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

“Kita ada empat jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya. Secara nasional kita masih lebih dari cukup dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang. Jadi beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Kita masih punya waktu sebelum Lebaran kita akan isi dengan ketersediaan obatnya,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes meminta agar jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu, teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan yang di sana,” tandasnya. 

(FID/UN)

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Yakop    5/11/2021    Comment   

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi sebelum memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, pada periode bulan Maret hingga Mei kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga masuknya varian baru Virus Corona diperlukan penanganan khusus terhadap kepulangan tersebut.

“Di bulan April kemarin 24.215 [kepulangan] pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

Airlangga memaparkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini untuk [penanganan penerimaan kedatangan] para pekerja PMI dilakukan dengan prokes [protokol kesehatan] ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua KPCPEN, hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 [kendaraan], dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas COVID-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat [untuk Zona Hijau dan Zona Kuning]. Untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Yakop    5/11/2021    Comment   

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

Kemenkop UKM Fasilitasi Pelaku Usaha Kuliner Masuk Marketplace dan Laman Bela Pengadaan LKPP

Yakop    5/08/2021    Comment   

Kemenkop UKM Fasilitasi Pelaku Usaha Kuliner Masuk Marketplace dan Laman Bela Pengadaan LKPP

Presiden saat menyapa para pelaku usaha penerima PBUM Presiden saat meluncurkan program BPUM di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8). (Foto: Humas/Jay)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil bidang kuliner untuk masuk ke pasar digital, Kamis (06/05/2021), di Jakarta.

“Melalui PKS ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

Teten menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha makanan dapat masuk ke dalam e-commerce.

“Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan ini akan kita dorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan,” ujarnya.

Laman Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi pasar daring yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bela Pengadaan LKPP di platform digital tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar,” papar Menkop UKM.

Lebih lanjut, Teten memaparkan, upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar digital. “Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18 persen pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Teten.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa masing-masing untuk usaha mikro kecil. 

(HUMAS KEMENKOP UKM/UN)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga: Hingga 30 April, Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun

Yakop    5/04/2021    Comment   

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga: Hingga 30 April, Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto didampingi Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan tanggal 30 April 2021 mencapai Rp155,6 trilun.

“Dilaporkan juga terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasi PEN sampai 30 April itu mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu Rp699,43 triliun,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagunya Rp175,52 triliun.  Program Prioritas mencapai Rp18,98 triliun atau Rp15,3 persen dari pagu Rp125,17 triliun. Sedangkan Realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp40,23 triliun atau 20,8 persen dari pagu Rp191,13 triliun.

“[Program] Insentif Usaha 46,2 persen atau Rp26,2 triliun dari total pagunya adalah Rp56,72 triliun,” ujar Airlangga

Kemudian realisasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp150,28 triliun.

“Khusus perlindungan sosial, program bantuan perlindungan sosial 32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari Rp150,28 triliun. Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Desa yang baru 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali,” pungkasnya. 

(TGH/UN)

Pemerintah Persingkat Alur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Yakop    5/04/2021    Comment   

Pemerintah Persingkat Alur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyampaikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersingkat alur pelaksanaan vaksinasi yang tadinya terdiri dari empat meja menjadi dua meja.

“Jadi tadi pagi sudah ditinjau Bapak Presiden di Thamrin City dan juga di Grand Indonesia, tadinya prosesnya empat meja menjadi dua meja, dan waktu tunggunya bisa 15 menit. Dengan demikian itu juga bisa mempercepat proses vaksinasi kita,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta.

Sebelumnya, peserta vaksinasi harus melewati empat meja yaitu meja pendaftaran dan verifikasi data, penapisan kesehatan, penyuntikan vaksin, dan tahap observasi.

Tak hanya mempercepat alur vaksinasi, papar Menkes, pihaknya juga terus berupaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi yang hingga akhir bulan April telah mencapai 20 juta suntikan.

“Selama mutasinya masih sedikit yang variant of concern (mutasi dari India, Afrika Selatan, dari Inggris), itu adalah saat yang tepat untuk kita sesegera mungkin melakukan vaksinasi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, bulan Maret ini tolong didorong vaksinasinya walaupun puasa dan Lebaran karena memang sudah diizinkan,” ujarnya.

Dalam upaya menambah pasokan vaksin yang akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut, ujar Budi G. Sadikin, Pemerintah kembali akan mendatangkan vaksin COVID-19 melalui kerja sama multilateral Fasilitas COVAX dari GAVI.

“Bulan [April] ini kita sudah kedatangan 3,8 juta vaksin AstraZeneca dari program GAVI yang gratis. Rencananya akan datang lagi sekitar 1,8 juta vaksin AstraZeneca yang gratis, sehingga totalnya ada 5,6 juta,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menkes, dengan bahan baku vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, Bio Farma juga akan memproduksi sekitar 18 juta vaksin pada bulan ini.

Lebih lanjut Menkes mengungkapkan, jika pada masa awal vaksinasi diperlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai 10 juta suntikan, saat ini hanya diperlukan waktu 1 bulan untuk mencapai jumlah yang sama.

“Kita mulai dari Januari, menembus 10 juta suntikan itu tanggal 26 Maret, jadi hampir dua bulan. Sekarang satu bulan, dengan segala keterbatasan, kita tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksinasi yang pertama,” ungkapnya.

Vaksin Gotong Royong

Dalam rangka mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity), selain program vaksinasi yang tengah berjalan pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi dengan skema Vaksin Gotong Royong.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan skema ini dilakukan berdasarkan zonasi risiko atau risiko wilayah.

“Tadi dilaporkan mengenai Vaksin Gotong Royong dan prioritas berbasis zonasi prioritas dan juga berbasis kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan di Kadin, dan tentunya berbasis kepada jenis industrinya, yang diutamakan padat karya,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pekerja yang memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) ataupun KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) juga dapat mengikuti skema Vaksin Gotong Royong ini. Disampaikannya, vaksin yang akan digunakan dalam skema ini adalah vaksin Sinopharm dan CanSino.

“Ada 7,5 juta [dosis vaksin] Sinopharm, itu yang sudah binding ditargetkan sampai bulan Juli, opsinya 7,5 juta. Dan ada 5 juta [dosis vaksin] CanSino yang sedang dalam proses. Kementerian Kesehatan akan menerbitkan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) terkait harga Vaksin Gotong Royong,” pungkas Airlangga. 

(TGH/DND/UN)