Berita Ketapang: Kesehatan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Desember 21, 2021

BINDA Kalbar Lakukan Vaksinasi di Empat Lokasi di Kabupaten Ketapang

BINDA Kalbar Lakukan Vaksinasi di Empat Lokasi di Kabupaten Ketapang
BINDA Kalbar Lakukan Vaksinasi di Empat Lokasi di Kabupaten Ketapang. 

BORNEOTRIBUN KETAPANG – Tahap awal vaksinasi di Bulan Desember 2021 di Kabupaten Ketapang dilakukan di empat lokasi oleh 
Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalbar, vaksinasi dilaksanakan pada tanggal 18 dan 20 Desember 2021 dengan dihadiri ribuan masyarakat dan santri pondok pesantren. 

Kepala BINDA Kalbar, Brigjen Pol Rudy Tranggono mengungkapkan empat lokasi vaksin di Kabupaten Ketapang, yakni di Puskesmas Tumabng Titi, Kecamatan Tumbang dan PMB BD Ellina, Kecamatan Benua Kayong. 

“Kemudian dilanjutkan di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Pondok Pesantren Darul Fadilah,” ungkap Kabinda, Senin (20/12/2021) siang.

Dari empat lokasi tersebut, sambung Kabinda, vaksinasi BINDA Kalbar berhasil menyasar ratusan masyarakat dan santri. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan vaksinasi berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

“Alhamdulillah, kegiatan vaksinasi di empat lokasi di Kabupaten Ketapang berjalan baik dan lancar. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin bisa terlayani dengan maksimal,” ujar Kabinda.

Selanjutnya, Kabinda memastikan pelaksanaan vaksinasi BINDA Kalbar di Kabupaten Ketapang akan terus berlanjut hingga target sasaran vaksinasi sebanyak 3000 orang tercapai.

“Mudah-mudahan target capaian vaksin di Kabupaten Ketapang bisa terealisasi maksimal sebagaimana diharapkan. Sehingga kegiatan BINDA Kalbar dapat mendorong percepatan vaksinasi di Ketapang,” harap Kabinda.

BINDA Kalbar Lakukan Vaksinasi di Empat Lokasi di Kabupaten Ketapang. 

Kabinda mengungkapkan, per 19 Desember 2021 capaian vaksinasi di Kabupaten Ketapang rata-rata 45,91 persen. Yakni, suntikan dosis pertama 219.971 atau 53,07 persen, kemudian suntikan dosis ke dua 160.615 atau 38,75 persen.

“Semoga capaian vaksinasi di Kabupaten Ketapang terus meningkat sehingga terbentuk herd immunity dan masyarakat lebih aman dari ancaman penularan Covid-19,” pungkas Kabinda.

(Lb/Jk) 

Mei 18, 2021

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya kembali mendeteksi adanya varian baru Virus Corona yang masuk di Tanah air.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London,” ujarnya.

Untuk itu Menkes meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,”  ujarnya.

Budi menekankan, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil. 

Sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes COVID-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Menkes kembali mengimbau agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Sementara, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol  PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama memakai masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” tandasnya. 

(DND/UN)

Mei 16, 2021

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547
Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547 menyusul terjadinya laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan batch tersebut.

Penghentian itu dilakukan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin itu. Hasil investigasi ini diperkirakan akan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

"Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5).

Dijelaskan pula bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Pemerintah meyakinkan bahwa batch AstraZeneca, selain CTMAV547, aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI, belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang setelah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

"Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi COVID-19 membawa manfaat lebih besar," tambahnya.

Indonesia telah menerima AstraZeneca batch CTMAV547 berjumlah 448,480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852 juta dosis AstraZeneca yang diterima pada 26 April 2021 melalui skema fasilitas COVAX. Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Terkait KIPI serius yang diduga berkaitan dengan AstraZeneca batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap kelompok tersebut. Komnas beranggapan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud. [ah]

Oleh: VOA

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19
Keterangan Pers terkait Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran,, secara virtual, Sabtu (15/05/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur Lebaran dan mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan random-test dan mandatory-check  COVID-19. Keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil dari koordinasi antarinstansi pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (15/05/2021).

“Random-test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini, 15 Mei 2021” ujarnya.

Mandatory-check COVID-19 atas dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose akan dilakukan untuk semua pelaku perjalanan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Pengecekan ini diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatra ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak, dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Sedangkan penerapan random-test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat (Jabar) menuju Jakarta, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pengecekan dengan rapid test antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Random-test ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, untuk Jalan Tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari Timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi, dengan rincian 13 lokasi di rest area, 4 lokasi di pintu masuk tol utama, serta 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

Kedua, untuk Jalan Tol Jakarta-Merak (dari Barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi, dengan rincian dua lokasi di rest area KM.45 dan KM.68 serta 1 lokasi di Pintu Masuk Tol Cikupa.

Selain itu disiapkan juga random test di beberapa titik di jalan nasional. Saat ini diterapkan di empat lokasi dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda. Keempat lokasi tersebut adalah di Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang, Jabar; Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon, Jabar; lokasi antara Indramayu – Jatibarang; serta lokasi antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur Lebaran,” tutur Airlangga.

Semua Gubernur di Sumatra dan Jawa, diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19, dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan dengan hasil positif COVID-19, wajib melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh satgas daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Sumatra

Terkait informasi terkini kasus COVID-19 di Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa saat ini Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Persentase kesembuhan Indonesia adalah 91,85 persen, lebih tinggi dari persentase kesembuhan global 86,92 persen. Sedangkan persentase kasus aktif Indonesia di angka 5,4 persen, lebih rendah dari global 11 persen.

Pada bulan Mei ini, kontribusi kasus positif COVID-19 nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen, namun sebaliknya di Pulau Sumatera kontribusi kasus nasional naik 27,22 persen. Angka kematian di Pulau Jawa menurun 16,07 persen, sementara Pulau Sumatra naik menjadi 17,18 persen.

Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) secara nasional per 13 Mei adalah 29 persen. Namun adanya peningkatan eskalasi kasus positif di sebagian besar provinsi di Sumatra mengakibatkan beberapa provinsi memiliki BOR yang cukup tinggi.

“Peningkatan ini harus terus diwaspadai. Namun di sisi lain, upaya-upaya pengendalian yang dilakukan tahun ini terbukti lebih efektif daripada tahun lalu,” pungkas Airlangga. 

(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

“Perekonomian kita tumbuh V-curve. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan masuk ke jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai tujuh persen,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (15/05/2021).

Dipaparkan Airlangga, pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI Manufaktur dan  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

“PMI sudah mencapai 54,6. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100,” paparnya.

Begitu juga dengan perkembangan ekspor dan impor yang sudah mulai kembali normal, termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

“Beberapa sektor, apakah itu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya  PPnBM (Ditanggung Pemerintah) dan PPN Ditanggung Pemerintah ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi,” imbuh Airlangga.

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I-2021 juga hanya terkontraksi minus 0,23 persen.

“Kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati nol atau minus 0,23 [persen], ekspornya 6,74 persen, bahkan ini lebih tinggi dari pra-COVID19. Demikian pula dengan impor barang modal dan barang konsumsi 5,27 [persen],” kata Airlangga.

Diterangkan Airlangga, pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra tercatat telah mendekati arah positif yaitu minus 0,86 persen, Pulau Jawa minus 0,83 persen, dan Pulau Kalimantan minus 2,23. Sementara itu, sebagian pulau di Indonesia bagian tengah dan timur telah mengalami pertumbuhan yang positif.

“[Pertumbuhan ekonomi] Sulawesi sudah positif 1,2 persen, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97 [persen]. Tentunya ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batu bara,” pungkas Airlangga. (UN)



Mei 15, 2021

Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point

Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point
Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point.

BorneoTribun Jatim -- Usai melakukan pengecekan di pos penyekatan Sidoarjo, Kapolda Jawa Timur bersama Pejabat Utama Polda Jatim kembali melakukan pengecekan di wilayah Pacet Mojokerto, sekaligus menghimbau kepada anggota di Mojokerto untuk melakukan pengamanan di tempat wisata dan pasar, hal ini dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim Pasca lebaran. 

Ada beberapa hal yang di sampaikan kapolda dalam pelaksanaan pengecekan kali ini, diantaranya terkait dengan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa Timur, pelaksanaan pengamanan terhadap pasar maupun mall yang menjadi tujuan masyarakat, dan tempat wisata, serta tempat religi.

"Saya melihat apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh petugas, disini ada sinergitas, TNI, Polri, didukung oleh Satpol PP maupun stakeholder lainnya dan unsur masyarakat," paparnya Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta disela kunjungannya di pos penyekatan Pacet Mojokerto, Jum'at (14/5 /2021). 

"Kesadaran masyarakat dibutuhkan di dalam menangani covid ini. Jadi dalam masa liburan ini tetap protokol kesehatan diutamakan. Ada tiga hal. Yang pertama adalah petugas. Yang kedua, pengelola tempat wisata maupun wisata religi, dan pasar, lalu yang ketiga masyarakat itu sendiri," tambahnya Kapolda Jatim. 

Ini menjadi bagian penting di dalam penanganan Prokes. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting, atau bagian utama, tentu bersama-sama dengan petugas maupun pengelola tempat. 

"Ayo mari jaga diri, jaga masyarakat dan jaga negara terkait dengan protes ini. Mudah-mudahan Jawa Timur aman," pungkasnya mantan Kapolda Kalsel itu.

(Yk/Rls)

Mei 13, 2021

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan
Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Mei 11, 2021

Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa ke 49.095 Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Borneotribun Jakarta -- Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Hingga 8 Mei 2021 BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap BLT Dana Desa dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dalam menghadapi perayaan Lebaran tahun 2021 ini.

“Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Mendes PDTT juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang dinilainya penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Idulfitri.

Abdul Halim menambahkan, aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di Hari Raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi COVID-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi Lebaran ini,” ujarnya.

Hingga 8 Mei 2021 penyerapan Dana Desa telah Rp18,86 triliun atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 triliun. Aokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4 persen dam untuk BLT Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 yang dicairkan untuk 50.398 desa. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung
Penumpang menunggu di stasiun kereta untuk pulang ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri, di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 5 Mei 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Lebaran tahun ini akan kembali terasa sepi bagi Gandi Setyawan, warga Bogor asal Gunung Kidul Yogyakarta.

Rencana Gandi untuk merayakan hari raya bersama anak dan istrinya di kampung halaman tahun ini kembali kandas, setelah pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini.

“Ya sebenarnya mau mudik.. Apalagi lebaran tahun lalu juga gak bisa mudik, gak bisa ketemu keluarga, orang tua… tapi sekarang mudik masih dilarang… ada penyekatan, jadi cari tiket bis juga susah… pake motor juga takut banyak penyekatan, musti pake surat antigen juga… jadi mungkin lebaran tahun ini gak jadi mudik,” komentarnya.

Petugas memeriksa bus pada hari pertama larangan mudik lewat laut, darat, udara, dan kereta api menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan COVID-19, 6 Mei 2021, (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan ke kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar… bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang… baik diri kita, orang lain dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni Monardo, Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sejumlah titik penyekatan didirikan untuk mencegah kendaraan pemudik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Meski dilarang sejumlah masyarakat tetap berupaya untuk mudik. Survei Kementerian Perhubungan baru-baru ini menunjukkan, meski ada larangan, sebanyak 7 persen atau 18 juta masyarakat Indonesia akan tetap melakukan mudik untuk merayakan hari raya di kampung halaman.

“Kalo tahun kemarin masih bisa nahan kangen… tahun ini gak bisa.. Karena bapak saya udah tua. Kangen,” kata Sri Utami, salah seorang calon pemudik.

"Saya kan cuma kerja proyek di sini, 'gak punya tempat tinggal di sini… proyek udah ditutup, ya pulang kampung,” kata Deni Chandra.

Petugas memeriksa mobil di pos pemeriksaan di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari pertama larangan mudik menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, 6 Mei 2021. (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Bagi sebagian masyarakat larangan mudik ini mungkin sulit diterima, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dengan keluarganya seperti gandi dan pemudik lain. Terlebih lagi ini merupakan kali kedua larangan mudik diberlakukan, setelah tahun lalu juga dilarang, dengan alasan yang sama.

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Harusnya sih mudik tidak dilarang tapi setiap orang mudik diwajibkan menjalankan protokol Kesehatan. Karena tahun lalu sudah tidak bisa mudik untuk bertemu dengan keluarga,” imbuh Gandi Setyawan.

Dari pengalaman sebelumnya, libur panjang biasanya diikuti lonjakan kasus COVID baru, yang angkanya bervariasi, dari mulai 37 hingga 119 persen.

Pemerintah masih terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data terakhir kasus COVID-19 di indonesia berjumlah 1,7 juta kasus dengan 47 ribu meninggal dunia. [au/es]

Oleh: VOA

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan
Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19, 4 Mewi 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Beberapa varian baru virus corona sudah ditemukan di tanah air. Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan, yang terbaru, B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya.

Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India dan Malaysia dan terkonsentrasi di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui 1 di Bali; dan berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkap Budi seusai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5).

Maka dari itu, Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia.

Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi “3T” (testing, tracing and treatment) secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya.

Antisipasi Kenaikan Kasus Pasca Libur Lebaran

Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang,pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas , termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan dan oksigen.

Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390.000. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70.000. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22.000, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500.

“Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Tiga kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19 yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, dari kapasitas 70.000 tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19, sudah terisi sebanyak 23.000. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiagakan.

“Jadi dari status yang ada sekarang yang ada masuk di rumah sakit kita masih punya room dua kali lipat di atasnya. Kalau toh pun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu tiga kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan room-nya kita masih ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menekankan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kasus pasca libur lebaran nanti. Pasalnya, delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) sudah cukup tinggi.

“Mungkin topik yang jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang disana,” tuturnya.

Vaksinasi Massal COVID-19

Sampai saat ini pemerintah, kata Budi, sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 22 juta dosis. Perkembangan vaksinasi massal ini, diakui Budi, mengalami sedikit penurunan penyuntikan di bulan April karena keterbatasan stok vaksin, padahal pada Maret lalu pihaknya sudah berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 500.000 dosis. Meski begitu, dengan berbagai vaksin yang telah tiba di Indonesia pada Mei ini ia optimistis pemerintah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per bulan.

Pekerja kesehatan berbicara melalui walkie-talki di ruang isolasi untuk pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, 13 Mei 2020. (Foto: Reuters)

“Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup di bulan Mei sesudah lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” jelasnya.

Lanjutnya, dilaporkan hanya ada tiga provinsi yang laju vaksinasi kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) cukup tinggi yakni DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang mencapai di atas 10 persen dari populasi. Ia pun berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada lansia, karena tingkat resiko keparahanan dan kematiannya yang cukup tinggi.

Perpanjangan PPKM Mikro

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tahap ke-8.

“Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi, tentu 18-31 Mei ini adalah periode daripada pasca mudik hari raya lebaran,” ungkap Airlangga.

Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan karena adanya tren kenaikan kasus corona. Ia menjelaskan dari 30 provinsi yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan COVID-19. Adapun lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif cukup signifikan yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kenaikan kasus ini mayoritas disebabkan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi yang tingkat BOR nya di atas 50 persen yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50.6 persen,” jelasnya.

Vaksinasi Gotong Royong

Airlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500.000 dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah Cansino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.

“Harga sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikan Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Diharapkan sudah bisa dilaksanakan di akhir bulan Mei, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari BPOM maupun dari MUI,” paparnya.

Mudik Lebaran

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang ingin mudik sebelum pemberlakukan larangan mudik yakni 22 April-5 Mei sebanyak 20-30 persen.

Namun, terjadi penurunan mobilitas yang siginifikan dari masyarakat pada periode 6-9 Mei dari sisi transportasi udara sebanyak 90 persen, laut dan kereta api 90 persen, dan jalur darat 40 persen. Meski begitu, dari hasil survei diketahui masih ada sejumlah masyarakat yang nekat ingin pulang ke kampung halamannya.


“Selanjutnya dari survei terlihat bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi cukup tinggi mungkin besok dan lusa . Oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kita tidak melakukan mudik,” ungkap Menhub Budi.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa ada sekitar 22 persen atau 3,6 juta masyarakat yang dalam arus balik Minggu (16/5) atau H plus 2 lebaran. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pihak Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk menunda l kepulangan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat yang sama pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak.

“Terkait dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan untuk menuda perjalanan,” pungkasnya. [gi/ab]

Oleh: VOA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan