Berita Ketapang: Pemerintah Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Mei 12, 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021
Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace H Syadzili umumkan hasil isbat awal Syawal, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Foto: Humas Kemenag)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (11/5/2021).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya.

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

“Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menutup keterangan persnya, Yaqut pun kembali mengingatkan seluruh umat Islam untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Lebaran yang masih berlangsung di masa pandemi ini. “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Menag, hadir secara fisik dalam sidang ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2021 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Mei 11, 2021

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta
-- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan