Berita Ketapang: Covid-19 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Covid-19. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Covid-19. Tampilkan semua postingan

Desember 10, 2021

Edi Radiansyah Hadiri Rapat Satgas Covid-19 di Aula Polres Ketapang

Borneotribun.com - Hadiri Rapat Satgas Covid-19 Edi Radiansyah; Pencapaian Vaksinasi sampai Saat Ini Dibawah 70%, Namun tetap berupaya pencapaian target yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Borneotribunketapang - Mewakili Bupati Ketapang Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Radiansyah, SH.,MH hadiri Rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Ketapang, Kamis (09/12/2021) bertempat di Ruang Rapat Polres Ketapang.


Dalam kesempatan tersebut Beliau mengapresiasi berkenaan dengan progres terkini penanganan Covid-19 di akhir tahun 2021.

"Namun ada beberapa catatan bagi kami untuk meningkatkan vaksinasi yang mana capaian sampai saat ini masih di bawah 70%." ucap Beliau.

Selain itu Beliau juga menyampaikan upaya yang telah lakukan Pemda berkenaan dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kabupaten Ketapang.

"Kita telah melakukan penjemputan bola dalam percepatan vaksinasi di Kabupaten Kota bahkan sampai ke desa-desa yang relatif jauh, dengan bekerjasama dengan pihak RT dan BKKBN, bidan praktek mandiri sampai Kepala Desa dan Camat." terang Beliau.

"Kita harus berupaya dalam pencapaian target vaksinasi yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dan provinsi tersebut dengan saling bekerjasama agar dapat mencapai target yang maksimal." tegas Beliau.


Selanjutnya Beliau juga mengingatkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang agar jangan terlena dan menganggap pendemi Covid-19 telah selesai.

"Khusus kepada masyarakat Kabupaten Ketapang, kita jangan terlena terhadap pandemi ini sebab wabah ini masih ada dan mengancam kita apalagi dengan varian baru yang sudah ada di Negara tetangga kita yaitu Singapura dan Malaysia." pungkas Beliau.

Rapat tersebut juga di hadiri oleh Forkopimda Ketapang dan seluruh satgas Covid-19 Kabupaten Ketapang.***(jk)

Juli 28, 2021

Masuk Status Zona Merah, Pemkab Ketapang Akan Ambil Tindakan Terhadap Pelaksanaan Prokes

Borneotribun.com - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan. SE.,M.Si Mengungkapkan Bahwa Pemkab Terus Memperketat Pengawasan Kedisiplinan Masyarakat Menerapkan Prokes

 Borneotribunketapang - Pemkab Ketapang akan mengambil tindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Bumi Kayong. Langkah ini sebagai tindak lanjut setelah Kabupaten Ketapang ditetapkan menjadi Zona Merah penyebaran Covid-19.


Wakil Bupati Ketapang, Farhan,SE.,M.Si mengungkapkan Pemkab Ketapang terus memperketat pengawasan dalam mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Selain memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat, Farhan juga menyebutkan akan melalukan langkah pengamanan dan penambahan tempat tidur khusus pasien Covid-19 di RSUD dr. Agoesdjam, serta mendorong penambahan tempat tidur di Rumah Sakit Fatima.

“Saat ini satgas Covid-19 Kabupaten Ketapang akan berupaya terus menerus meningkatkan pelayanan agar pasien aktif dapat segera sembuh,” ungkapnya, pada Selasa (27/7/2021).

Mantan Sekda Kabupaten Ketapang ini juga mengatakan Pemerintah berupaya semaksimal mungkin, akan terus melakukan imbauan kepada mayarakat, agar dapat mengubah zona dari merah ke orange, kuning bahkan ke zona hijau.

"Saya harap masyarakat juga harus bersama-sama berusaha maksimal, seperti menerapkan protokol kesehatan, mengurangi kerumunan, serta mengurangi berpergian,” tegasnya.

Merujuk data Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang pada 26 Juli 2021, kasus aktif Covid-19 mencapai 362 orang.

Dari data tersebut, 298 orang menjalani isolasi mandiri. Sementara sisanya menjalani perawatan di RSUD dr. Agoesdjam 26 orang, Fasilitas Khusus BSM 21 orang dan RS Fatima 17 orang.

Bahkan di tahun ini Kabupaten Ketapang mencatat kematian akibat Covid-19 berjumlah 72 orang. Sementara tahun 2020 lalu sembilan orang meninggal dunia. Sehingga total yang meninggal dunia akibat Covid-19 berjumlah 81 orang.***(jk)

Mei 18, 2021

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T

Menkes: Cegah Penyebaran Varian Baru Virus Corona dengan 3M dan 3T
Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pihaknya kembali mendeteksi adanya varian baru Virus Corona yang masuk di Tanah air.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan, satu mutasi dari London,” ujarnya.

Untuk itu Menkes meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,”  ujarnya.

Budi menekankan, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil. 

Sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes COVID-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar COVID-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Menkes kembali mengimbau agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Sementara, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol  PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama memakai masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” tandasnya. 

(DND/UN)

Mei 16, 2021

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Pemerintah Stop Sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547
Seorang petugas kesehatan menyiapkan dosis vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi massal untuk Wisata Zona Hijau di Sanur, Bali, 23 Maret 2021. (Foto: REUTERS/Nyimas Laula)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547 menyusul terjadinya laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan batch tersebut.

Penghentian itu dilakukan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin itu. Hasil investigasi ini diperkirakan akan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

"Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5).

Dijelaskan pula bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Pemerintah meyakinkan bahwa batch AstraZeneca, selain CTMAV547, aman digunakan sehingga masyarakat tidak perlu ragu.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI, belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang setelah divaksinasi COVID-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

"Penggunaan vaksin AstraZeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi COVID-19 membawa manfaat lebih besar," tambahnya.

Indonesia telah menerima AstraZeneca batch CTMAV547 berjumlah 448,480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852 juta dosis AstraZeneca yang diterima pada 26 April 2021 melalui skema fasilitas COVAX. Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Terkait KIPI serius yang diduga berkaitan dengan AstraZeneca batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap kelompok tersebut. Komnas beranggapan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud. [ah]

Oleh: VOA

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Terapkan Random-Test dan Mandatory-Check COVID-19
Keterangan Pers terkait Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran,, secara virtual, Sabtu (15/05/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur Lebaran dan mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan random-test dan mandatory-check  COVID-19. Keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil dari koordinasi antarinstansi pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (15/05/2021).

“Random-test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini, 15 Mei 2021” ujarnya.

Mandatory-check COVID-19 atas dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose akan dilakukan untuk semua pelaku perjalanan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021. Pengecekan ini diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatra ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak, dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Sedangkan penerapan random-test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat (Jabar) menuju Jakarta, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pengecekan dengan rapid test antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Random-test ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, untuk Jalan Tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari Timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi, dengan rincian 13 lokasi di rest area, 4 lokasi di pintu masuk tol utama, serta 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

Kedua, untuk Jalan Tol Jakarta-Merak (dari Barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi, dengan rincian dua lokasi di rest area KM.45 dan KM.68 serta 1 lokasi di Pintu Masuk Tol Cikupa.

Selain itu disiapkan juga random test di beberapa titik di jalan nasional. Saat ini diterapkan di empat lokasi dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda. Keempat lokasi tersebut adalah di Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang, Jabar; Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon, Jabar; lokasi antara Indramayu – Jatibarang; serta lokasi antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur Lebaran,” tutur Airlangga.

Semua Gubernur di Sumatra dan Jawa, diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19, dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR/swab test antigen/GeNose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan dengan hasil positif COVID-19, wajib melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh satgas daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Sumatra

Terkait informasi terkini kasus COVID-19 di Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa saat ini Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Persentase kesembuhan Indonesia adalah 91,85 persen, lebih tinggi dari persentase kesembuhan global 86,92 persen. Sedangkan persentase kasus aktif Indonesia di angka 5,4 persen, lebih rendah dari global 11 persen.

Pada bulan Mei ini, kontribusi kasus positif COVID-19 nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen, namun sebaliknya di Pulau Sumatera kontribusi kasus nasional naik 27,22 persen. Angka kematian di Pulau Jawa menurun 16,07 persen, sementara Pulau Sumatra naik menjadi 17,18 persen.

Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) secara nasional per 13 Mei adalah 29 persen. Namun adanya peningkatan eskalasi kasus positif di sebagian besar provinsi di Sumatra mengakibatkan beberapa provinsi memiliki BOR yang cukup tinggi.

“Peningkatan ini harus terus diwaspadai. Namun di sisi lain, upaya-upaya pengendalian yang dilakukan tahun ini terbukti lebih efektif daripada tahun lalu,” pungkas Airlangga. 

(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021

Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (03/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II-2021.

“Perekonomian kita tumbuh V-curve. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan masuk ke jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai tujuh persen,” ujarnya dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (15/05/2021).

Dipaparkan Airlangga, pemulihan tersebut tercermin dari berbagai indikator, di antaranya PMI Manufaktur dan  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

“PMI sudah mencapai 54,6. Indeks Keyakinan Konsumen juga sudah mendekati ke angka normal, indeksnya di angka 90-an menuju 100,” paparnya.

Begitu juga dengan perkembangan ekspor dan impor yang sudah mulai kembali normal, termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

“Beberapa sektor, apakah itu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian, dan sektor properti maupun industri dengan adanya  PPnBM (Ditanggung Pemerintah) dan PPN Ditanggung Pemerintah ini sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi,” imbuh Airlangga.

Sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I-2021 juga hanya terkontraksi minus 0,23 persen.

“Kita melihat bahwa PMTB kita sudah masuk mendekati nol atau minus 0,23 [persen], ekspornya 6,74 persen, bahkan ini lebih tinggi dari pra-COVID19. Demikian pula dengan impor barang modal dan barang konsumsi 5,27 [persen],” kata Airlangga.

Diterangkan Airlangga, pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra tercatat telah mendekati arah positif yaitu minus 0,86 persen, Pulau Jawa minus 0,83 persen, dan Pulau Kalimantan minus 2,23. Sementara itu, sebagian pulau di Indonesia bagian tengah dan timur telah mengalami pertumbuhan yang positif.

“[Pertumbuhan ekonomi] Sulawesi sudah positif 1,2 persen, bahkan di Maluku dan Papua sudah 8,97 [persen]. Tentunya ini didorong oleh harga-harga komoditas baik itu sawit, karet, nikel, copper, dan batu bara,” pungkas Airlangga. (UN)



Mei 15, 2021

Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point

Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point
Antisipasi Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran, Kapolda Jatim Tinjau Pos Check Point.

BorneoTribun Jatim -- Usai melakukan pengecekan di pos penyekatan Sidoarjo, Kapolda Jawa Timur bersama Pejabat Utama Polda Jatim kembali melakukan pengecekan di wilayah Pacet Mojokerto, sekaligus menghimbau kepada anggota di Mojokerto untuk melakukan pengamanan di tempat wisata dan pasar, hal ini dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim Pasca lebaran. 

Ada beberapa hal yang di sampaikan kapolda dalam pelaksanaan pengecekan kali ini, diantaranya terkait dengan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa Timur, pelaksanaan pengamanan terhadap pasar maupun mall yang menjadi tujuan masyarakat, dan tempat wisata, serta tempat religi.

"Saya melihat apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh petugas, disini ada sinergitas, TNI, Polri, didukung oleh Satpol PP maupun stakeholder lainnya dan unsur masyarakat," paparnya Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta disela kunjungannya di pos penyekatan Pacet Mojokerto, Jum'at (14/5 /2021). 

"Kesadaran masyarakat dibutuhkan di dalam menangani covid ini. Jadi dalam masa liburan ini tetap protokol kesehatan diutamakan. Ada tiga hal. Yang pertama adalah petugas. Yang kedua, pengelola tempat wisata maupun wisata religi, dan pasar, lalu yang ketiga masyarakat itu sendiri," tambahnya Kapolda Jatim. 

Ini menjadi bagian penting di dalam penanganan Prokes. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting, atau bagian utama, tentu bersama-sama dengan petugas maupun pengelola tempat. 

"Ayo mari jaga diri, jaga masyarakat dan jaga negara terkait dengan protes ini. Mudah-mudahan Jawa Timur aman," pungkasnya mantan Kapolda Kalsel itu.

(Yk/Rls)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan